Petinggi PT Ivo Mas Tunggal Masih Bungkam Soal Dugaan Pelanggaran Undang-Undang

0
31

Siak,kompasriau-Dugaan pelanggaran undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 59 jo, Kepmenaker 2004 tentang status Buruh PKWT, di lingkungan PT Ivo Mas Tunggal unit Palapa Estate di Kampung Bekalar,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Ironisnya, oknum aparat yang berkompoten di Propinsi Riau seakan membiarkan dugaan pelanggaran undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu terus terjadi di lingkungan PT Ivo Mas Tunggal.?.

Padahal, pada tanggal 8 Maret 2013, Palapa Estate adalah perkebunan sawit PT SMART TBK yang meraih sertifikasi ISPO perdana di Jakarta.

Bahwa ISPO adalah suatu sertifikasi wajib (Mandatory) bagi perusahaan-perusahan perkebunan sawit di Indonesia produsen CPO,ISPO ber Azaskan kepatuhan kepada semua peraturan perundang-undang  yang berlaku dengan 7 prinsip 28 kriteria 142 indikator yang wajib di penuhi oleh Perusahaan untuk menyandang sertifikat ISPO.

Seperti dipublikasikan kompasriau, bahwa PT Ivo Mas Tunggal diduga “kangkangi” undang-undang nomor 13 tahun 2013. Kendati awak media ini sudah upayakan konfirmasi kepada sejumlah petinggi di PT Ivo Mas Tunggal, soal dugaan pelanggaran undang-undang tersebut, namun petinggi PT Ivo Mas Tunggal masih memilih bungkam.

Ketika dihubungi  berulang kali Estate Manager Kebun PT Ivo Mas Tunggal, Dwi Nugroho Adytia, namun hingga saat ini belum ada penjelasan.

Menurut beberapa pengurus PUK SPPI Unit Palapa, saat ini ada indikasi bahwa setelah Ketua PUK SPPI Palapa menyampaikan masalah yang dihadapi soal karyawan PKWT yang rata-rata bekerja sebagai pemanen sawit, pihak perusahaan diduga melakuan “tekanan tindakan balas dendam” menggunakan salah satu serikat pekerja (SP).

 “Ada 40 orang Karywan PKWT yang sebelumnya anggota SPPI, saat ini beralih mundur dan menjadi anggota serikat pekerja lain, karena pengurus-pengurus mengembangkan isu bagi karyawan PKWT, kalau ingin SKU wajib menjadi anggotanya, karena jika tidak, maka tidak akan di angkat menjadi karyawan tetap (SKU). Padahal Persoalan status PWKT agar segera di angkat menjadi karyawan SKU telah lama kami perjuangkan ke perusahan melalui surat-surat resmi, namun tidak ada tanggapan,”keluh pengurus SPPI.

“Bahkan yang kami herankan dan memperkuat dugaan bahwa isu tersebut benar adanya adalah ketika anggota-anggota PKWT dari divisi (1,2,3,4) mundur dari SPPI dan menjadi anggota mereka serikat pekerja langsung ada program pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh PT Ivo Mas Tunggal unit Palapa dan kemungkinan akan segera diangkat SKU,”tutur beberapa orang pengurus PUK SPPI kepada awak media ini,Sabtu (26/8/2017).

Lanjutnya, dari lebih kurang 40 orang PKWT yang dicek tinggal 1 orang yang bertahan dan tidak mau mundur dari SPPI tidak diberi kesempatan cek kesehatan, dan tidak akan diangkat menjadi tenaga keraja SKU. Bahkan ketika hal ini ditanyakan kepada asisten Divisi Kebun, namun asisten divisi kebun mengatakan pengurus SPPI alasannya yang bersangkutan masih baru menjadi tenaga kerja PKWT sebelumnya adalah BHL perawatan. “Itu informasi yang kami himpun dilingkungan PT Ivo Mas Tunggal baru-baru ini,”ujar pengurus SPPI.

Bahkan ketika awak media konfirmasi via telepon seluler kepada pengurus berinisial TG dari serikat pekerja, yang disebut-sebut mitra kerja yang koperatif kepada perusahan PT Ivo Mas Tunggal (tertera dalam LN HRD PSM 5 Soal Pengangkatan Promosi Golongan), namun hingga kabar ini dimuat belum ada jawaban.

Lebih lanjut para pengurus SPPI membeberkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 06.05 Wib, pengurus-pengurus dari DPC (SP) Kabupaten Siak jabatan sekretaris (HS) melakukan apel pagi bersama di lapangan Divisi 3 Kebun Palapa bersama-sama manajemen perusahaan menyampaikan kepada para karyawan Palapa.

”Kitalah serikat pekerja mitra kerja perusahaan yang baik dan hasil yang sekarang kita terima (cek kesehatan PKWT Red) adalah salah satu hasil dari pertemuan dengan pihak HRD perusahaan,maka kita tunggu hasilnya jika lulus kesehatan, tentu akan segera di angkat menjadi SKU. Begitulah yang kami dengar langsung karena saya ikut apel pagi saat itu,” ungkap salah seorang pengurus PUK SPPI sembari sambil memperdengarkan rekamannya kepada kompasriau.

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 59 jo Kepmenaker no 100 tahun 2004 dan isi PKB BKS-PPS status PKWT yang diterapkan oleh PT IVOMAS TUNGGAL UNIT PALAPA ESTATE adalah “cacat hukum”. Yang menjadi tanda tanya publik adalah, layakah PT Ivo Mas Tunggal menyandang dan mendapatkan serifikasi RSPO dan ISPO mereka. Lalu apakah 4 KSLG hanya sebuah spanduk terpajang gagah isinya ternyata adalah sebuah “kebohongan” saja kah dan sertifikasi ISPO PT Ivo Mas Tunggal kebun Palapa Estate perlu di tinjau ulang oleh auditor Ispo,”harap beberapa orang pengurus SPPI.***(IGS).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here