Agen Simbolon: Perusahaan Berkedok Koperasi Air Kehidupan Harus Dilapor Ke Aparat Di Jakarta

0
19

IMG-20170705-WA0002Kandis,kompasriau-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SBRI, Agen Simbolon mengatakan sangat prihatin atas tindakan pihak koperasi air kehidupan yang “mengusir” para karyawan dari rumah dinasnya, pada tanggal 2 Juni 2017, di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Agen Simbolon berpesan kepada para karyawan koperasi air kehidupan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI: ”Jangan takut memperjuangkan hak-hak buruh dan IMG-20170705-WA0000satukan barisan untuk melawan kejoliman oknum pimpinan koperasi air kehidupan dan oknum petinggi dinas tenaga kerja yang terkesan tak peduli terhadap pengusiran buruh PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak koperasi air kehidupan”.

Agen Simbolon juga berharap kepada seluruh buruh korban PHK sepihak agar dapat bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap “kejahatan oknum pimpinan koperasi air kehidupan yang melakukan pengusiran secara paksa terhadap karyawannya”.

IMG-20170619-WA0006“Perusahaan berkedok koperasi air kehidupan harus dilaporkan langsung kepada Menteri kehutanan, Menteri koperasi, Komnas HAM dan aparat penegak hukum di Jakarta, karena koperasi tersebut terindikasi sudah lama melanggar hukum,”ungkap Agen Simbolon kepada awak media ini,Minggu (23/7/2017).

Untuk diketahui, bahwa korban PHK sepihak, Jakiman Situmorang sudah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Kandis sesuai bukti surat tanda penerimaan laporan N.Pol.STPL/145/VI/2017, pada tanggal 08 Juni 2017.

IMG-20170619-WA0003Kemudian pada tanggal 18 Juli 2017, Kepolisian Resor Siak memberitahukan perkembangan hasil penyidikan perkara tersebut kepada Jakiman Situmorang, bahwa laporan yang sebelumnya dilapor di Polsek Kandis telah dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Siak dan guna kepentingan penyidikan laporan tersebut saat ini ditangani oleh Sat Reskrim Polres Siak.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan bersama sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan.

Menurut Ketua DPP Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Indra Gunawan, bahwa barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang anggota TNI (POM) dan oknum anggota kepolisian,”ujar Indra Gunawan kepada awak media ini.

Indra Gunawan menyatakan sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan, pada tanggal 2 Juni 2017.

Selain itu, berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini masih trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok “preman” yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Dikeluhkan Indra, berjumlah 41 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di KAK di Kecamatan Kandis.

Upah minimum sektor pertanian (UMSP) Karyawan KAK sebesar Rp.1.300.000,-

Kendati dinas ketenagakerjaan Propinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, agar PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak manajemen KAK masih melakukan PHK terhadap 41 karyawan diduga tanpa mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

“Pemutusan hubungan kerja jelas sudah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI, tetapi pihak KAK masih melakukan PHK kepada karyawannya tanpa adanya penetapan dari PHI, ”ujar Tamrin.

Lanjutnya, dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak karyawan sebelumnya.

SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI KAK.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan KAK secara sistematis, masif dan bersetruktur,”ungkap  Tamrin.

Selain itu, menurut Jakiman, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.300.000,- setiap bulannya.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan, tetapi saya bekerja sebagai mandor transport di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.300.000,-.,”ujar Jakiman.

Menurut Jakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Pimpinan Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(KR).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here