Kegiatan PKS Mutiara Dan KOP-AK “Merugikan Negara Dan Buruh Dilindungi Oknum Yang Berkuasa”?

Oknum Pejabat Disebut-Sebut Menyerahkan Penghargaan Kepada KOP-AK

Riau,kompasriau-Hingga saat ini, oknum pemilik atau pengurus Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, yang diduga melakukan IMG-20170704-WA0000kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin menteri LHK, seluas 7000 hektar di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, belum ada yang ditetapkan  sebagai tersangka baik perorangan ataupun korporasi yang melakukan kegiatan ilegal di kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 92 undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

IMG-20170811-WA0002“Kendati ada kantor aparat penegak hukum berdiri tegak di daerah tersebut, namun ada kesan sepertinya ada kekuatan  besar oknum yang “berkuasa” untuk melindungi kegiatan oknum pengurus atau pemilik koperasi air kehidupan itu bebas melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan”. Anehnya lagi, ketika oknum petinggi aparat penegak hukum dikonfirmasi terkait kegiatan koperasi dan PKS Muitara Samsam itu, tapi sampai saat ini seakan IMG-20170809-WA0001terkesan memilih bungkam.?. Untuk itu, kita minta kepada Kapolri dan DPR-RI bagian hukum di Jakarta untuk turun ke lokasi kegiatan Koperasi Air Kehidupan dan PKS Mutiasa Samsam Kandis itu,karena kegiatan Koperasi Air Kehidupan dan PKS Mutiara Samsam itu terindikasi merugikan negara miliaran dan karyawannya,”ungkap Thamrin dan kawan-kawanya di Desa Sam-Sam kepada awak media ini.

Karyawan KOP-AK Korban PHK Sepihak  Angkat bicara

IMG-20170705-WA0002Aneh menurut sejumlah masyarakat Kandis, bahwa pada tanggal 8 September 2017, Koperasi Air Kehidupan disebut menerima penghargaan sebagai Koperasi dengan omszet terbesar yang diserahkan oleh oknum penjabat Siak, pada acara HUT Koperasi yang ke 70 di Koto Gasib Siak.

“Terima kasih kita ucapkan kepada pejabat yang telah memberi penghargaan kepada koperasi air kehidupan, kendati koperasi air kehidupan itu, diduga kuat IMG-20170619-WA0006telah merugikan negara miliran, dan juga karyawannya diduga digusur secara paksa dari rumah dinas karyawan tanpa penetapan PHI, padahal pihak koperasi air kehidupan sudah cukup lama hanya membayar  gaji pokok karyawannya sebesar RP. 1.380.330/bulan,”ungkap anggota SPPI, Ramauli dan Jakiman kepada awak media ini.

FB_IMG_1498218139020Lanjutnya, ratusan anggota Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI) menyatakan sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan KOP-AK korban PHK sepihak dan korban dugaan “kekerasan, pelecehan seksual dimuka umum  dan premanisme “pada saat pengosongan rumah dinas karyawan, pada tanggal 2 Juni 2017.

IMG-20170619-WA0003Menurut Ramauli, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga dirampas dari dalam rumah dinas karyawan dan dibuang begitu saja di Waduk Km 1 Jalan Libo Jaya, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah dinas karyawan tetap dilakukan secara paksa dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur. Tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum bagian keamanan perkebunan KOP-AK terhadap salah seorang IRT disaksikan oleh puluhan karyawan Koperasi Air Kehidupan,”ungkap Ramauli.

IMG-20170622-WA0012Menurut Ramauli dan Jakiman Situmorang, seluruh barang-barang dan satu unit sepeda motor dibawa keluar dari dalam rumah dinas karyawan korban PHK. Setelah itu, sekelompok “preman” menuju rumah karyawannya untuk mengosongkan rumah dinas karyawan dan membawa barang-barangnya keluar dari perkebunan Koperasi Air Kehidupan.

Begitu juga rumah karyawan bernama Candra Hutabarat dan Mangedar Malango dilakukan pengosongan rumah yang disebut-sebut dipimpin langsung oleh MS. Tindakan pengosongan rumah karyawan tersebut disaksikan 2 (dua) orang oknum anggota POM dan oknum anggota satuan Brimob.

Berjumlah 41 orang karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak Koperasi Air Kehidupan, padahal karyawan korban PHK seiphak itu sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di Koperasi Air Kehidupan.

Petinggi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kapolres Siak AKBP Restika Pardamean Nainggolan, ketika dikonfirmasi via pesan singkat (SMS), Rabu (6/9/2017), terkait dugaan kegiatan perkebunan Koperasi  air kehidupan ilegal  tersebut, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari Kapolres Siak.

Begitu juga, Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru dan Kelapa Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, kendati sudah dikonfirmasi awak media ini secara tertulis, soal kegiatan KOP-AK Dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis itu diduga bebas melakukan kegiatan di kawasan Hutan di Kecamatan Kandis, namun hingga saat ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa anggota DPRD Siak Komisi II yang membidangi kehutanan, Ir.Mhd Ariadi mengatakan bahwa Koperasi Air Kehidupan yang belum mengantongi izin itu sudah dilapor ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, namun hingga saat ini, belum ada tindakan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

 “Lahan perkebunan sawit  koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar itu belum ada pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik. Jadi perbuatan pihak koperasi air kehidupan diduga melanggar undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang kejahatan Kehutanan. Pelanggaran ini dapat di pidana dan denda miliaran rupiah,”ujar Mhd Ir, Ariadi Tarigan.

Begitu juga, Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

 “Seingat saya dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak belum merekomendasikan pembukaan kebun sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan. Apakah petunjuk teknis maupun konfirmasi terkait keberadaan lokasi kebun sawit Koperasi Air Kehidupan tersebut,”ujar Candra.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini, mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis itu.

“Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahu saya Koperasi Air Kehidupan belum mengantongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Padahal jika mengacu kepada undang-undang nomor 18 tahun 2013, jelas diatur, bahwa setiap orang yang menguasai, menjual hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kegiatan Perkebunan Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar

KAWASAN HUTANSelain itu, masyarakat peduli lingkungan bernama Indra meminta kepada Presiden Republik indonesia, Ir Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi  Drs H.M Tito Karnavian untuk turun melihat secara langsung perbuatan para pelaku tindak pidana pelanggaran hukum bebas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan seluas 6000 hektar di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir,Kabupaten Kampar,Propinsi Riau.

IMG-20170110-WA0002Pasalnya menurut Indra, bahwa oknum petinggi aparat penegak humum di Propinsi Riau terkesan “tidak berani” melakukan langkah-langkah hukum terhadap aktivitas oknum-oknum pelaku pelanggar hukum di Kabupaten Kampar baik sebagai perorangan ataupun korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Dalam perkara nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Bkn, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sudah menyatakan status dan legalitas lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan, tetapi penyidik aparat penegak hukum setempat terkesan IMG-20170322-WA0003“tidak berani” menetapkan para pelaku baik perorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan sebagai tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 undang-undang Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Untuk itu, kita minta kepada Presiden Repulik Indonesia, Ir Joko Widodo dan Kapolri untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin itu,”tandas Indra kepada tim wartawan kompasriau, Jumat (8/9/2017).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2017 sudah mengirimkan surat kepada Pemimpin Redaksi Kompasriau, bahwa Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah menindaklanjuti soal alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, pada tanggal 21 Maret 2017.

“Sebagai respon atas kabar media online kompasriau.com, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup,Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK), sejak tanggal 28 April 2017, sudah menindaklanjuti soal kasus alih fungsi kawasan hutan itu kepada Kepala Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIX Pekanbaru. Pada intinya, kasus alih fungsi kawasan hutan itu dalam kajian dari Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan hidup, kememterian LHK, tanggal 28 April 2017,”kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI, Masrokhan kepada Pemimpin Redaksi Kompasriau.com menanggapi surat kompasriau kepada Presiden Republik Indonesia.

Namun, sejumlah masyarakat di Desa Kota Garo,Kecamatan Tapung Hilir angkat bicara menyebut Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia “tak becus” memimpin jajarannya di Propinsi Riau untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 6000 hektar di kawasan Kabupaten Kampar.

“Perbuatan pelaku perusakan kawasan hutan di Kampar ini sudah terbukti tindak pidana menguasai kawasan hutan, sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi kenapa Menteri kehutanan belum juga melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku perusak kawasan hutan seluas lebih kurang 6000 hektar ini,”ucap salah seorang ketua RT di Desa Kota Garo kepada tim awak media ini, Selasa (5/9/2017).

Lanjutnya, salah satu bukti,  perbuatan tergugat Edi Kurniawan, terbukti mengolah, menguasai dan mengalih fungsikan kawasan hutan seluas lebih kurang 377 kektar menjadi perkebunan kepala sawit di kawasan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan sebagaimana telah diatur dalam surat keputusan bersama Menteri LHK dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 364/Kpts/II/90,519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian.

Perbuatan Edi Kurniawan sudah nyata melakukan tindak pidana menguasai kawasan hutan tanpa izin pemerintah, yaitu luas lahan kawasan hutan berkurang seluas lebih kurang 377 kektar, tetapi kenapa oknum aparat yang berkompoten seperti Kapolda Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia belum juga melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 92 undang-undang Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Lahan yang dikuasai Edi Kurniawan berbatasan dengan jalan koridor PT Arara Abadi, sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit Bunsiong yang diduga masih status kawasan hutan taman hutan raya Minas. Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun sawit Amansyah alias Ationg dan kebun sawit Ancu diduga masih kawasan hutan.

Lahan yang diduga dikelola Amansyah alias Ationg, Bunsiong dan Ancu masih kawasan hutan produksi terbatas. Hal itu berdasarkan pada peta lampiran surat keputusan Menteri LHK, tanggal 6 Juni 1986. Tetapi petinggi oknum aparat penegak hukum setempat, diduga membiarkan aktivitas ilegal tersebut bebas melakukan aksinya di dalam kawasan hutan.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor;62/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 17 Mei 2016, menyatakan bahwa perbuatan Edi Kurniawan merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa status lahan yang dikelola Edi Kurniawan seluas lebih kurang 377 hektar merupakan kawasan hutan. Menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah kawasan hutan tersebut.

Tetapi sampai saat ini, karyawan Edi Kurniawan masih bebas melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan tersebut tanpa adanya tindakan hukum?***(Red).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *