Tince Simbolon Diduga Bawa Nama Letjend TNI Untuk Melawan Eksekusi Yang Dilakukan PN Dumai

Jpeg

Dumai, kompasriau-Keluarga Zainab Siregar dan Ketua RT 12, Mekar Sari mengaku sangat kecewa setelah melihat foto dan tulisan Pangkostrad Letjend TNI, H Edy Rahmayadi berdiri tegak di atas tanah yang sudah di eksekusi Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 3 Agustus 2017.

Pasalnya, oknum pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat seakan terkesan melakukan tindakan perlawanan dengan cara mendirikan spanduk bertulisan nama Pangkostrad Letjend TNI, foto dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk segera menghentikan pengrusakan & penghancuran kebun sawit milik Jesman Marbun,Dkk. Usut Tuntas & Tindak Tegas Mafia Tanah Dan Mafia Hukum.

Selain itu, dibuat PEMBERITAHUAN. “Kepada Siapapun Dilarang Masuk Dan Dilarang Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Ini Tanpa Seizin Pemiliknya”.

Dibawah Pengawasan: Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (LBH KAP-AMPERA), foto dan tulisan Pangkostrad Letjend TNI H Edy Rahmayadi. Markas Besar: Jl.Rayajatinegara Timur N0: 61-65,Jatinegara Jakarta.

Padahal menurut Zainab Siregar, Pengadilan Negeri Dumai melaksanakan eksekusi terhadap tanah miliknya seluas 26 hektar, pada tanggal 3 Agustus 2017, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Tetapi Tince Simbolon seakan membawa foto dan nama Pangkostrad Letjend TNI, H Edy Rahmayadi, diduga untuk melawan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dumai terhadap tanah ini, padahal eksekusi yang dilaksanakan pengadilan negeri Dumai terhadap tanah ini sudah berkekuatan hukum tetap,”terang Zainab Siregar, yang didampingi kuasa hukumnya, Destiur Hasibuan, SH kepada awak media ini, Kamis (17/8/2017).

Bahkan Zainab dan ketua RT 12, A.Harahap mempertanyakan siapa masyarakat yang tertindas, teraniaya, terdzolimi dan korban para mafia hukum seperti tertulis di dalam spanduk yang didirikan Tince Simbolon di atas tanah yang sudah di eksekusi Pengadilan Negeri Dumai itu.

“Kita ingin tau, siapa masyarakat yang tertindas yang dimaksud Tince Simbolon itu. Tince Simbolon harus bisa buktikan, siapa rakyat yang maksud tertindas itu. Sedangkan Tince Simbolon warga Jakarta, yang bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara Jakarta Timur. Kok berani Tince Simbolon membuat spanduk di atas tanah kami bertulisan rakyat yang tertindas dan terdzolimi. Kalau memang Tince Simbolon merasa tertindas atas eksekusi Pengadilan Negeri terhadap tanah kami itu, kenapa Tince Simbolon tidak segera melapor ke kantor polisi,”tegas Zainab Siregar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua RT 12, Mekar Sari, A.Harahap mengatakan bahwa Jesman Marbun, Tince Simbolon, Suida Simbolon dan Rozali memdapat tanah dari Barita Simbolon dan Sahat Simbolon, yang memiliki Surat Izin Membuka Tanah (S.I.M.T) dari Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, pada tahun 1883-1984.

“Tetapi surat izin membuka tanah tersebut sengaja dipalsukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, karena mantan Camat Bukit Kapur, Drs Nurdin Madnur, pada tanggal 2 Agustus tahun 2006, sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menerbitkan surat izin membuka tanah atas nama Sahat Simbolon,”ungkap Ketua RT 12, A.Harahap kepada awak media ini, Kamis (17/8/2017).

Mantan Camat Bukit Kapur menyatakan bahwa penerbitan atau tindakan memunculkan surat-surat tanah dengan mengatasnamakan Drs Nurdin Madnur selaku Camat Bukit Kapur di wilayah Camat Bukit Kapur saat dirinya menjabat, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa penerbitan Surat Izin Membuka Tanah atas nama Sahat Simbolon apabila tidak ditindaklanjuti sesuai yang tertulis pada isi surat izin membuka tanah tersebut adalah batal demi hukum.

“Sekitar 100 lembar surat izin membuka tanah atas nama Sahat Simbolon dan kawan-kawannya sudah batal demi hukum, karena surat izin membuka lahan tersebut memakai 2 stempel Camat Bukit Kapur yang sangat berbeda.”ungkap A.Harahap.

Sementara itu, Destiur Hasibuan, SH selaku kuasa hukum Zainab Siregar mengatakan bahwa tindakan Tince Simbolon mendirikan spanduk diatas tanah milik Zainab Siregar adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

“Tindakan membawa-bawa atas nama LBH KAP-AMPERA dan tulisan atas nama Letjend TNI, H Edy Rahmayadi, didirikan di atas tanah yang sudah dieksekusi Pengadilan Negeri Dumai itu, perlu kita pertanyakan kepada instansi terkait, karena tindakan Tince Simbolon diduga membawa-bawa nama Letjend TNI dan pangkostrand itu merupakan tindakan melawan hukum,”tegas Destiur, SH kepada awak media ini, Kamis (17/8/2017).

Destiur Hasibuan,SH menyarankan kepada pengurus LBH Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, apabila keberatan atas pelaksanaan eksekusi tanah yang terletak di Kecamatan Dumai Selatan itu.

“Kalau Jesman Marbun, Tince Simbolon memiliki bukti-bukti surat akurat, silahkan untuk menempuh upaya hukum ke Mahkamah Agung, karena Jesman Marbun sebagai turut tergugat sudah kalah di Pengadilan Negeri Dumai dan tidak melakukan upaya hukum banding,”ujar Destiur.

Menurut Destiur, perkara tersebut sudah diputus pengadilan dari mulai tahun 2012 dan putusan mengenai perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, karena sudah melalui proses pengadilan tinggi dan kasasi.

Bahwa pada bulan Desember 2010, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai dan diputusan di Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 26 Mei 2011. Kemudian tergugat, Barita Simbolon, Jhonny Simbolon, Sahat Simbolon dan Donal Simbolon mengajukan banding ke Pengadilan tinggi, pada tanggal 8 Juni 2011 dan perkara banding tersebut sudah diputus Pengadilan Tinggi. pada tanggal 9 Desember 2011.

“Tetapi Jesman Marbun tidak banding dan Jesman Marbun sudah kalah. Pada tanggal 9 Desember 2011, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai. Kemudian perkara tersebut  diperiksa di Mahkamah Agung dan kasasi sudah diputus pada tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai,”terang Destiur Hasibuan, SH.***(Kriston Sitompul).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *