Oknum Polisi Iptu A.S Diduga “Bersekongkol Dengan Mafia Tanah”

Jpeg

Bengkaliskompasriau-Hingga saat ini, penyidik Propam Polres Bengkalis, Bripka A.Hutapea belum memberi tanggapan atau penjelasan terkait proses hukum pengaduan Ludin Tambunan, dalam perkara dugaan pengrusakan tanaman, pondok dan penyerobotan lahan di Desa Bumbung,Kecamatan Mandau.

“Nanti saya konfirmasi ke bagian reserse pak ya,”pesan penyidik Propam Polres Bengkalis, Bripka A.Hutapea kepada awak media ini via telepon genggamnya,Selasa (18/7/2017).

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, Ludin Tambunan warga RT.02,RW.03 Desa Kesumbo Ampai melayangkan surat pengaduan kepada Kapolres Bengkalis dugaan oknum polisi Iptu A.S terlibat dalam pengrusakan tanaman, pondok dan penyerobotan tanah di kawasan Desa Bumbung, Kecamatan Mandau.

Menurut Ludin Tambunan, oknum polisi Iptu A.S yang bertempat tinggal di Jalan Rokan Kelurahan Air Jamban,Kecamatan Mandau, diduga bersekongkol dengan “mafia tanah” untuk memakai surat perdamaian tapal batas “abal-abal” menjual ratusan hektar tanah kepada pihak lain di kawasan Desa Bumbung, Kecamatan Mandau.

“Sebenarnya saya mau menanda tangani surat perdamaian itu agar tidak ada lagi persoalan dikemudian hari, tetapi setelah surat perdamaian surat itu kami buat di kantor kepala Desa Bumbung, kabarnya surat perdamaian itu dimamfaatkan Jisuri dan oknum polisi A.S untuk menjual ratusan hektar di daerah ini,”ungkap Marudud Samosir dan Ludin Tambunan kepada awak media ini, Senin (17/7/2017).

Dalam surat perdamaian tapal batas tertanggal 31 Agustus 2015 disebut bernama Jisuri (pihak kedua) mempunyai tanah dengan ukuran 700 x 1500 M2 (105 hektar) di Desa Bumbung, tetapi menurut Kepala Desa Bumbung, Abdul Razak,S.Pd.I, bahwa lahan seluas 105 hektar tersebut tidak memiliki bukti surat kepemilikan tanah. Jisuri tidak pernah menunjukkan bukti surat tanahnya di kantor kepala Desa Bumbung.

Ketika awak media ini bertanya, kenapa surat perdamaian tapal batas ini ditanda tangani oleh kepala Desa Bumbung, kalau memang Jisuri tidak memiliki bukti surat kepemilikan tanah dan tidak jelas siapa batas-batas sebelah Timur, sebelah Utara, Selatan dan sebelah Barat.?

Dikatakan Kepala Desa Bumbung, bahwa surat perdamaian tapal batas itu dibuat hanya untuk perdamaian antara Jisuri dengan Marudud Samosir.

“Surat ini tidak ada bukti kepemilikan tanah, tetapi surat ini dibuat hanya surat perdamaian saja,”kilah Abdul Razak kepada awak media ini di ruang kerjanya, Senin (17/7/2017).

Menanggapi hal tersebut, Ludin Tambunan menyebut Jisuri dan oknum polisi Iptu A.S diduga bersekongkol memakai surat perdamaian tapal batas tersebut untuk menjual tanah ratusan hektar di kawasan Desa Bumbung, karena Jisuri dan oknum polisi A.S tidak memiliki surat tanah menjual tanah kepada pihak lain di daerah Desa Bumbung.

“Surat perdamaian ini diduga dipakai oknum polisi A.S dan Jisuri untuk menjual tanah kami yang sudah memiliki SKGR ditanda tangani oleh kepala Desa Bumbung, padahal tanah kami itu sudah membayar PBB kepada pemerintah, tetapi tanah kami itu diduga dijual oknum polisi A.S kepada Maisen Situmorang tanpa memiliki bukti surat tanah,”ungkap Ludin Tambunan kepada awak media ini diruang kerja kepala Desa Bumbung, Senin (17/7/2017).

Terkai kasus tersebut, Ludin Tambunan berharap kepada penyidik Polres Bengkalis untuk melakukan penyelidikan terhadap pengaduannya kepada Kapolres Bengkalis, pada tanggal 10 Februari 2017.

“Kami sudah membuat pengaduan secara tertulis kepada Kapolres Bengkalis, tetapi sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya, apakah ditindak lanjuti atau tidak,”ucap Ludin Tambunan.

Ketika ditanya apa surat dasar bukti kepemilikan Jisuri menjual tanah di daerah Desa Bumbung? Dikatakan Ludin Tambunan, bahwa Jisuri dan oknum polisi Iptu AS tidak pernah menunjukkan surat bukti kepemilikan tanah di daerah Desa Bumbung dan Desa Tasik Serai, tetapi mereka berani menjual tanah ratusan hektar di daerah tersebut diduga hanya menunjukkan surat perdamaian tapal batas tertanggal 31 Agustus 2015.

“Mana ada surat tanah Jisuri dan oknum polisi Iptu A.S di daerah ini. Jisuri hanya memamfaatkan surat perdamaian itu untuk menjual tanah di daerah ini, kemudian oknum polisi Iptu A.S diduga berperan sebagai pencari pembeli tanah itu, kemudian kalau ada masalah dikemudian hari, si oknum polisi itu mencoba untuk membeking agar masalah itu bisa selesai begitu saja,”ucap Ludin Tambunan.

Buktinya menurut Ludin Tambunan, bahwa Maisen Situmorang membeli tanah dari oknum polisi Iptu A.S sesuai kwatansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh oknum polisi A.S pada tanggal 8 Oktober 2015.

“Kami sudah lihat kwitansi itu ditangan Maisen Situmorang di rumahnya, karena Maisen Situmorang membeli tanah dari polisi A.S hanya diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran tanah itu, kalau alas hak surat bukti kepemilikan tidak ada,”ujar Ludin.

Ketika hal itu berulang kali dikonfirmasi awak media ini kepada Maisen Situmorang via telepon genggam, namun hingga kabar ini dimuat belum ada jawabannya. Begitu juga oknum polisi Iptu A.S, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi terkait hal tersebut, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(I.G).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *