PKS Mutiara Kandis Dan KOP-AK Diduga Cukup Lama Merugikan Negara

0
6

IMG-20170704-WA0000Diduga Menjual Crude Palm Oil Secara Ilegal Kepada Salah Satu Perusahaan Besar.

Riau,kompasriau. PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis yang beroperasi di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak diduga tidak memiliki izin melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan.

Pabrik Kelapa Sawit Muatara  Samsam Kandis  diduga menampung buah kelapa sawit dari kawasan hutan seluas 7000 hektar. Hal tersebut juga diakui oleh anggota DPRD Siak yang membidangi kehutanan, Ir.  Mhd Ariadi, saat dikonfirmasi wartawan kompasriau.

“Lahan koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan dan PT Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis diduga tidak memiliki izin bebas beroperasi di dalam kawasan hutan,”ungkap Mhd Ariadi.

Bahkan Ir. Mhd Ariadi mengaku sudah melaporkan hal ini ke instansi terkait, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut proses hukumnya.

Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Informasi akurat yang berhasil dihimpun tim wartawan kompasriau di kecamatan kandis menyebut PKS Mutiara Kandis menampung buah kelapa sawit dari kawasan  hutan tidak berizin dan menjual CPO dari produksi secara ilegal kepada salah satu perusahaan di kota Dumai.

Indra Gunawan berharap pihak terkait bisa mengusut persoalan ini karena PKS Mutiara Kandis ilegal itu diduga sudah lama merugikan pendapatan daerah dan negara.

“Kita berharap instansi terkait, menutup PKS Mutiara Kandis itu, karena PKS Mutiara itu diduga merugikan negara, karena dengan menampung buah sawit ilegal, otomatis PPN dan PPH-nya diduga tidak masuk ke kas negara,”ungkap Indra Gunawan, Minggu (1/9/2017).

Selain itu, perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan beroperasi tanpa memiliki hak guna usaha atau HGU.

“Perusahaan perkebunan tak boleh beroperasi hanya mengantongi izin koperasi, tetapi harus memiliki izin lokasi atau HGU. Untuk itu, kita minta kepada Kapolda Riau dan Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk mengusut dan menutup perusahaan perkebunan sawit ilegal itu, karena operasional koperasi air kehidupan diduga cukup lama merugikan negara di dalam kawasan hutan dan tanpa HGU,”ungkap Indra.

Terkait kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Wartawan kompasriau sudah upayakan konfirmasi kepada Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,terkait KOP-AK dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis tersebut, namun hingga saat ini, Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.***(Kriston Sitompul)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here