Anggota DPRD Siak Himbau PT Ivo Mas Tunggal Untuk Menjaga Lingkungan

0
20
IMG-20170911-WA0001
Daerah aliran sungai di lingkungan kebun PT Ivo Mas Tunggal ditanami kelapa sawit

Siak,kompasriau-PT Ivo Mas Tunggal  yang beroperasi di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau memiliki lahan mencapai luas 30.000 hektar lebih lahan perkebunan sawit inti dengan 3 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berkapasitas 60 ton perjam.

PT Ivo Mas Tunggal adalah salah satu anak perusahaan terkemuka PT Smart Tbk suatu perusahaan produsen minyak Nabati terbesar di Indonesia  yang berpusat di Jalan Hm Thamrin Jakarta.

Kemudian PT Ivo Mas Tunggal, pada tanggal 8 Maret 2013 meraih sertivikasi ISPO perdana yang diserahkan oleh Memtan Juwono.

ISPO adalah satu program sertivikasi yang berazaskan kepada kepatuhan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dikatakan salah seorang karyawan PT Ivo Mas Tunggal saat bincang-bincang dengan awak media ini,Senin (11/9/2017).

Menurut karyawan, saat ini pihak PT Ivo Mas Tunggal sudah menanami kelapa sawit di daerah aliran sungai (Das), padahal berdasarkan Permenhut 328/Menhut-II/2009 tentang penetapan daerah aliran sungai dan Kepmenhut 52/Menhut/2001 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, PT Ivo Mas Tunggal wajib dilepas 50 meter sebelah kanan dan 50 meter sebelah kiri daerah aliran sungai dan dihutankan.

“Coba bapak lihat, bahwa daerah aliran sungai ini sudah ditanami pihak PT Ivo Mas Tunggal dengan tanaman kelapa sawit, padahal seharusnya daerah aliran sungai ini wajib dihutankan,”ungkap karyawan PT Ivo Mas Tunggal yang tidak mau ditulis namanya.

Pengamatan awak media ini dilapangan hari ini, Senin (11/9/2017),  bahwa daerah aliran sungai dilingkungan lahan kebun PT Ivo Mas Tunggal sudah ditananami dengan tanaman kelapa sawit, padahal  berdasarkan Permenhut 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS,Kepmenhut 52/Menhut/2001 tentang Pengelolaan DAS dan Permenhut nomor 39/Menhut/2009 tentang DAS terpadu, seharusnya daerah aliran sungai wajib dilepas  50 M sebelah kanan Das dan 50 M sebelah kiri das.

Ketika hal itu dikonfirmasi awak media ini via pesan singkat (SMS kepada Estate Maneger PT IMT UNIT UTNE, Edi,  namun hingga berita ini ditayangkan,  pihak Kebun ujung tanjung estate belum memberi  tanggapan, namun Askep PT IMT Unit Kebun UTNE, ketika dikonfirmasi awak media ini via pesan singkat  mengatakan, “Ok pak nanti kita sampaikan terkait hal tersebut ,makasih atas infonya pak”,”pesan Askep.

Menanggapi hal itu,  DPRD Siak melalui salah satu anggota DPDR komisi II Davil IV (Kandis,Minas dan Sungain Mandau), Ir.Mhd.Ariadi Tarigan secara kelembagaan menegaskan, “Kami DPRD Siak menghimbau pihak PT Ivo Mas Tunggal sebagai salah satu perusahaan raksasa di Kabupaten Siak, dan sudah meraih Sertivikasi ISPO, seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahan perkebunan Sawit lainnya khususnya dikabupaten Siak dalam kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegas Ir Mhd Ariadi kepada awak media ini, Senin (11/9/2017).

Ditegaskan Ariadi, untuk menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab semua pihak,khususnya dunia usaha dan tidak boleh pihak perusahaan hanya bicara soal keuntungan tanpa berbuat nyata melaksanakan tanggungjawab lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

“Saya anggota DPRD Davil IV ini, meminta kepada pihak-pihak yang berwenang agar dapat bertindak tegas, jika ditemukan perusahaan tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hukum adalah panglima tertinggi di NKRI ini, siapapun tanpa terkecuali wajib tunduk kepada hukum positif yang berlaku,”tegas Ariadi.

Lanjutnya, kalau mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu daerah aliran sungai atau Das wajib dilepas dari luas HGU dan kewajiban perusahaan untuk membayar PBB hanya diwajibkan kepada areal yang ada sah dalam luas HGUnya.

“Tetapi kalau ada perusahaan yang masih menanami daerah aliran sungai dengan tanaman kelapa sawit, sesuai undang-undang tidak ada kewajiban untuk bayar pajak (PBB) pada lahan atau areal yang bukan HGU mereka (perusahaan red), begitu kalau sepemahaman saya sebagai anggota DPRD,”terangnya.

Ditegaskan Ariadi, apa lagi perusahaan yang sudah menyandang sertivikasi ISPO dengan 7 prinsip 41 kriteria dan 128 indikator, seharusnya auditor ISPO juga tegas dalam hal ini, karena ISPO juga suatu produk hukum guna melindungi produsen sawit sebagai produk minyak nabati yang ramah lingkungan, Permentan nomor 11 tahun 2015 adalah acuan ISPO.

Pengamatan tim kompasriau, tekait azas syarat guna menyandang dan kelayakan suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapat sertivikasi ISPO yang berazaskan kepatuhan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah bersertivikasi ISPO,ISCC atau RSPO perlu pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan peninjauan ulang atas kelengkapan syarat kelayakan atau belum layak suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit  menyandang seripikasi ISPO secara transparan dan terbuka kepada publik*** (IGS).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here