LBH Surati Kapolri Terkait Dugaan Oknum Polisi Menjual Tanah Tanpa Alas Hak

Bengkaliskompasriau-Direktur Lembaga Bantuan Hukum KIPPPAAN-RI, S.Mahiddun, melayangkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terkait dugaan pengrusakan tanaman dan perampasan lahan di wilayah hukum Desa Bumbung, Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis.

Lembaga Bantuan Hukum KIPPPAAN-RI mewakili Ludin Tambunan yang beralamat di RT 02,RW 03, Desa Kesumbo Ampai, memohon kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap oknum pelaku/dalang perusak tanaman dan perampasan lahan Ludin Tambunan.

“Pada tanggal 14 Agustus 2017, LBH sudah mengirimkan surat kepada Bapak Kapolri dan petinggi Kompolnas Republik Indonesia di Jakarta. Kami mohon kepada Bapak Kapolri agar menindaklanjuti pengaduan kami terkait dugaan oknum polisi Iptu A.S, diduga kerjasama dengan mafia tanah untuk menjual tanah saya kepada Maisen Situmorang tanpa alas hak,”ungkap Ludin Tambunan kepada awak media ini di kantor Kompas Riau, Jumat (1/9/2017).

Menurut Ludin Tambunan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, pihaknya sudah mengadukan oknum  polisi A.S ke Kapolres Bengkalis dugaan terlibat dalam kasus penyerobotan tanah dan pengrusakan tananam di Desa Bumbung.

“Penyidik sudah turun ke lapangan untuk mengambil barang bukti di TKP dan juga beberapa orang saksi sudah dimintai keterangannya di Polres Bengkalis, tapi sampai saat ini belum jelas tindak lanjut pengaduan kami itu, padahal saya sudah berulang kali konfirmasi kepada penyidiknya untuk mempertanyakan pengaduan kami itu,”keluh Ludin Tambunan dengan nada kecewa.

Ludin Tambunan mengaku sudah membeli tanah tersebut dari Marudud Samosir sesuai surat keterangan ganti kerugian yang ditanda tangani oleh kepala Desa Bumbung, Abdul Razak.S.Pd.I, petugas juru ukur kantor Desa Bumbung, Safrianto, Ketua RT03 Desa Bumbung, Sunarso dan Ketua RT 02, Ramli, pada tanggal 17 Juni 2013, tetapi tanah tersebut diduga dijual lagi oleh oknum polisi Iptu A.S kepada pihak lain tanpa alas hak bukti kepemilikan tanah.

“Iptu A.S diduga menjual tanah  kami itu kepada Maisen Situmorang, karena Maisen Situmorang mengaku membeli tanah kami dari Iptu A,S dengan harga Rp. 165 juta, tetapi Maisen Situmorang tidak bisa menunjukkan alas hak bukti surat kepemilikan tanah itu, beliau hanya bisa menunjukkan bukti kwitansi penerimaan uang ganti rugi atas tanah itu dari A.S,”ungkap Ludin Tambunan.

Begitu juga, Marudud Samosir, warga Jalan Lama Duri RT.01, RW.05, Desa Bumbung, saat dikonfirmasi awak media ini membenarkan bidang tanah tersebut sudah dijualnya kepada Ludin Tambunan, pada tanggal 17 Juni 2013.

“Tetapi Jis diduga kerjasama dengan oknum polisi A.S untuk menjual tanah itu kepada Maisen Situmorang. Karena setiap ada masalah terkait penjualan tanah di daerah ini, kenapa oknum polisi A.S selalu hadir,”ucap Marudud Samosir.

Penyidik Propam Polres Bengkalis, Bripka A.Hutapea, ketika dikonfirmasi awak media ini belum memberi penjelasan terkait proses hukum pengaduan Ludin Tambunan tersebut.

“Nanti saya konfirmasi ke bagian reserse pak ya,”pesan penyidik Propam Polres Bengkalis, Bripka A.Hutapea kepada awak media ini via pesan singkat,Selasa (18/7/2017).

Kepala Desa Bumbung,Abdul Razak, saat dikonfirmasi diruang kerjanya belum lama ini membenarkan surat tanah atas nama Ludin Tambunan terdaftar di buku register kantor kepala Desa Bumbung.

“Petugas kita dari kantor desa sudah melakukan pengukuran terhadap tanah ini ke lapangan, tetapi saat pengukuran tidak ada masalah, kemudian kita tanda tangani surat tanah ini,”ujar Abdul Razak.

Kades Bumbung menyarankan kepada Ludin Tambunan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluarga.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi awak media ini kepada oknum polisi Iptu A.S, via pesan singkat, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya.***(K.S).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *