Oknum Hakim “Sekongkol” Membuat PPK Palsu

0
17

Batam,kompasriau-Oknum hakim berinisial SL, SH.M.Hum diduga kuat “sekongkol” melakukan tindak pidana memakai, membuat PPK  palsu yang ditanda tangani oleh oknum hakim berinisial EHS, SH.M.H saat menjabat sebagai ketua PN Batam sejak tanggal 10 Juni 2016.

Berdasarkan data-data akurat yang berhasil dihimpun tim wartawan kompasriau di lingkungan PN Batam,  oknum hakim SL, SH.M.Hum diduga kuat “sekongkol melakukan kejahatan” dengan oknum hakim berinisial EHS ,SH.MH untuk membuat PPK palsu, dimana PPK tersebut sudah dirubah dan ditanda tangani oleh EHS, SH.MH yang mulai menjabat sejak tanggal 10 Juni 2016.

Hasil PPK tersebut diduga sengaja dipalsukan dan dipakai untuk PPK oleh oknum hakim SL. SH.M.Hum kenaikan pangkat.

Sumber di lingkungan PN Batam menyebut tindakan oknum hakim LS, SH.M.Hum dan oknum hakim EHS,SH,MH terkesan “mencoreng wajah peradilan yang dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

“Padahal dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik,diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu,”terang sumber kepada tim wartawan kompasriau baru-baru ini, yang tidak mau ditulis namanya di media ini.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi tim awak media ini kepada oknum hakim SL,SH.M.Hum via telepon genggamnya dengan nomor 08238866……,namun hingga berita ini dimuat belum ada penjelasan dari oknum hakim SL.SH.M.Hum.

Tim wartawan kompasriau di Batam terus berupaya untuk melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi kepada oknum hakim tersebut, guna kelengkapan dan menyelaraskan pemberitaan lanjutan.

Informasi lain yang berhasil dihimpun tim awak media di Batam menyebut oknum hakim SL, SH. M.Hum pernah menjabat sebagai ketua PN Bengkalis. Oknum hakim SL ,, SH.M.Hum dikabarkan pernah menangani perkara kebakaran hutan dan lahan (kalhutla) mencapai 21.418 hektar.

Oknum Hakim SL,SH.M.Hum hanya menghukum perusahaan Rp.2 Miliar, jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Rp 1,4 triliun. Hukuman terhadap perusahaan tersebut dinilai sejumlah warga Bengkalis melukai keadilan lingkungan.***(RS/KS/IG/CN).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here