Polisi Kehutanan Panggil Ketua Koperasi Air Kehidupan

IMG-20170609-WA0034Pekanbaru,kompasriauDian C. Anggara Situmorang yang beralamat kantor di Jalan Setia Budi Medan-Sumut, sebagai Ketua Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit di Jalan Caltex KM-18,Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis Siak, Rabu (6/9/2017), diinformasikan memenuhi panggilan Kepala Unit (Kanit) perkara Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau.

Menurut sumber yang layak dipercayai,  pemanggilan terhadap Ketua Koperasi Air Kehidupan tersebut terkait pemberitaan media online kompasriau.com, soal dugaan pembukaan perkebunan seluas 7000 hektar di dalam kawasan hutan produksi (HP) di Desa Sam-sam, Kecamatan Kandis. Pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut koperasi Air Kehidupan diduga mengalihfungsikan kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini, Rabu (6/9/2017) menyebutkan, bahwa sebelum pemanggilan terhadap ketua koperasi Air Kehidupan, karena petugas Polisi Kehutanan Dinas LHK Propinsi Riau, Edi Sinaga bersama anggotanya sudah melakukan crosceheck kelokasi perkebunan Koperasi Air Kehidupan. Namun, Kanit Perkara, Edi Sinaga, ketika diupayakan awak media ini menemuinya,Rabu (06/09/2017), guna konfirmasi terkait pemanggilan tersebut, Edi Sinaga tidak ada ditempat. Menurut sumber di instansi kantor Polisi Kehutanan di Jalan Dahlia Pekanbaru,  Edi Sinaga sedang keluar.

“Tadi ada Pak Edi diruangan memeriksa Ketua Koperasi Air Kehidupan, Dian Situmorang,”ujar sumber di lingkungan Polisi Kehutanan yang bermarkas di Jalan Dahlia Pekanbaru.

Dikatakan sumber, Ketua Koperasi Koperasi Air Kehidupan, Dian Situmorang hadir di markas Polisi Kehutanan LHK Propinsi Riau sekitar pukul 09.00 Wib. “Setelah dimintai keterangan oleh penyidik, pada pukul 12 Wib, Ketua Koperasi Air Kehidupan tampak keluar dari ruangan Kanit Penyidik Polisi Kehutanan, Edi Sinaga. Berselang beberapa saat kemudian disusul keluarnya Edi Sinaga dari markas Polisi Kehutanan di Jalan Dahlia,”ungkap sumber kepada awak media ini.

Pemanggilan terhadap Ketua KOP-AK terkait laporan masyarakat ke Kementerian LH Kehutaan Republik indonesia, soal alih fungsi kawasan hutan seluas 7000 hektar dikawasan hutan Sam-sam Kandis secara non prosedural menjadi Perkebunan kelapa sawit dan pembukaan pabrik kelapa sawit diduga tanpa izin Pemerintah.

Selain, laporan masyarakat terkait alih fungsi kawasan hutan tersebut,  pihak Koperasi Air Kehidupan juga dilaporkan Ke Polres Siak terkait tindakan tak berprikemanusiawi yang diduga dilakukan oknum-oknum pengurus Koperasi Air Kehidupan terhadap puluhan  karyawannya. Pihak KOP-AK diduga PHK sepihak karyawan tetap tanpa memberikan pesangon. Kemudian “mengusir” para pekerja yang di PHK sepihak, diduga memakai tenaga sekelompok “preman” untuk mengosongkan rumah dinas karyawan secara paksa. Barang-barang karyawan tetap dan  harta benda diduga dibuang begitu saja dibawa ke daerah simpang Libo, sehingga berujung ke Polisi. Konsekwensi tindakan tidak manusiawi yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus Koperasi tersebut,  2 (dua) pengurus KOP-AK telah ditetapkan penyidik Polres Siak sebagai tersangka.

Terkait PHK sepihak terhadap para karyawan KOP-AK, kemudian Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI) mengajukan tuntutan ke Disnakertrans Propinsi Riau dengan mengajukan syarat 7 (tujuh) tuntutan, yaitu menolak PHK dan mempekerjakan kembali seperti biasa para karyawan korban PHK sepihak. KOP-AK wajib membayar kekurangan upah para karyawannya sejak tahun 2011 hingga pada saat PHK dijatuhkan terhadap para karyawannya. Kerugian dari kekurangan upah tersebut diperkirakan sekitar Rp.6, Miliar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP SPPI Siak, Indra Sinulingga awak media ini.

Terkait alih fungsi kawasan hutan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oknum pengurus KOP-AK terhadap para karyawannya, disikapi Ketua Umum Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah Riau (P3KDR), S.Purba.

Menurut S.Purba, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sudah berlangsung sejak tahun 2009 sampai saat ini, kendati sejak tahun 2009, pihak KOP-AK menguasai kawasan hutan diduga tanpa ini Menteri LHK, namun belum ada tindakan dari pihak Dinas Kehutanan setempat.

“Kemudian tindakan brutal yang diduga dilakukan oleh pengurus KOP-AK terhadap para karyawannya, Jelas wibawa pemerintah dalam hal ini Kepolisian Siak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan dan Disnakertrans Propinsi Riau sangat dipertaruhkan bilamana hal-hal ketenagakerjaan tersebut tidak bisa dituntaskan. Masalah kawasan hutan terbiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas, penyimpangan dan diduga pelanggaran undang-undang termasuk undang perpajakan akan berlanjut.Maka wibawa pemerintah dipandang “sebelah mata” oleh oknum pengurus koperasi air kehidupan, tentu menjadikan preseden buruk bagi pemerintah khususnya pemerintah propinsi Riau,”tegas S.Purba.

“Pertanyaannya beranikah instansi terkait yang menangani perkara Koperasi Air Kehidupan untuk bertindak tegas wallahhualam, karena permasalahan dugaan pelanggaran undang-undang terkait kehutanan dan ketenagakertjaan yang dilakukan Oknum pengurus KOP-AK  sudah berlangsung sejak 2009-2011,”ucap S.Purba mengahiri ucapan kepada awak media ini.***(IGS).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *