Dari Hasil Tipu-Tipu Penerimaan CPNS, Terdakwa Cici Raup Uang Rp 7,4 Miliar Lebih

Dumai, kompasriau-Jumlah uang dari hasil tipu-tipu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh terdakwa, Suhartaty alias Cici nilainya cukup fantastis, yakni sebesar Rp 7,4 miliar lebih. Uang tersebut bersumber  dari 65 orang korban atau peserta yang melamar peneriman CPNS bohong-bohongan.

Soal jumlah uang yang diperoleh Suhartty alias Cici, adalah terungkap atas pengakuan Cici sendiri saat dirinya (Cici-red) diperiksa sebagi terdakwa dalam kasus Cici oleh hakim yang dipimpin Aziz Muslim SH, Rabu (26/7/2017).

Dalam pemeriksan Cici sebagai terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Dumai, wajah Cici tanpak santai dan terlihat cukup tenang, sehingga saat hakim Aziz Muslim SH, hakim Firman Khadafi Tjindarbumi SH dan hakim Liena SH.MHum memeriksa terdakwa Cici terlihat tampak tenang.

Artinya, saat pemeriksaan Suhartaty sebagai terdakwa dalam perkara ini, hakim majelis tampak “slow-slow” alias lebut-lembut saja, sehingga keterangan dari Suhartaty  lancar dan hakim tidak begitu lama memeriksa terdakwa Cici.

Sebagaimana dalam pemberitaan media ini sebelumnya, bahwa biaya yang ditentukan oleh terdakwa Suhartaty yang akrab disebut Cici ini, untuk tinggkat SMA sebelumnya ditulis media ini Rp 75 ribu, D3 Rp 80 ribu dan tingkat S1 Rp 85 ribu, namun yang benarnya adalah SMA Rp 75 juta, D3 Rp 80 juta dan S1 Rp 85 juta.

Hanya saja,jumlah uang yang ditentukan Cici harus diminta terdakwa Helen Nora (berkas dan sidangnya terpisah) dari para peserta alias korban, hanya sebatas untuk biaya kwalifikasi dari perorang yang seolah-olah diserahkan Cici kepada panitia di Jakarta penerimaan CPNS abal-abal dimaksud, sementara di luar uang kwalifikasi atau seperti uang persekot, Helen Nora masih meminta pra korban besarnya berfariasi, mulai dari Rp 75 juta, Rp 80 juta hingga ada yang jumlahnya Rp 200 juta dari per orang peserta.

Namun, selain uang kwalifikasi atau uang sebagai persekot dari para peserta yang duluan diserahkan Helen Nora kepada Cici, Cici pun tidak menapikan dan jelas mengakui kalau Cici kemudian meminta uang yang dikumpul Helen Nora diserahkan juga oleh Helen Nora kepada Cici secara berkala yang sebelumnya disuruh Cici agar di kumpul dulu oleh Helen Nora.

Memang, dalam kesaksian Suhartaty alias Cici saat dihadirkan sebagai saksi untuk perkara terdakwa Helen Nora, dihadapan sidang diakui Cici, agar sebahagian uang yang diterima dari para korban oleh Helen Nora agar dikumpul dulu oleh Helen Nora karena Cici takut kasus rekening gendut.

Jadi pengakuan Cici di muka sidang, bahwa uang hasil tipu-tipu dari para korbannya sebesar Rp 7, 4 miliar, ternyata masih diluar dari uang kwalifikasi atau uang persekot dari masing-masing peserta yang ditentukan oleh Cici tadi, sudah diserahkan oleh Helen Nora kepada Cici. Namun, ketika kembali ditanya hakim berapa keseluruhan jumlah yang diterima dari para korban, Cici seakan kurang tegas menyebut jumlahnya. Cici hanya menyebut lebih dari Rp 7,4 miliar.

Hakim majelis heran dan bertanya kepada Cici kemana uang tersebut dibuat Cici. Akan tetapi Cici hanya seakan santai menyebut sudah dipakainya untuk berbisnis elektronik, Hp, kain dan bisnis perabotan mewah termasuk membeli tiga unit mobil mewah.

Selain pengakuan santai dari Cici menyebut uang miliaran tersebut sudah habis karena bisnisnya merugi, uang tesebut juga dipakai sebagai uang operasional, seperti biaya menerbitkan SK bodong atau abal-abal alias SK palsu, biaya baju dinas yang dijahitkan, biaya diklat termasuk untuk gaji rappel yang diserahkan cici kepada 16 peserta penerima SK Juni 2014 untuk penerimaan gelombang pertama Desember tahun 2013.

Jumlah gaji yang dibayar Cici kepada peserta penerima SK bodong seolah-olah sudah diterima sebagai PNS di kantor Syahbandar Otoritas pelabuhan (KSOP) Dumai atau dahulu kantor Adpel, kata Cici Rp 364 juta, untuk biaya baju dinas KSOP 5 pasang untk masing-masing peserta ratusan juta, biaya pelatihan dan biaya bisnis Rp 1 miliar.

Akan tetapi, biaya pengamanan untuk oknum polisi, biaya untuk mempercepat SK turun dari kantor pusat kementerian perhubungan di Jakarta tidak diisebut Cici sebagaimana disebut Cici kepada hakim saat dirinya sebagai saksi untuk perkara Helen Nora.

Sementara itu, disinggung JPU Asep Yopie SH maupun hakim soal SK bodong siapa menerbitkan dan kenapa menjahitkan baju dinas termasuk memberikan gaji, menurut Cici hanya seakan mengelabui dan mengulur-ulur waktu para peserta korban untuk mendapat panggilan.

Sedangkan terkait terbitnya SK bodong alias palsu, diakui Cici diterbitkan oleh Cici sendiri dengan melihat format SK kementerian perhungan dari internet.*** (Tambunan).

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *