LBH Melakukan Unjuk Rasa Di PN Dumai

0
30

Dumai, kompasriau-Rabu (9/8/2017), puluhan orang masyarakat yang menamakan diri LBH Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (KAP-AMPERA) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Dumai, Rabu (9/8/2017) sekira pukul 10.00 Wib.

Setiba mereka di depan kantor PN Dumai, para pengunjuk rasa hanya diperbolehkan menyampaikan orasinya didepan pintu pagar PN karena dihadapkan oleh pembatasan dan pengawalan aparat kepolisian dari jajaran polres Dumai.

Para pengunjuk rasa menuntut keadilan atas eksekusi lahan milik Jesman Marbun di Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, padahal lahan tersebut sudah dikelola Jesman Marbun sejak tahun 1983.

“Kami ingin pihak pengadilan menghentikan eksekusi tersebut,”tegas  Effendi Hutabarat dalam orasinya di depan Kantor Pengadilan Negeri Dumai.

Pengamatan awak media ini, para pengunjuk rasa itu didominasi perempuan, sedangkan sebahagian pria tampak membawa sejumlah spanduk diantaranya bertuliskan meminta “Usut tuntas dan tindak tegas mafia tanah dan mafia hukum”.

“Ketua pengadilan harus bertanggungjawab atas lahan sawit kami yang dieksekusi. Tempat ini yang membuat kehancuran bagi kami,”ucap pengunjuk rasa.

Beberapa orang dari aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasinya seputar  eksekusi lahan sawit mereka. Hal itu menurut mereka adalah karena terjadi ketidakbenaran dalam perkara yang berujung lahan sawit mereka di eksekusi.

Aksi unjuk rasa hanya berlangsung singkat saja, karena ketua Pengadilan Negeri Dumai, Tumpal Sagala SH MH, melalui humas Pengadilan Negeri Dumai, Liena, SH.M.Hum meminta perwakilan pengunjuk rasa melakukan pertemuan dengan pihak pengadilan.

Pertemuan antara hakim dan perwakilan pengunjuk rasa melakukan pertemuan disalah satu ruangan sidang PN Dumai. Ketua PN Dumai Tumpal Sagala SH MH, memimpin pertemuan didampingi oleh humas Pengadilan Negeri Dumai, Liena SH, pegawai jurusita, Suheri dan Panitera, Sahat Hutagalung, SH.MH.

Dalam pertemuan tersebut, Humas Pengadilan Negeri Dumai, Liena, SH.M.Hum menjelaskan, bahwa perkara tersebut sudah diputus pengadilan dari mulai tahun 2012, dan putusan mengenai perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, karena sudah melalui proses pengadilan tinggi dan kasasi.

Bahwa pada bulan Desember 2010, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai dan diputusan di Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 26 Mei 2011. Kemudian tergugat, Barita Simbolon, Jhonny Simbolon, Sahat Simbolon dan Donal Simbolon mengajukan banding ke Pengadilan tinggi, pada tanggal 8 Juni 2011 dan perkara banding tersebut sudah diputus Pengadilan Tinggi, pada tanggal 9 Desember 2011.

“Tetapi Jesman Marbun tidak banding, karena Jesman Marbun sebagai turut tergugat. Pada saat putusan di Pengadilan Negeri Dumai, Jesman Marbun sudah kalah, maka Jesman Marbun tidak melakukan banding dan balik lagi ke putusan Pengadilan Negeri Dumai,”terang Liena, SH.M.Hum kepada 6 orang perwakilan pengunjuk rasa.

Lanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2011, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai. Kemudian perkara tersebut diperiksa di Mahkamah Agung dan kasasi sudah diputus, pada tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai.

“Pada saat melakukan eksekusi memang masuk 2 perlawanan, tetapi yang 1 perlawan, mereka sudah berdamai. Sesuai  aturan hukum yang berlaku, bahwa perlawan itu tidak mengalahkan pelaksanaan eksekusi, karena perkara ini sudah 3 tingkat pengadilan,”tandas Liena.

Selanjutnya, ketua PN Dumai, Tumpal Sagala,SH dan Humas,Liena memaparkan soal pelaksanaan eksekusi. Intinya Pengadilan Negeri Dumai hanya menjalankan perintah atas putusan Mahkamah Agung RI.

Tumpal Sagala dan humas, Liena, SH.M.Hum juga memberi arahan kepada warga perwakilan pengunjuk rasa dan juga kesempatan bagi pihak-pihak yang keberatan untuk menempuh upaya hukum atas pelaksanaan eksekusi tersebut.

Memang dalam pertemuan tersebut, para perwakilan pengunjuk rasa menyebut bahwa dirinya tidak turut para pihak dalam gugatan perkara yang digugat Zainab Siregar. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi, lahan mereka turut dieksekusi pengadilan.

Demikian soal adanya surat pernyataan dari mantan RT, Sayuti, bermaterai 6000 rupiah, diakui Sayuti, kalau Sayuti dahulu menjual tanah kepada Zainab Siregar, bukan 30 hektar akan tetapi hanya 3 hektar saja, hal ini juga disampaikan dalam pertemuan itu.*** (AS/Red)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here