Dinas Koperasi Siak Diduga Beri Penghargaan Kepada Koperasi Perusak Kawasan Hutan.?

0
5
IMG-20171015-WA0001
Wakil Bupati Siak Menyerahkan Penghargaan Kepada Koperasi

Siak,kompasriau-Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI) Siak pertanyakan Dinas Koperasi Kabupaten Siak memberi penghargaan kepada Koperasi Air Kehidupan (KOP-AK) yang diduga menguasai kawasan hutan ribuan hektar secara ilegal di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

“Sebagai warga negara dan juga sebagai pengurus serikat pekerja, tentu kita perlu pertanyakan pemberian penghargaan kepada koperasi air kehidupan itu, karena koperasi air kehidupan terindikasi sudah puluhan tahun beroperasi secara ilegal di kawasan hutan tanpa izin pemerintah, tetapi kenapa pihak dinas koperasi Siak memberi penghargaan kepada koperasi air kehidupan dengan predikat koperasi dengan omset terbesar dan SHU terbesar pada hari ulang tahun koperasi ke-70. Dimana penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Bupati Siak, Alffedri, pada tanggal 7 September 2017,”ungkap ketua SPPI, Indra Gunawan kepada awak media ini, Minggu (15/10/2017).

Dibeberkan Indra Gunawan, bahwa sejak tahun 1995, koperasi air kehidupan diduga sudah bermasalah dengan badan hukum tercatat tahun 2007 dan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola lebih kurang 5000 hektar dan berdiri satu PKS berkapasitas olah 45 ton/jam.

Ketika hal ini dikonfirmasi  awak media ini kepada Kadis Koperasi Siak, Wan Fazri Auli, belum lama ini di Kantor Dinas Koperasi Siak,  terkait pemberian penghargaan tersebut, namun Kasis Koperasi Siak, Wan Fazri Auli mengaku tidak mengetahui keberadaan lahan koperasi air kehidupan tersebut berada di dalam kawasan hutan, karena dinas koperasi hanya melakukan penilain berdasarkan administrasi perkoperasian seperti RATnya.

Namun setelah pihak Dinas Koperasi Siak mendapat kabar atau informasi dari media, bahwa koperasi air kehidupan beroperasi di dalam kawasan hutan, Kadis Koperasi Siak, Wan Fazri Auli  berjanji akan meninjau ulang penghargaan tersebut dan berjanji akan menurunkan langsung timnya kelapangan guna mencari kebenaran seperti yang dikabarkan media online www.kompasriau.com.

Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan atau informasi terkait janji yang diucapkan oleh Kadis Koperasi Siak kepada awak media ini akan menurunkan timnya ke koperasi air kehidupan. Bahkan ketika awak media ini konfirmasi via WhatsApp dan telepon genggam kepada Kadis Koperasi Siak, namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapan atau penjelasan.

Anggota DPRD Siak Komisi II,  Ir.Mhd. Ariadi Tarigan, ketika dimintai tanggapan terkait hal tersebut mengatakan, seharusnya pihak Dinas Koperasi Siak melakukan verifikasi yang baik sebelum memberi penghargaan kepada koperasi apakah koperasi tersebut benar-benar sudah sesuai keberadaannya (legalitas) benar secara ketentuan peraturan perudang-undangan.

Dikatakan Ir Mhd Ariadi Tarigan, saat ini koperasi tersebut diduga hanyalah sebagai kedok bagi korporasi dibelakangannya, kenapa harus berkedok indikasi tentu bertujuan untuk menutupi keberadaannya di dalam kawasan hutan selama berpuluh-puluh tahun dan sampai saat ini kawasan tersebut adalah HPHTI dari PT Balai Kayangan Mandiri (BKM).

 “Tentu pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan oleh pihak-pihak berwenang. Jangan karena mereka (Koperasi red) membayar PBB kurang lebih 200 jutaan pertahun dan pelanggaran penguasaan kawasan hutan tanpa izin terabaikan. Karena undang-undang nomor 18 tahun 2013 sangat jelas dan tegas mengatur sanksi atas pelanggaran penguasaan kawasan hutan tanpa izin harus ditindak tegas. Untuk itu, kita sebagai lembaga negara meminta dengan tegas kepada pihak Dinas Koperasi Siak agar transparan tentang koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menguasai kawasan hutan lebih dari 5000 hektar di kecamatan Kandis,”tegas Ir. Mhd Ariadi kepada awak media ini.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa  Kepala Desa Sam-Sam mengaku dimamfaatkan soal keterangan “fiktif”. Anehnya pengakuan Kepala Desa Kampung Sam-Sam, Azam Munthe kepada awak media ini soal surat keterangan data kependudukan yang dibuat di dalam kawasan hutan yang dikelola koperasi air kehidupan seolah-olah ada pemukiman warga dengan penduduk hampir mencapai 2500 kepala keluarga (KK) dengan nama kampung Sam-Sam.

Bahkan menurut Kepala Desa Sam-Sam, Kepala Dusun dan ketua RT/RW, data-data tersebut di buat pada tahun 2016.***(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here