Menteri LHK “Tak Becus” Memimpin Anak Buah Untuk Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kampar

IMG-20170322-WA0003Riau,kompasriau-Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengatakan telah menindaklanjuti soal alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia.

“Sebagai respon atas kabar media online kompasriau.com, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup,Kementerian Lingkungan Hidup Dan KAWASAN HUTANKehutanan (LHK), sejak tanggal 28 April 2017, sudah menindaklanjuti soal kasus alih fungsi kawasan hutan itu kepada Kepala Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIX Pekanbaru. Pada intinya, kasus alih fungsi kawasan hutan itu dalam kajian dari Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan hidup, kememterian LHK, tanggal 28 April 2017,”jelas Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI, Masrokhan kepada Pemimpin Redaksi Kompasriau.com, menanggapi surat redaksi kompasriau kepada Presiden Republik Indonesia.

img-20170103-wa0003Namun, setelah membaca kabar tersebut di media online kompasriau.com, Rabu (6/9/2017), sejumlah masyarakat di Desa Kota Garo,Kecamatan Tapung Hilir angkat bicara menyebut Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia “tak becus” memimpin jajarannya di Propinsi Riau untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 6000 hektar di kawasan Kabupaten Kampar.

“Perbuatan pelaku perusakan kawasan hutan di Kampar ini sudah terbukti tindak pidana menguasai kawasan hutan, sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi kenapa Menteri kehutanan belum juga melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku perusak kawasan hutan seluas lebih kurang 6000 hektar ini,”ucap salah seorang ketua RT di Desa Kota Garo kepada tim awak media ini, Selasa (5/9/2017).

Begitu juga, Ketua Perkumpulan Pegiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Propinsi Riau, S.Purba membeberkan perbuatan tergugat Edi Kurniawan, terbukti mengolah, menguasai dan mengalih fungsikan kawasan hutan seluas lebih kurang 377 kektar menjadi perkebunan kepala sawit di kawasan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan sebagaimana telh diatur dalam surat keputusan bersama Menteri LHK dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 364/Kpts/II/90,519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian.

“Perbuatan Edi Kurniawan sudah nyata melakukan tindak pidana menguasai kawasan hutan tanpa izin pemerintah, yaitu luas lahan kawasan hutan berkurang seluas lebih kurang 377 kektar, tetapi kenapa oknum aparat yang berkompoten seperti Kapolda Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia belum juga melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 92 undang-undang Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,”ujar S.Purba.

Menurut S.Purba, lahan yang dikuasai Edi Kurniawan berbatasan dengan jalan koridor PT Arara Abadi, sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit Bunsiong yang diduga masih status kawasan hutan taman hutan raya Minas. Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun sawit Amansyah alias Ationg dan kebun sawit Ancu diduga masih kawasan hutan.

“Lahan yang diduga dikelola Amansyah alias Ationg, Bunsiong dan Ancu masih kawasan hutan produksi terbatas. Hal itu berdasarkan pada peta lampiran surat keputusan Menteri LHK, tanggal 6 Juni 1986. Tetapi petinggi oknum aparat penegak hukum setempat, diduga membiarkan aktivitas ilegal tersebut bebas melakukan aksinya di dalam kawasan hutan,”ungkap S.Purba sembari sambil memberi peta lampiran SK Menteri LHK tetanggal 6 Juni 1986 kepada awak media ini, Rabu (6/9/2017).

Lanjutnya, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor;62/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 17 Mei 2016, menyatakan bahwa perbuatan Edi Kurniawan merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa status lahan yang dikelola Edi Kurniawan seluas lebih kurang 377 hektar merupakan kawasan hutan. Menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah kawasan hutan tersebut.

“Tetapi sampai saat ini, karyawan Edi Kurniawan masih bebas melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan tersebut tanpa adanya tindakan hukum dari aparat yang berkompoten. Untuk itu, kita minta kepada Presiden, Joko Widodo, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk membentuk tim khusus melakukan investigasi ke wilayah administrasi Desa Garo,kecamatan Tapung Hilir, karena kerja oknum petinggi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terkesan “tak becus” memimpin jajarannya di Riau untuk melakukan tindakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan kawasan hutan di Kabupaten Kampai ini,”ujar S.Purba lagi dengan nada serius mengahiri ucapannya dengan tim awak media ini diruang kerjanya, Selasa (5/9/2017).

Kendati awak media ini sudah upayakan konfirmasi kepada Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,terkait alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas tersebut, namun hingga saat ini, Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.

Begitu juga petinggi Polisi Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, belum juga memberi penjelasan atau tanggapan soal alih fungsi kawasan hutan tersebut, kendati awak media ini sudah upayakan konfirmasi terkait kasus tersebut.***IGS).

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *