Pimpinan Koperasi Air Kehidupan “Kangkangi Undang-Undang Nomor 21”

IMG-20170720-WA0001Siak,kompasriau-Dugaan pelanggaran undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan tindakan anti serikat dan juga tindakan Union Busting (pemberangusan serikat pekerja/buruh) yang dilakukan oleh oknum pimpinan Koperasi Air Kehidupan (KAK), yang beroperasi di Desa Sam-sam Km 18 Kecamatan Kandis, terhadap pengurus dan anggota PUK SPPI KAK, dengan cara melakukan mutasi yang berujung kepada PHK sepihak dan pengosongan secara paksa 4 rumah dinas anggota PUK SPPI KAK, menjadi perbincangan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Pasalnya, pimpinan perkebunan Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang dan juga senior Manager, Ir Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mutiara Samsam Kandis dan juga perizinan perkebunan KAK seluas 4500 tersebut, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi tim kompasriau.

IMG-20170720-WA0003Informasi yang berhasil dihimpun tim kompasriau di Polsek Kandis, bahwa korban dugaan pelecehan seksual, pengrusakan barang dan perampasan barang saat pengosongan rumah dinas karyawan tetap KAK, sudah diperiksa tim penyidik Polres Siak di ruangan kantor Polsek Kandis, pada tanggal 15 Juli 2017.

Selain itu, menurut Ketua PUK SPPI KAK, Thamrin Hutabarat, dugaan pelanggaran undang-undang nomor 21 tahun 2000 sudah terjadi sejak bulan Februari 2017, dengan bukti cukup baik rekaman pembicaraan dan bukti-bukti tertulis.

“Tetapi pihak Disnaker bidang pengawasan terkesan “lamban” dalam penanganan kasus tersebut,”ungkap Tamrin Hutabarat kepada kompasriau,Kamis (20/7/2017), yang juga menjadi salah satu korban PHK sepihak oleh pihak koperasi air kehidupan di Kandis.

Dijelaskan Thamrin, bahwa pada tanggal 2 juni 2017, pihak Koperasi Air Kehidupan melakukan pengosongan rumah dinas karyawan secara “tidak manusiawi” terhadap karyawan tetap bernama Mangandar Malango,Jakiman Situmorang,Romauli Silalahi dan Chandra Hutabarat. Pengosongan rumah ini diduga buntut dari PHK sepihak KAK terhadap pengurus dan anggota PUK SPPI, konon sebagai bentuk tindakan union busting perusahaan yang anti serikat.

Dimana dalam proses penggosongan rumah dinas karyawan secara paksa tersebut diduga terjadi tindak pidana, perampasan barang-barang pribadi milik buruh anggota dan pengurus PUK KAK dan dugaan pengeroyokan disertai pemukulan terhadap salah satu anggota PUK SPPI oleh oknum-oknum orang-orang bayaran suruhan perusahaan KAK.

“Tindakan dugaan pelecehan sexsual dimuka umum terhadap salah seorang isteri anggota PUK SPPI KAK oleh L.S di depan oknum 2 orang anggota Brimob dari Polda Riau dan 2 orang oknum anggota POM yang diduga berasal dari POM TNI Pekanbaru, hingga saat ini belum ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka,”ujar Thamrin.

Lanjutnya, kasus tindak  pidana yang terjadi pada saat pengosongan paksa oleh oknum pengurus Koperasi Air Kehidupan sudah dilaporkan oleh para korban ke Polsek Kandis pada tanggal 2 Juni dan tanggal  8 Juni 2017,dan kasus dugaan pidana tersebut telah ditangani oleh pihak reskrim dan unit PPA Polres Siak.

Kepala Kepolisian Resor Siak melalui Kanit I Iptu Rony Sihombing dan Kanit PPA Ipda Marito Siregar, saat dikonfirmasi via telepon genggam mengatakan bahwa hari ini, Kamis (20/7/2017),  terlapor diperiksa dan dimintai keterangannya di Polres Siak.

Sementara pengaduan pelanggaran Undang-undang nomor 21 tahun 2000 di Disnaker Propinsi Riau memasuki tahap pemanggilan untuk dimintai keterangan pada tanggal 23 juli 2017 sebagai mana surat panggilan dari PPNS Disnaker Propinsi Riau, yang ditanda tangani oleh Kadisnaker, H.Rasidin Siregar,SH, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP FSPPI SIAK-RIAU, Indra Gunawan Sinulingga.

H.Rasidin Siregar SH memanggil Indra Gunawan Sinulingga untuk didengar keterangannya terkait dugaan pelanggaran pasal 43 ayat (1) jo pasal 28 Undang-Undang nomor: 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

Tamrin Hutabarat menyatakan sebagai buruh tidak meminta lebih dari pada apa yang menjadi Hak buruh sesuai atur ketentuan peraturan perundang-udangan.

“Tetapi kalau berserikat saja kami tidak boleh di Koperasi Air Kehidupan, tentu kami bertanya kepada pemerintah bahwa hak berserikat adalah hak azasi buruh yang tidak boleh dihalang-halangi dan sudah menjamin kebebasan berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan hak berserikat, juga implementasi dari Sila ke 4 Pancasila. Dengan adanya permasalah yang timbul di Koperasi air kehidupan, lalu dimana peran pemerintah.?, khusunya pemerintah Kabupaten Siak. Kenapa seakan terkesan “tutup mata”?,”kritik Thamrin.

“Apakah oknum petinggi pemerintah tidak melihat bagaimana barang-barang kami di rampas dan di buang di tanah kosong di Jalan libo baru km 2. Lalu bagaimana anak-anak kami yang barang-barangnya di rampas tidak bisa bersekolah, dan seluruh surat-surat berharga seperti KTP, Ijazah Raport sekolah, surat tanah, sepeda motor dibuang begitu saja oleh oknum pengurus koperasi air kehidupa, dan tidak satupun yang tersisa,”tutur Tamrin dengan mata berkaca-kaca.

“Untuk itu, kami pengurus SPPI akan selalu menghormati proses hukum yang diproses hukum. Kami selalu berpositif thingking baik persoalan yang sedang ditangani oleh Dinastenaga kerja Propinsi Riau maupun kasus tindak pidana yang sedang di tangani pihak polres siak,”harap Thamrin.***(I.G).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *