Kawasan Hutan Dikuasai “Mafia Hutan” Di Kampar Seluas 4.672 Ha

KAWASAN HUTANPekanbaru,kompasriau-Kawasan Hutan Raya dengan luas 6.172 hektar di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, sudah dialihfungsikan oleh “mafia hutan” menjadi perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 4.672 hektar dan yang tersisa sekitar 1.500 hektar.

Kepala UPT KPHP Model Minas Tahura, Zailani SP, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya, Rabu (6/9/2017), membenarkan sudah melakukan patroli bersama anggotanya dengan menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor trail, menelusuri kawasan sisa belantara Tahura SS. Hasim.

“Patroli dilakukan untuk pendataan kawasan KPHP Minas Tahura yang sebahagian besar telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit  oleh para penggarap,”ujar Zailani.

Menurut Zailani dari hasil pendataan dalam sepekan belakangan ini, diperkirakan sekitar 400 san orang penggarap, membuka kebun kelapa sawit tanpa izin. Kegiatan illegal tersebut berlangsung sejak lama sebelum tahun 2000 an.

Ketika itu pengawasan KPHP Minas Tahura  ditangani Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, bukan Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Penyerahan KPHP Minas Tahura oleh Menteri Kehutanan Perkebunan Republik Indonesia Nomor:348/KPTS-II/1999, tanggal 26 Mei 1999 kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau, pada tahun 2003. Sementara berdasarkan Kep menhut Republik Indonesia, bahwa kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) SS. Hasyim luasnya 6.172 hektar.

“Namun hasil inventarisasi ketika itu tahun 2003, kawasan Tahura yang tersisa sekitar 1500 hektar, sejak itu boleh dibilang tidak ada lagi kegiatan penggarapan dalam kawasan Tahura SS. Hasim tersebut,”terang Zailani.

Lanjutnya, pendataan yang dilakukan patroli KPHP Minas Tahura dalam rangka pembinaan terhadap warga penggarap untuk tidak lagi melakukan aktivitas pembukaan hutan kawasan Tahura, karena undang-undang melarang, untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum melalui pembinaan dengan menyadarkan warga penggarap bahwa perbuatan pembukaan lahan dalam kawasan Tahura melanggar Undang-Undang Kehutanan.

“Undang-undang Kehutanan harus ditegakkan melalui pembinaan. Kami dituding “pemelihara” penggarap. Kami terima sebagai kritikan, mengingatkan  kami agar lebih fokus melakukan pengawasan. Artinya kami bertugas dikontrol perss, “Saya apresiasi” kritikan tersebut, “ucap Zailani kepada awak media ini.

Namun, Diakui Zailani, bahwa saat Patroli dalam  kawasan Tahura SS. Hasyim, pihaknya ada menemukan bangunan rumah berbentuk rangka bangunan terbuat dari kayu, atap seng, rumah tersebut belum selesai.

“Pada saat kami menemukan bangunan rumah tersebut pemiliknya tidak ada ditempat. Kemudian kita berharap bangunan tersebut dibongkar sendiri oleh pemiliknya, karena tidak ada kewenangan KPHP membongkar bangunan tersebut. Patroli KPHP Minas Tahura dilakukan secara Rutin. Saya tidak ada kepentingan disitu, saya baru menjabat sebagai Kepala UPT KPHP Minas Tahura sesuai perintah Kadis Lingkungan Hidup Propinsi Riau mengamankan kawasan KPHP Minas Tahura,”terang Zailani.

Ditegaskan Zailani, bahwa kawasan Tahura SS. Hasim harus diselamatkan perlahan, tapi pasti kedepan pelestarian kawasan dan pengawasan Tahura SS. Hasyim lebih ketat.

“Pengawasan kawasan Tahura, Kepala UPT KPHP Minas Tahura telah mempersiapkan sebanyak 7 unit sepeda motor Trail. Jadi, kalau ada wartawan yang ingin menjelajah belantara untuk melihat langsung Tahura SS. Hasyim bersama petugas KPHP Minas Tahura, boleh memakai sepeda motor trail, silahkan kami siap mendampingi,”tegasnya.

Sementara itu, Ariadi Tarigan sebagai anggota Komisi II DPRD Siak, ketika diminta tanggapannya soal alih fungsi kawasan hutan tersebut mengatakan pengawasan kawasan KPHP Minas Tahura harus ada ketegasan dari pemerintah.

“Hukum harus ditegakkan tanpa ada ketegasan dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau terhadap “mafia hutan” yang ada dikawasan Tahura SS. Hasyim itu, maka sisa kawasan KPHP Minas Tahura yang diperkirakan sekitar 1500 hektar itu bakalan “botak”,”ucap Ariadi Tarigan.

Ariadi Tarigan menyebut “biang kerok” terjadinya perambahan hutan dalam kawasan Tahura SS. Hasim adalah Kepala Desa dengan gampangnya menerbitkan SK Tanah dalam kawasan KPHP Minas Tahura yang merupakan perbuatan dugaan tindak pidana.

Lanjutnya, dalam Kepmenhut Nomor 95 tentang pembukaan hutan secara non prosedural sanksinya jelas ada. Dalam ketentuan Kepmen tersebut Pemerintah Daerah sampai ketingkat Kepala Desa punya kewajiban melaporkan setiap orang yang memasuki kawasan hutan dengan tujuan merambah dan kemudian menjadikan kebun sawit.

“Justru Kepala Desa memberikan “lampu hijau” terhadap “mafia hutan” tersebut dengan memberikan surat keterangan tanah. Mestinya pemerintah daerah Bupati dan Gubernur mencabut seluruh surat keterangan tanah maupun SKGR yang diterbitkan Kepala Desa Kota Garo, Ilyas. Karena diduga Ilyas sebagai Kades menerbitkan ratusan surat keterangan tanah, bahkan ribuan surat keterangan tanah diterbitkan diatas kawasan hutan KPHP Minas Tahura itu,”ungkap Ariadi Tarigan.*** (Pur).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *