Kadisnakertrans Propinsi Riau Dinilai Tak Becus Memimpin Anak Buah

Gaji Pokok Mandor Di Koperasi Air Kehidupan Rp. 1.380.330/Bulan Selama Puluhan Tahun    

Laporan SPPI Riau

Jpeg
Slip Gaji Pokok Karyawan tetap KOP-AK Rp.1.380.330,-/bulan selama puluhan tahun

Siak,kompasriau-Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, Rasidin Siregar dinilai tak becus memimpin anak buahnya untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenakerjaan khususnya di lingkungan koperasi air kehidupan (KOP-AK) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, yang beroperasi di Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

FB_IMG_1498218139020Hal tersebut diungkapkan sejumlah pengurus inti Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI) Propinsi Riau kepada tim kompasriau,Minggu (13/8/2017).

Menurut Thamrin Hutabarat,  oknum PPNS Disnakertrans Propinsi Riau seakan terkesan tidak mempertimbangkan kronologis kejadian atau fakta-fakta hukum yang terjadi terhadap pengosongan 4 rumah dinas karyawan tetap KOP-AK IMG-20170705-WA0001korban PHK secara paksa tanpa putusan PHI dan “perampasan barang-barang milik karyawan yang dibuang begitu oleh pihak koperasi air kehidupan”.

“Padahal kronologis kejadian ini sudah lengkap kami laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau. Bukti-bukti berupa foto, video, dan rekaman pembicaraan suara sudah kita sampai kepada penyidik Disnakertrans Propinsi Riau. Bahkan kasus ini sudah berulang kali diberitakan di media massa dan kami kirim ke WhatsApp Kadis dan WhatsApp penyidiknya, tetapi sampai saat ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau seakan terkesan tak becus memimpin anak buahnya untuk menuntaskan kasus ketenagakerjaan di lingkungan koperasi air kehidupan itu,”ujar Ketua FUK SPPI, Thamrin Hutabarat dengan nada kecewa yang didampingi sejumlah aanggota SPPI.

Selain itu, menurut Jakiman Situmorang, bahwa gaji pokok karyawan KOP-AK hanya sebesar Rp. 1.380.330,- perbulan. Anehnya lagi, kendati gaji pokok tersebut sudah berjalan selama puluhan tahun, namun sampai saat ini, seakan tidak ada pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di lingkungan Koperasi air kehidupan.

Buktinya, berdasarkan Slip gaji karyawan KOP-AK, bahwa karyawan tetap jabatan mekanik di KOP-AK menerima gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 1.380.330,-. Bahkan puluhan karyawan tetap di koperasi air kehidupan hanya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.380.330,- setiap bulan sudah berjalan selama puluhan tahun.

“Lalu sejauhmana selama ini pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum di lingkungan koperasi air kehidupan.?. Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan itu, tapi gaji pokok saya sebagai karyawan tetap di koperasi air kehidupan,  hanya sebesar Rp. 1.380.330,-,”ungkap Jakiman Situmorang.

Dikeluhkan Jakiman, bahwa pihak Koperasi Air Kehidupan bersama sekelompok “preman” melakukan pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan, pada tanggal 2 Juni 2017.

Barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian,”beber Jakiman.

Jakiman mengaku sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KOP-AK.

Berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

41 Kepala keluarga (KK) karyawan KOP-AK korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di KAK di Kecamatan Kandis.

Bahkan Jakiman mengungkapkan soal dugaan pelanggaran Undang-undang sudah dilaporkan oleh PUK SPPI KOP-AK kepada Pengawas/PPNS Disnakertrans Propinsi Riau, sejak 19 Februari 2017.

“Tetapi kesimpulan dari surat Kadisnakertrans Propinsi Riau, tertanggal 08 Agustus 2017, disebut tidak ada pelanggaran kebebasan berserikat yang dilakukan oleh pihak koperasi air kehidupan, padahal sudah sangat jelas persoalan yang timbul di koperasi air kehidupan berujung pada mutasi serta PHK sepihak besar-besaran sepihak terhadap karyawan tetap KOP-AK sebagai anggota SPPI yang bermula dari pembentukan organisasi SPPI kami lakukan. Kemudian pihak koperasi air kehidupan melakukan pengosongan rumah dinas karyawan korban PHK secara paksa tanpa penetapan PHI,”terang Ketua PUK SPPI, Thamrin Hutabarat kepada awak media ini, Selasa (8/8/2017).

Dikatakan Jakiman, seharusnya oknum PPNS Disnakertrans Propinsi Riau mempertimbangkan kronologis kejadian atau fakta-fakta hukum yang terjadi terhadap pengosongan 4 rumah dinas karyawan korban PHK secara paksa dan perampasan barang-barang milik karyawan yang dibuang begitu saja.

”Kalau memang bukan karena anti organisasi SPPI, kenapa pihak koperasi Air Kehidupan  mengarahkan mutasi dan juga PHK tanpa penetapan PHI sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003,  hanya kepada anggota organisasi kami SPPI yang di PHK sepihak,”ungkap Jakiman.

Padahal menurut Jakiman, sebagai kelengkapan bukti-bukti sudah ada di dalam BAP PPNS Disnakertrans Propinsi Riau, bahwa terjadinya dugaan pelanggaran kebebasan berserikat serta tindakan Union Busting yang diduga dilakukan oleh pihak koperasi air kehidupan.

“Dalam laporan SPPI, sudah ada bukti tertulis, rekaman suara dan rekaman video yang kita serahkan ke pihak PPNS Disnakertrans Propinsi Riau, tetapi kepala Dinas tenaga kerja dan tansmigrasi Propinsi Riau terkesan tak becus memimpin anak buahnya, karena oknum penyidiknya terkesan tidak melihat sedikitpun menelisik bukti-bukti petunjuk yang kami berikan kepada mereka,”keluh Jakiman dengan nada kecewa.

Padahal pasal 28 Undang-undang nomor 21 tahun 2000, jika dilanggar pihak pengusaha sangat jelas ditegaskan sanksi dikenakan di pasal 43 UU no 21 tahun 2000 dan tindakan pengusaha tersebut adalah tindak pidana kejahatan.

“Kami melihat oknum PPNS hanya berpegang pada fakta peraturan perusahaan yang di tanda tangani oleh Kadisnakertrans Propinsi Riau tentang Mutasi, padahal kalau kita berpedoman kepada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang konkuren pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah seharusnya peraturan perusahaan KOP-AK tidak disahkan oleh Disnakertrans Propinsi Riau, karena perusahaan KOP-AK dengan pemilik Dian C Anggara Situmorang ada juga berdiri di Sumatera Utara,”ucap Jakiman.

Aneh menurut Thamrin, dimana oknum PPNS tidak menyimpulkan secara fakta-fakta dilapangan dan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, karena dilapangan publik tahu persoalan yang dialami 41 orang karyawan KOP-AK korban PHK sepihak  terjadi karena membentuk oarganisasi SPPI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, Rasidin Siregar, ketika dimintai tanggapan via pesan singkat, Minggu (13/8/2017), mengatakan bahwa terkait koperasi air kehidupan, kalau tidak keliru masalah PHK dan perselisihan buruh antara serikat buruh dengan koperasi air kehidupan ditangani dan diproses oleh Dissosnaker kab.Siak.

“Untuk masalah upahnya direncanakan dibawa ke tingkat penydidikan,”kata Rasidin Siregar.

Kemudian wartawan media ini kembali bertanya kepada Rasidin Siregar, sejak tanggal berapa kasus tersebut ditangani oleh penyidik Disnakertrans Propinsi Riau.? Lalu apa tanggapan Rasidin selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, soal dugaan pengosongan terhadap 4 rumah dinas karyawan KOP-AK korban PHK seiphak tanpa penetapan PHI.?. Apakah pihak Disnakertrans Propinsi Riau tidak berwenang menangani kasus pengosongan terhadap 4 rumah dinas karyawan KOP-AK secara paksa tersebut.?

Apa tanggapannya Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, soal upah pokok karyawan KOP-AK hanya sebesar Rp 1.380.330/perbulan selama puluhan tahun. Dan sejauhmana pengawasan ketenakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenakerjaan di lingkungan Koperasi Air Kehidupan.?

Namun hingga berita ini dimuat belum ada jawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, terkait hal-hal yang dipertanyakan tersebut diatas.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *