Zainab Siregar: Silahkan Melapor Ke Aparat Penegak Hukum

Dumai,kompasriau-Ruslina, Sukemi dan Rozali melalui kuasa hukumnya, Edi Azmi, SH, mengatakan akan melakukan perlawanan hukum kepada Pengadilan Negeri Dumai pasca dilakukan eksekusi lahan sawit seluas lebih kurang 30 hektar di Kecamatan Dumai Selatan, pada tanggal 3 Agustus 2017.

“Saya akan melakukan perlawanan hukum dengan laporan pengerusakan dan membuat gugatan perbuatan melawan hukum,”ujar Edi Azmi SH pada awak media ini, Kamis (10/8/2017).

Alasan Edi Azmi akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana pengerusakan dan gugatan perbuatan melawan hukum, kata Edi karena lahan klien Edi Azmi tidak turut para pihak dalam gugatan yang dimenangkan Zainab Siregar.

Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai, pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2017, lahan sawit warga (Ruslina, Sukemi dan lahan Rozali-red) yang merupakan klien Edi Azmi, turut dieksekusi.

Menanggapi hal tersebut, Zainab Siregar dengan tegas mengatakan, silahkan kuasa hukumnya melapor sesuai prosedur yang berlaku, karena Rozali tidak ada tanahnya di atas lahan yang sudah di eksekusi Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 3 Agustus 2017.

“Rozali dan Jesman Marbun tidak pernah memiliki tanah di atas tanah kami itu. Seharusnya Jesman Marbun dan Rozali berurusan kepada Jhony Simbolon Cs, karena saat hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) di atas tanah kita itu, tidak pernah ada tanah milik Rozali di lahan yang dieksekusi itu,”tandas Zainab Siregar didampingi kuasa hukumnya, Destiur Hasibuan, SH kepada awak media ini, Sabtu (12/8/2017).

Selain itu,  Zainab Siregar mengungkapkan, bahwa pada tahun 2008, hakim Pengadilan Negeri Dumai telah menyatakan Jhonny Simbolon terbukti melakukan tindak pidana memakai surat izin membuka tanah (SIMT) “cacat hukum”, sesuai pemeriksaan labolatorium kriminalistik nomor: LAB:496/DTF/II/2007, tertanggal 14 Februari 2007.

“Jadi, kalau seperti surat izin membuka tanah “cacat hukum” itu dasar suratnya Jesman Marbun dan Rozali untuk menyatakan, bahwa tanah kita itu adalah milik mereka, tentu kita akan melapor ke aparat penegak hukum, karena Jhonny Simbolon sudah pernah dihukum pidana penjara karena memakai surat izin membuka lahan itu,”ungkap Zainab Siregar.

Bahkan Zainab Siregar mempertanyakan, siapa namanya masyarakat yang mengaku tertindas saat melakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 9 Agustus 2017, karena beberapa orang masyarakat yang ikut-ikutan melakukan unjuk rasa tidak mengetahui pokok permasalahan yang dituntut oleh Jesman Marbun.

“Jesman Marbun mengaku-ngaku memiliki lahan di tanah yang dieksekusi itu, tetapi kok ada beberapa orang masyarakat yang ikut-ikutan melakukan unjuk rasa diduga hanya untuk kepentingan Jesman Marbun. Lalu siapa masyarakatnya yang tertindas, mereka para pengunjuk rasa harus bisa membuktikan di Pengadilan, apakah mereka memiliki tanah di atas lahan yang dieksekusi itu, silahkan ajukan bukti-bukti di pengadilan,”tegas Zainab Siregar.

Selain itu, Destiur, SH selaku kuasa Zainab Siregar mengatakan bahwa perkara tersebut sudah diputus pengadilan dari mulai tahun 2012 dan putusan mengenai perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, karena sudah melalui proses pengadilan tinggi dan kasasi.

Menurut Destiur, pada bulan Desember 2010, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai dan diputus di Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 26 Mei 2011. Kemudian tergugat, Barita Simbolon, Jhonny Simbolon, Sahat Simbolon dan Donal Simbolon mengajukan banding ke Pengadilan tinggi, pada tanggal 8 Juni 2011 dan perkara banding tersebut sudah diputus Pengadilan Tinggi, pada tanggal 9 Desember 2011.

“Tetapi Jesman Marbun tidak banding di Pengadilan Tinggi sebagai turut tergugat, karena putusan di Pengadilan Negeri Dumai, Jesman Marbun sudah kalah,”terang Destiur, SH.

Lanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2011, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai. Kemudian perkara tersebut  diperiksa di Mahkamah Agung dan kasasi sudah diputus pada tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai.

“Jadi, kalau ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan, yah silahkan tempuh upaya hukum, karena putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap,”tegas Destiur.***(Red).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *