Oknum Petinggi Aparat “Pelihara” Aksi Pelanggaran Hukum Merajalela Di KOP-AK?

0
3

IMG-20170809-WA0001Siak,kompasriau. Oknum petinggi aparat yang berkompoten terkesan “pelihara” aksi pelanggaran hukum merajalela di lingkungan Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) yang beroperasi di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan Kapolda Riau, Brigjen Pol Nandang yang baru bertugas di propinsi Riau diharapkan untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap aktivitas dugaan merajalelanya pelanggaran hukum di lingkungan koperasi air IMG-20170705-WA0001kehidupan tersebut, karena oknum petinggi aparat di lingkungan dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi Riau dan oknum petinggi dinas tenaga kerja propinsi Riau seakan terkesan “tak bernyali” melakukan tindakan hukum terhadap aksi pelanggaran hukum tersebut.

Hal tersebut diungkapkan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI), Indra Gunawan kepada awak media ini, Selasa (3/10/2017).

IMG-20170619-WA0003Salah satu bukti menurut Indra Gunawan, kendati pada tanggal 2 Juni 2017, pihak koperasi air kehidupan membawa rombongan “preman” lebih kurang 50 orang diduga melakukan tindakan pengosongan rumah dinas karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan dan tanpa pesangon, namun hingga saat ini, aksi pengosongan rumah dinas karyawan KOP-AK dan PHK sepihak tersebut belum juga diproses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Jpeg

“Sudah 4 bulan kasus ini ditangani oleh pihak dinas tenaga kerja Propinsi Riau, tetapi, proses hukum kasus tersebut terkesan “berjalan di tempat”, padahal kepala dinas tenaga kerja propinsi Riau, Rasidin berjanji kepada awak media kompasriau akan segera menuntaskan kasus tersebut,”ungkap Indra Gunawan.

Bahkan Indra Gunawan  mengeluhkan, bahwa hingga saat ini, dugaan aksi pelanggaran hukum di lingkungan koperasi air kehidupan  terkesan “dipelihara merajalela” oleh oknum petinggi aparat.?

KARYAWAN KAKPasalnya menurut Indra, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak managemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.380.330,- setiap bulannya, yaitu karyawan tetap bernama Jakiman Situmorang, Roma Rio Simaremare, Manri Siringo-Ringo, Mohan Situmorang, Zulkifli, Sabam Simanjuntak, Riswan Saruksuk dan Cisanto hanya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.380.330/bulan.

KAK 1“Karyawan itu sudah ada yang bekerja selama 20 tahun sebagai mandor di koperasi air kehidupan, tetapi hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.300.000,-, Bahkan kasus ini sudah berulang kali dipublikasikan di media kompasriau, tetapi sampai saat ini, dugaan pelanggaran hukum itu seakan “dipelihara” oknum petinggi aparat,”beber Indra dengan nada kecewa.

Selain itu, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

Bahwa aksi pengosongan rumah karyawan PHK sepihak tanpa penetapan PHI itu disaksikan oleh 2 oknum anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian.

“Karyawan tetap di PHK sepihak dan digusur secara paksa dari dalam rumah dinas tanpa adanya penetapan dari PHI. Pihak manajemen koperasi air kehidupan diduga mendatangkan sekelompok “preman” untuk mengusur karyawan korban PHK tanpa pesangon itu, padahal ada 2 orang anggota TNI dan anggota polisi melihat sekelompok “preman” itu melakukan pengosongan rumah dinas karyawan itu secara paksa dihadapan anak-anak kami,”keluh Indra.

Koperasi Air Kehidupan Beroperasi Di Dalam Kawasan Hutan?

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis yang beroperasi di Kecamatan Kandis, diduga tidak memiliki izin melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan.

Pabrik Kelapa Sawit Muatara  Samsam Kandis  diduga menampung buah kelapa sawit dari kawasan hutan seluas 7000 hektar. Hal tersebut juga diakui oleh anggota DPRD Siak yang membidangi kehutanan, Ir.  Mhd Ariadi, saat dikonfirmasi wartawan kompasriau.

“Lahan koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan dan PT Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis diduga tidak memiliki izin bebas beroperasi di dalam kawasan hutan,”ungkap Mhd Ariadi.

Bahkan Ir. Mhd Ariadi mengaku sudah melaporkan hal ini ke instansi terkait, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut proses hukumnya.

Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Informasi akurat yang berhasil dihimpun tim wartawan kompasriau di kecamatan kandis menyebut PKS Mutiara Kandis menampung buah kelapa sawit dari kawasan  hutan tidak berizin dan menjual CPO dari produksi secara ilegal kepada salah satu perusahaan di kota Dumai. Perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan beroperasi tanpa memiliki hak guna usaha atau HGU.

Terkait kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Kendati wartawan kompasriau sudah upayakan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,terkait KOP-AK dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis tersebut, namun hingga saat ini, Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.***(Kriston)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here