PT Ivo Mas Tunggal “Kangkangi” Undang-Undang Nomor: 13

Siak,kompasriau-PT Ivo Mas Tunggal unit kebun palapa anak perusahaan PT Smart TBK, yang beralamat di Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak “kangkangi” undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang status pekerja waktu tertentu (PKWT) dan buruh harian lepas (BHL) dan juga mengabaikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rapublik Indonesia nomor 100/MEN/IV/2004.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PUK SPPI PT Ivo Mas Tunggal Unit kerja Kebun Palapa, Sanjoyo kepada awak media ini, Rabu (19/7/2017).

Lanjutnya, saat ini unit palapa melakukan pengangkatan pekerja BHL yang telah bekerja sebagai tenaga pemanen TBS dan pengutip berondolan dikebun palapa dengan masa kerja rata-rata sudah diatas 3 bulan.

“Bahkan ada yang sudah bekerja diatas 2 tahun dengan tiga kali perpanjangan kontrak PKWT dengan lamanya kontrak PKWT selama 6 bulan sekali diperpanjang sebagai tenaga panen TBS, tapi belum juga diangkat menjadi pekerja tetap/SKU,”ujar Sanjoyo.

Menurut Sanjoyo, pihak SPPI sudah beberapa kali mengajukan kepada Estate Maneger Kebun Palapa, agar PKWT pemanen yang sudah memiliki masa kerja diatas 6 bulan untuk dapat segera diangkat menjadi karyawan tetap /SKU, tetapi sampai saat ini jawaban dari pihak PT IMT akan segera diusulkan ke pimpinan yang lebih tinggi.

Labih lanjut Sanjoyo menjelaskan, dalam pasal 59 undang-undang nomor 13 tahun 2003 ayat 2 “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Ayat 4 “perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)kali untuk jangka paling lama 1 tahun.

Ayat 6 “pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang 30 (tigapuluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat 7”perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  (1),(2),(4),(5),dan (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau SKU,selama ini tidak pernah ada jeda 30 hari setiap perpanjangan kontrak PKWT, hal ini terjadi pada tenaga-tenaga PKWT yang sudah memiliki masa kerja diatas 2 tahun.

“Saat ini PKWT yang baru diangkat hanya memiliki masa kontrak kerja 3 bulan jelas status PKWT bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, tapi kenapa perusahaan dengan sengaja melakukan pelanggaran?. Sangat kasihan nasib buruh ini. Karena semua pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah bersifat tetap,”ujar Sanjoyo lagi.

Sanjoyo berharap agar Dinas tenaga kerja dan transmigrasi tidak “tutup mata” atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT IMT.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi via telpon seluler kepada Estate Manejer PT IMT unit kebun Palapa Dwi Nugroho Adhy, namun sampai saat ini belum ada menjawabnya.

Menurut sejumlah anggota SPPI, bahwa perusahaan kebun palapa adalah salah satu dari 3 kebun PT IMT (Kandista sari estate, Sam-sam estate) penerima sertifikasi perdana ISPO yang diterima oleh Direktur PT Smart TBK Daud Darsono Aud dari Menteri Pertanian, Suwono, pada tanggal 8 Maret 2013.

ISPO adalah sertifikasi wajib diikuti oleh seluruh perusahaan di bidang kelapa sawit, dan juga perkebunan masyarakat sebagai komitmen pengelolaan berkelanjutan produk sawit yang ramah lingkungan yang berazaskan kepada kepatuhan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan.***(I.G).

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *