Kadis Kehutanan Propinsi Riau Tak “Bernyali” Menindak Perusak kawasan Hutan 7000 Ha?

0
54

IMG-20170610-WA0001Riau,kompasriau-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang merupakan payung hukum agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Undang-Undang P3H ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013.

IMG-20170704-WA0000Undang-undang P3H mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Kendati undang-undang nomor 18 tahun 2013 sudah berlaku sejak tanggal 6 tahun 2013, namun oknum pejabat yang berkompoten di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan oknum pejabat yang berwenang di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekabaru terkesan tak bernyali melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Dikatakan Indra Gunawan, undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan  hutan tersebut seakan “tajam kebawa, tumpul keatas”. Salah satu bukti misalnya, petani kecil yang melakukan pembakaran hutan divonis pidana penjara, sementara pelaku perusakan kawasan hutan yang sudah berulang kali dipublikasikan media seakan tak tersentuh hukum.?

Seperti halnya operasional Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Sam-Sam Kandis misalnya. Dimana menurut anggota komisi II DPRD Siak, Ir Mhd Ariadi Tarigan yang membidangi kehutanan menyatakan bahwa koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsan Kandis menguasai dan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan seluas 7000 hektar tanpa izin dari Pemerintah Propinsi Riau.

Menurut Ir Ariadi, keberadaan Koperasi Air Kehidupan yang belum mengantongi izin tersebut sudah dilapor ke Kementerian LH Kehutanan RI, namun belum ada tindakan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau maupun dari Kementerian LH Kehutanan RI.  Lokasi perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan dipastikan berada di dalam kawasan hutan.

 “Lahan perkebunan sawit  koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar itu belum ada pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik. Jadi perbuatan pihak koperasi air kehidupan diduga melanggar undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang kejahatan Kehutanan. Pelanggaran ini dapat di pidana dan denda miliaran rupiah,”ujar Mhd Ir, Ariadi Tarigan.

Begitu juga Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya, Senin (7/08/2017) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

 “Seingat saya dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak belum merekomendasikan pembukaan kebun sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan. Apakah petunjuk teknis maupun konfirmasi terkait keberadaan lokasi kebun sawit Koperasi Air Kehidupan tersebut,”ujar Chandra.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini, Senin (7/08/2017) mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis itu.

 “Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahau saya Koperasi Air Kehidupan belum mengatongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Anehnya, oknum pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan oknum pejabat yang berkompoten di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru seakan “pelihara”  kegiatan koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis “ilegal” bebas beroperasi di dalam kawasan hutan.

Padahal jika mengacu kepada undang-undang nomor 18 tahun 2013, jelas diatur, bahwa setiap orang yang menguasai, menjual hasil perkebunan yang berasal dari keguatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terakit kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, Yulwiriati Moesa, kendati telah diupayakan awak media ini konfimasi via pesan singkat, terkait lahan KAK tersebut, apakah benar berada di dalam kawasan hutan.?, namun hingga saat ini belum ada penjelasan.***(Red)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here