Adm Biro Perlengkapan Pemprov Riau “Amburadul”

0
14

Pekanbaru,kompasriau-Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau dan tim wartawan kompasriau dalam 2 pekan belakangan ini melakukan investigasi kesejumlah daerah terkait aset-aset Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang berada disejumlah Kabupaten/Kota di wilayah hukum Propinsi Riau.

“Dari hasil investigasi pengurus P3KD dan tim kompasriau “mencium” diduga adanya ketidak beresan administrasi (Adm) pada Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau dalam mengamankan seluruh aset daerah,”ujar Ketua Umum P3KD Riau S. Purba, Sabtu (04/09/2017) pada tim awak media ini.

Biro Perlengkapan Pemprov Riau diberi tanggungjawab oleh pemerintah daerah untuk pengamanan seluruh dokumen aset Pemrov Riau, baik berbentuk barang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti halnya tanah. Namun tanggungjawab tersebut terkesan “diabaikan” sehingga di beberapa lokasi disejumlah daerah terdapat aset Pemrov Riau berupa tanah  yang dibeli melalui dana APBD Provinsi Riau masuk dalam daftar inventarisasi aset, dan diduga diserobot pihak lain dan tidak sedikit pula aset yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Biro Perlengkapan yang “raib berpindah tangan” kepada pihak ketiga.

Menurut S.Purba, “raibnya sebahagian asset Pemprov Riau berupa barang tak bergerak dapat dipastikan akibat lemahnya pengawasan”, maka tak sedikit pula aset yang telah didaftar dalam KIB (Kartu Inventaris Barang)  berupa tanah tak jelas “rimbanya” dibiarkan berpindah tangan kepada pihak lain. Contoh misalnya, yaitu tanah Pemprov Riau yang terletak di Kelurahan Pelintung seluas 25 hektar, dibeli dari masyarakat pembelian lahan tersebut menggunakan dana APBD Riau secara fisik tanah tersebut saat ini tersisa sekitar 8 hektar.

“Sementara tanah yang 17 hektar diduga dikuasai pihak lain,tanpa melapor ke Biro Perlengkapan kondisi dilapangan lahan tersebut, dan ditanami kelapa sawit sesuai keterangan mantan Kabid Pengawasan Biro Perlengkapan Pemprov. Riau Edi melalui hubungan seluler kepada pengurus P3KD, Jumat (02/09/2017), membuktikan betapa “amburadulnya Administrasi pada Biro Perlengkapan Setdaprov. Riau dalam mengamankan asset daerah tersebut,”ucap S.Purba.

Selain itu, menurut S.Purba, bahwa tanah Dinas Perikanan Provinsi Riau di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sei. Sembilan  Dumai dibeli oleh Dinas Perikanan Pemprov Riau menggunakan dana APBD Pemprov Riau tahun 1984-1985 sesuai Akta Jual Beli No.52/AJB/BK/1986 seluas 50.150 M2 dibeli dari Ali warga Kepenghuluan Lubuk Gaung. Kala itu Kepala Dinas Perikanan Prov. Riau dijabat Gafour Sandri,  selaku Pimpinan Proyek APBD Tk-I Riau. Transaksi jual beli ditanda tangani Camat Bukit Kapur Drs, Nurdin Bakar dan Kepala Desa Lubuk Gaung Nurzaman.

Tanah seluas 50.150 M2 milik Dinas Perikanan Prov. Riau terletak di Lubuk Gaung dengan batas-batas,  Utara berbatas dengan laut 170 M, Timur berbatas dengan sungai Mahang 295 M, Selatan berbatas dengan Jalan 170 M, dan Barat berbatas dengan  tanah Asuari 295 m kegunaan tanah Dinas Perikanan Riau tersebut untuk keperluan tambak ikan namun “raib” begitu saja, kabarnya telah berpindah tangan epada pihak lain, diduga tanah Dinas Perikanan Prov. Riau tersebut dijual kepada salah satu perusahaan di Kelurahan Lubuk Gaung.

Informasi yang dihimpun pengurus P3KD Riau dan tim wartawan kompasriau menyebut tanah Dinas Perikanan tersebut telah di tukar gulingkan ke lokasi lain di sekitar Sei. Buluh Hala Kelurahan Basilambaru Kecamatan Sei. Sembilan Dumai dengan luas lahan yang sama seluas 50.150 m2, tukar guling tersebut dilakukan secara non prosedural. Dari hasil penelusuran yang dilakukan P3KD Riau ternyata tanah yang ditukar gulingkan sebagai pengganti tanah Dinas Perikanan tersebut juga belum masuk dalam daftar KIB pada bahagian Biro Perlengkapan Pemprov. Riau*** (red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here