Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Masih “Pelihara” Pelaku Perusak Kawasan Hutan?

0
23

KAWASAN HUTANPekanbaru, kompasriau-Hingga saat ini, kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau terindikasi masih “pelihara” pelaku perusak kawasan hutan KPHP Model Minas Tahura “merajalela” di Kabupaten Kampar. Padahal perbuatan pelaku perusakan kawasan hutan tersebut sudah terbukti  menguasai kawasan hutan sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tanggal 17 Mei 2016 lalu.

TAHURAPerbuatan tergugat Edi Kurniawan, terbukti mengolah, menguasai dan mengalih fungsikan kawasan hutan seluas lebih kurang 377 kektar menjadi perkebunan kepala sawit di kawasan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan sebagaimana telah diatur dalam surat keputusan bersama Menteri LHK dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 364/Kpts/II/90,519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian.

IMG-20170112-WA0000“Perbuatan Edi Kurniawan sudah nyata melakukan tindak pidana menguasai kawasan hutan tanpa izin pemerintah, yaitu luas lahan kawasan hutan berkurang seluas lebih kurang 377 kektar, tetapi kenapa Kapolda Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia belum juga melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 92 undang-undang Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,”tanya Jeston Karlop kepada awak media ini, Jumat (6/10/2017).

Menurut Jeston Karlop, lahan yang dikuasai Edi Kurniawan berbatasan dengan jalan koridor PT Arara Abadi, sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit Bunsiong yang diduga masih status kawasan hutan taman hutan raya Minas. Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun sawit Amansyah alias Ationg dan kebun sawit Ancu diduga masih kawasan hutan.

“Lahan yang diduga dikelola Amansyah alias Ationg, Bunsiong dan Ancu masih kawasan hutan produksi terbatas. Hal itu berdasarkan pada peta lampiran surat keputusan Menteri LHK, tanggal 6 Juni 1986. Tetapi petinggi oknum aparat penegak hukum setempat, diduga membiarkan aktivitas ilegal tersebut bebas melakukan aksinya di dalam kawasan hutan,”beber Jeston Karlop.

Lanjutnya, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor;62/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tanggal 17 Mei 2016, menyatakan bahwa perbuatan Edi Kurniawan merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa status lahan yang dikelola Edi Kurniawan seluas lebih kurang 377 hektar merupakan kawasan hutan. Menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitas di atas tanah kawasan hutan tersebut.

“Tetapi sampai saat ini, karyawan Edi Kurniawan masih bebas melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan tersebut, tanpa adanya tindakan hukum dari aparat yang berkompoten.di propinsi Riau,”ujar Jeston.

Kendati awak media ini sudah upayakan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,terkait alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas tersebut, namun hingga saat ini masih memilih bungkam.

“Dalam upaya meminimalisir kerusakan hutan kawasan KPHP Model Minas Tahura dan sekitarnya perlu adanya kerjasama dengan warga yang tinggal disekitar kawasan hutan, mereka ini kita bina untuk menyelamatkan kawasan hutan, apakah kawasan hutan produksi (HP) maupun kawasan KPHP Model Minas Tahura,”kilah Kepala UPT KPHP Model Minas Tahura, Zailani diruang kerjanya, Rabu (04/10/2017).

Menurutnya, UPT KPHP Model Minas Tahura dalam penyelamatan kawasan hutan, pihaknya telah mempersiapkan program dengan melibatkan warga yang tinggal disekitar hutan, dengan sistim multi bisnis, dengan melakukan tanaman tumpang sari, disela-sela kelapa sawit seperti tanaman keras, yakni tanaman lada, atau tanaman keras lainnya yang bisa bermanfaat dan bernilai ekonomi bagi warga disekitar hutan, dengan adanya tanaman tumpang sari dalam kawasan hutan tersebut hutan bisa terjaga dengan baik, warga menikmati hasilnya. Pola ini sudah diterapkan warga disekitar kawasan hutan dengan menanam “lada merah” hasilnya cukup baik,” terang Zailani

Dikatakan Zailani, dengan pendekatan melibatkan warga disekitar hutan dengan tujuan menghutankan kembali kawasan hutan disekitar kawasan hutan dengan sisitim tanaman tumpang sari tersebut, setidaknya sisa kawasan hutan KPHP Model Minas Tahura yang tersisa sekitar 2000 an hektar dapat diselamatkan, tanaman sawit yang ada dilokasi kawasan KPHP tersebut tidak terganggu, karena lada yang ditanam tersebut di sela-sela kelapa sawit, memang untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang telah ditanami kelapa sawit tidak semudah membalikkan “telapak tangan” butuh waktu, namun hukum harus ditegakkan, kata Zailani.

Untuk meminimalisir alih fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP Model Minas Tahura dan sekitarnya patroli rutin tatap di laksanakan, dalam patroli tersebut petugas dilapangan melakukan pendataan dan inventarisasi rumah-rumah yang telah dibangun oleh pemilik kebun, kemudian luas lahan yang telah dialihfungsikan, kegiatan yang telah dilakukan petugas patroli membuat tanda pada dinding rumah  dengan tulisan bahwa, “rumah ini dibangun di dalam kawasan KPHP UPT Model Minas Tahura,sebut Zailani.

“Tulisan tersebut lanjut Zailani untuk mengingatkan mereka bahwa rumah yang dibangun para penggarap tersebut berada dalam kawasan lindung KPHP Model Minas Tahura yang sewaktu-waktu diminta untuk dibongkar, karena mereka membangun tanpa izin dari Dinas LH Kehutanan Propinsi Riau,” ujar Zailani.

Lanjutnya, dari hasil pendataan tersebut, diperkirakan sekitar 400 san mengaku penggarap membuka kebun kelapa sawit tanpa izin, kemudian juga ditemukan rumah dalam kawasan KPHP Model Minas Tahura kegiatan illegal tersebut berlangsung sudah sejak lama sebelum tahun 2000 an. Ketika itu pengawasan KPHP Model Minas Tahura  ditangani Kementerian Kehutanan RI bukan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Penyerahan KPHP Model Minas Tahura oleh Menteri Kehutanan Perkebunan RI berdasarkan surat keputusan No.348/KPTS-II/1999 tanggal 26 Mei 1999 kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003. Sementara berdasarkan Kepmenhut RI bahwa kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) SS. Hasyim luasnya 6.172 ha, hasil inventarisasi di tahun 2003, kawasan Tahura yang tersisa sekitar 2000 an ha,” ujar Zailani.

Diakui Zailani kendala yang dialami petugas UPT KPHP dalam melaksanakan patroli tersebut terkait alamat dan nama pemilik kebun tidak ada dilokasi, yang ditemui petugas penjaga kebun, bukan pemilik kebun, ketika pemilik kebun dipanggil, yang muncul penjaga kebun, mereka ditanya siapa pemilik, lebih memilih bungkam inilah yang dialami petugas UPT dilapangan,” ujarnya*** (PUR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here