Oknum TNI Disebut-Sebut “Beking” Koperasi Dan PKS Ilegal

IMG-20170610-WA0001Siak,kompasriau-Sejumlah masyarakat Desa Sam-Sam pertanyakan keberadaan oknum Detasemen Polisi Militer TNI AD di perkebunan koperasi air kehidupan (KOP-AK) dan di PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, yang beroperasi di kawasan Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Pasalnya, perkebunan koperasi air kehidupan dan PKS Mutiasa Samsam diduga kuat beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan sesuai keterangan salah seorang anggota DPRD Siak komisi II, Mhd Ariadi kepada awak media ini baru-baru ini.

IMG-20170704-WA0000“Kita mohon kepada bapak-bapak wartawan untuk mempertanyakan oknum polisi militer itu kepada pimpinan TNI, untuk apa 2 orang anggota polisi militer ditugaskan untuk menjaga koperasi ilegal itu,”ungkap Jakiman dan kawan-kawannya kepada tim awak media ini, Sabtu (29/7/2017).

Menurut Jakiman, dua oknum TNI ikut membantu pihak koperasi ilegal untuk melakukan pengosongan rumah dinas karyawan KOP-AK korban PHK sepihak tanpa putusan pengadilan hubungan industrial (PHI).

“Bapak lihat saja video ini, kedua anggota polisi militer ini seakan terkesan berpihak kepada pihak koperasi ilegal, padahal pengosongan rumah karyawan ini tanpa putusan pengadilan hubungan industrial. Masak kedua anggota polisi militer itu tidak tahu bahwa pengosongan rumah dinas ini tidak melalui putusan pengadilan, kok bisa ikut-ikutan mereka membantu pihak koperasi untuk mengosongkan rumah dinas karyawan itu, ”ungkap Jakiman dan Ramauli yang diamini puluhan masyarakat di Desa Sam-Sam.

Terkait hal tersebut, Komandan Denpom 1/3 Pekanbaru melalui Pasi Lidkrim Denpom Pekanbaru Kapten CPM, Hariadi, ketika dikonfirmasi via telepon genggam, Sabtu (29/7/2017) mengatakan,”Coba saya cek dulu mas yang bersangkutan, kalau tidak salah sudah pensiun , tapi saya cek dulu mas,”pesan Hariadi kepada awak media ini.

Kemudian awak media ini menjelaskan kepada Kapten CPM Hariadi, bahwa ke 2 anggota polisi militer tersebut berpakaian lengkap (Dinas TNI) di koperasi air kehidupan (TKP). Kapten CPM Hariadi menyarankan,”Bisa kirim fotonya ke WA saya mas. Siapa namanya satu lagi,”tanya Hariadi kepada awak media ini.

Seperti dirilis media ini sebelumnya, bahwa ratusan masyarakat yang berdomisili di Desa Sam-Sam meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak dan  DPRD Propinsi Riau untuk memeriksa seluruh alas hak lahan koperasi air kehidupan seluas 4500 hektar dan izin operasional PT Dian Anggara Persada  PKS Mutiara Samsam Kandis, yang berada di kawasan Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis,Kabupaten Siak.

Menurut sejumlah warga setempat, operasional koperasi air kehidupan dan PKS Mutiara Samsam Kandis, diduga berada di dalam kawasan hutan.

“Untuk itu, kita minta kepada Kapolda Riau, petinggi Dinas Kehutanan propinsi Riau, DPRD Siak dan DPRD Propinsi Siak, “jangan tutup mata atau tutup mulut” terhadap operasional koperasi ilegal itu, karena koperasi itu terindikasi memiliki anggota yang fiktif dan sudah cukup lama tidak memiliki izin usaha perkebunan,”ungkap Thamrin kepada tim awak media ini dihadapan ratusan warga di Desa Sam-Sam,Jumat (21/7/2017).

Menurut Thamrin, kalau kasus lahan koperasi “ilegal itu dipetieskan”, maka ratusan masyarakat di kawasan Desa Sam-Sam bakal unjuk rasa di Mahpolda Riau, Dinas Kehutanan, dan juga akan melayangkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, Kapolri dan DPR RI di Jakarta.

“Berdasarkan data-data dan pengakuan kepala Dusun, ketua RT setempat, bahwa oknum pemilik koperasi “ilegal” dan oknum pemilik PKS Mutiara Samsam Kandis terindikasi sudah lama melakukan pelanggaran hukum soal perizinan lokasi berdirinya koperasi air kehidupan tersebut. Untuk itu, kita minta kepada Kapolda Riau dan pihak Dinas kehutanan untuk mengusut kasus penguasaan hutan secara ilegal itu, karena anggota DPRD Siak Komisi II,Mhd Ariadi Tarigan kemanapun siap sebagai saksi terkait lahan koperasi air kehidupan itu, ”tegas Thamrin.

Menurut Thamrin, bahwa komisi A DPRD Provinsi Riau mendapati operasional koperasi air kehidupan belum memiliki Izin Usaha Perkebunan. “Lalu kenapa aparat penegak hukum di Riau terkesan “tutup mata”,”ucap Thamrin dengan nada kritik.

Informasi itu didapatkan komisi A DPRD Propinsi Riau saat akan menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga koperasi, yaitu PT Anugerah Tuah Mulya Perkasa, PT Aek Natio serta PT Andika, Senin (19/6/2012). Rapat itu akhirnya ditunda karena dari tiga undangan, hanya koperasi Aek Natio yang mengirimkan perwakilannya.

“Saya harap pada pertemuan minggu depan segala administrasi dilengkapi. Termasuk seluruh anggota koperasi yang disebutkan berjumlah dua ribuan oran tersebut, “kata Ketua Komisi A, Masnur.

Komisi A DPRD Propinsi Riau berencana akan mengundang pihak BPN dan dinas
terkait. Pasalnya, selain tiga koperasi tersebut, beberapa koperasi lainnya mesti dipastikan administrasinya.

Kebobrokan oknum petinggi aparat penegak hukum mulai terkuak soal dugaan bersekongkol mengalihfungsi kawasan hutan seluas 4500 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit koperasi “siluman” di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

Mulai terkuaknya kebobrokan oknum aparat dan oknum pemilik Koperasi Air Kehidupan, diperkuat dengan keterangan salah seorang anggota DPRD Siak Komisi II,Mhd Ariadi Tarigan membeberkan, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Koperasi Air Kehidupan dan Aek Natio Group seluas 4500 hektar berada di dalam kawasan hutan.

“Kami sudah pernah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum, tetapi sampai saat ini, operasional koperasi air kehidupan itu masih tetap lancar melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan. Saya siap bersaksi kemanapun, bahwa lahan koperasi air kehidupan itu berada di dalam kawasan hutan,”ungkap Mhd Ariadi Tarigan sembari memberikan satu bundel dokumen kepada tim awak media ini, Selasa (4/7/2017).

Bahkan sejumlah karyawan korban pemutusan hubungan kerja menyebut oknum pemilik koperasi air kehidupan “kebal hukum” karena diduga dilindungi oknum aparat yang sangat berpengaruh di Jakarta.

“Kami sudah laporkan kasus ini ke Polsek Kandis, pada tanggal 2 Juni dan tanggal 8 Juni 2017, tetapi sampai sekarang belum ada yang ditetapkan tersangkanya, padahal barang-barang kami dirampas, dirusak dan sampai sekarang dibuang begitu saja di Km 1 Libo Jaya, tetapi tidak ada tindakan hukum dari aparat,”keluh Jakiman kepada tim awak media ini, Jumat (14/7/2017).

Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Zulkarnain, ketika dikonfirmasi awak media ini via pesan singkat, Jumat (14/7/2017), terkait hal tersebut, namun hingga saat ini masih memilih bungkam.

Begitu juga pimpinan perkebunan Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang dan juga senior Manager, Ir Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mutiara Samsam Kandis dan perizinan perkebunan KAK seluas 4500 tersebut, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi tim wartawan media ini.

Karyawan Koperasi Air Kehidupan Korban PHK Sepihak

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa pihak koperasi air kehidupan diduga bersama sekelompok “preman” melakukan tindakan secara paksa mengosongkan rumah karyawan korban PHK sepihak.

Seluruh barang-barang dan satu unit sepeda motor dibawa keluar dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, sekelompok “preman” menuju rumah karyawan bernama Ramauli Silalahi untuk mengosongkan rumah karyawan dan membawa barang-barangnya keluar dari perkebunan Koperasi Air Kehidupan.

Begitu juga rumah karyawan bernama Jakiman Situmorang dan Sandra Hutabarat diduga melakukan pengosongan rumah yang disebut-sebut dipimpin langsung oleh M.Samosir. Tindakan pengosongan rumah karyawan tersebut disaksikan 2 orang oknum anggota POM TNI dan oknum anggota Kepolisian.

Menurut Ketua DPP Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Indra Gunawan, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Waduk Km 1 Jalan Libo Jaya, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian,”ujar Indra Gunawan kepada awak media ini.

Indra Gunawan mengaku sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KAK, pada tanggal 2 Juni 2017.

Selain itu, menurut Indra, berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KOP-AK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Dikeluhkan Indra, berjumlah 41 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KOP-AK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di Koperasi Air Kehidupan.

Kendati salah seorang karyawan KOP-AK bernama Dianto, pada tanggal 2 Juni 2017, telah melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap dirinya pada saat pelaksanaan pengosongan rumah karyawan tersebut, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan tersebut.

Begitu juga, salah seorang karyawan bernama Jakiman, sudah melapor ke Polsek Kandis, pada tanggal 8 Juni 2017, dugaan pengosongan rumah secara paksa terhadap korban Ramauli Silalahi, Mangendar Malango, Candra Hutabarat dan Jakiman Situmorang yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2017, di lingkungan Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, Yulwiriati Moesa, kendati telah diupayakan awak media ini konfirmasi via pesan singkat, Jumat (7/7/2017), terkait lahan KOP-AK tersebut, apakah benar berada di dalam kawasan hutan.?, namun hingga saat ini belum ada penjelasan.***(K.S).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *