Oknum Polhut “Pelihara” Oknum Pengusaha Pelanggar Hukum Di Kawasan Hutan

Kampar,kompasriau-Ketua Umum Perkumpulan Pegiat Penyelamat Kekayaan Daerah Riau (P3KD),S.Purba mempertanyakan hasil kajian Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, soal kasus alih fungsi kawasan hutan seluas lebih kurang 6000 hektar di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Pasalnya, hingga saat ini, oknum pengusaha perkebunan kelapa sawit “kelas kakap” masih bebas melakukan aktivitasnya setiap hari di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup,Kementerian LHK, sejak tanggal 28 April 2017, sudah menindaklanjuti soal kasus alih fungsi kawasan hutan itu kepada Kepala Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIX Pekanbaru. Pada intinya, kasus alih fungsi kawasan hutan itu dalam kajian dari Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan hidup, kememterian LHK, sejak tanggal 28 April 2017, tetapi kenyataan sampai saat ini, oknum pengusaha perkebunan kelapa sawit diduga masih bebas melanggar hukum secara terang-terang di dalam kawasan hutan,”beber S.Purba kepada awak media ini dengan nada kecewa, Sabtu (26/8/2017).

Salah satu bukti misalnya, bahwa perbuatan Edi Kurniawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang  sudah menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktifitas (aktifitas perkebunan kelapa sawit) di dalam kawasan hutan dan mengeluarkan seluruh karyawan Edi Kurniawan yang berada di kawasan kawan hutan dan menyerahkan kembali seluruh kawasan hutan seluas lebih kurang 377 hektar.

“Tetapi kenyataannya, hingga saat ini, putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut belum juga dilaksanakan oleh Edi Kurniawan, sementara oknum yang berkompoten di Badan pengamanan dan penegakan hukum LKH wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru terkesan seakan membiarkan oknum pengusaha melakukan aktifitasnya secara ilegal di dalam kawasan hutan,”ungkap  S.Purba.

Menurut S.Purba, bahwa pada hari, Jumat, 18 Agustus 2017, Polisi Kehutanan (Polhut) Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang dipimpin langsung oleh Zailani dengan  menggunakan sepeda motor trail warna hijau, sudah melakukan patroli memasuki kawasan hutan tersebut, namun hingga saat ini usaha perkebunan ilegal tersebut masih bebas melakukan aktivitas di kawasan hutan?

“Hingga saat ini, belum ada tindakan hukum  dari pihak Dinas Lingkungan Lidup. Patut kita dipertanyakan patroli yang dilakukan petugas LHK yang dikomandoi oleh Zailani itu, karena aktifitas perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan tersebut masih bebas merajalela tanpa adanya tindakan hukum. Belum ada satupun pengusaha perambah hutan Tahura yang di jebloskan kepenjara atau denda. Kuat dugaan aktifitas ilegal tersebut “dipelihara” oknum petugas balai pengamanan dan penegakan hukum LHK, ”ucap S.Purba.

Alih fungsi kawasan hutan di kawasan Kabupaten Siak

Selain itu, Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Sam-Sam Kandis diduga bebas beroperasi di dalam kawasan hutan di Kecamatan Kandis,Kabupaten Siak tanpa izin dari Pemerintah Propinsi Riau.

Menurut anggota DPRD Siak yang membidangi kehutanan, Ir.Mhd Ariadi, keberadaan Koperasi Air Kehidupan yang belum mengantongi izin tersebut sudah dilapor ke Kementerian LH Kehutanan RI, namun belum ada tindakan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau maupun dari Kementerian LH Kehutanan RI.  Lokasi perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan dipastikan berada di dalam kawasan hutan.

“Lahan perkebunan sawit  koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar itu belum ada pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik. Jadi perbuatan pihak koperasi air kehidupan diduga melanggar undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang kejahatan Kehutanan. Pelanggaran ini dapat di pidana dan denda miliaran rupiah,”ujar Mhd Ir, Ariadi Tarigan.

Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya, Senin (7/08/2017) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

“Seingat saya dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak belum merekomendasikan pembukaan kebun sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan. Apakah petunjuk teknis maupun konfirmasi terkait keberadaan lokasi kebun sawit Koperasi Air Kehidupan tersebut,”ujar Candra.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini, Senin (7/08/2017) mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis itu.

“Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahau saya Koperasi Air Kehidupan belum mengantongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Anehnya, oknum pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan oknum pejabat yang berkompoten di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru seakan “pelihara”  kegiatan koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis “ilegal” bebas beroperasi di dalam kawasan hutan.

Padahal jika mengacu kepada undang-undang nomor 18 tahun 2013, jelas diatur, bahwa setiap orang yang menguasai, menjual hasil perkebunan yang berasal dari keguatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terakit kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, hingga saat ini belum memberi tanggapan atau penjelasan terkait kasus alih fungsi kawasan hutan tersebut,kendati awak media ini sudah melayangkan konfirmasi tertulis, pada 12 Agustus 2017.***(TS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *