Kadis Koperasi Siak Akan Koordinasi Dengan Dinas Kehutanan Propinsi Riau

0
1

IMG-20170704-WA0000Siak,kompasriau-Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Siak, Wan Fazri Auli, saat dikonfirmasi awak media ini, Senin (16/10/2017), mengatakan bahwa keberadaan lahan koperasi air kehidupan (KOP-AK) di Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis diduga di dalam kawasan hutan, bukan menjadi kewenangan Dinas Koperasi Kabupaten Siak.

Soal pemberian penghargaan kepada koperasi air kehidupan dengan predikat koperasi omset terbesar dan SHU terbesar, pada hari ulang tahun koperasi ke-70, pada tanggal 7 September 2017, menurut Wan Fazri Auli, pemberian penghargaan tersebut secara  administrasi syarat-syaratnya sah secara hukum.

“Jadi untuk menilainya, dua minggu kedepan, kami akan segera koordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Riau, karena hanya Dinas perkebunan, kehutanan dan pertanahan yang tau tanah tersebut masuk kawasan hutan. Nanti kami akan kabari apa hasil koordinasi tersebut, ”ujar Wan Fazri Auli.

Untuk diketahui, bahwa wartawan kompasriau sudah melayangkan konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau dan juga kepada Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, soal keberadaan lahan koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara yang berada di Desa Sam-Sam apakah benar berada di dalam kawasan hutan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan atau penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau maupun dari Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

“Seingat saya dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak belum merekomendasikan pembukaan kebun sawit atas nama koperasi air kehidupan. Apakah petunjuk teknis maupun konfirmasi terkait keberadaan lokasi kebun sawit Koperasi Air Kehidupan tersebut,”ujar Candra.

Begitu juga, sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini  mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis itu.

“Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahu saya Koperasi Air Kehidupan belum mengantongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Menanggapi hal tersebut,  anggota DPRD Siak yang membidangi kehutanan, Ir. Mhd Ariadi, saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan bahwa lahan koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam berada di dalam kawasan hutan.

“Lahan koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan dan PT Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis diduga tidak memiliki izin bebas beroperasi di dalam kawasan hutan,”ungkap Mhd Ariadi.

Bahkan Ir. Mhd Ariadi mengaku sudah melaporkan hal ini ke instansi terkait, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI) Siak pertanyakan soal Dinas Koperasi Kabupaten Siak memberi penghargaan kepada Koperasi Air Kehidupan yang diduga menguasai kawasan hutan ribuan hektar secara ilegal di kawasan Desa Sam-Sam.Kecamatan Kandis. Kabupaten Siak.

“Sebagai warga negara dan juga sebagai pengurus serikat pekerja, tentu kita perlu pertanyakan pemberian penghargaan kepada koperasi air kehidupan itu, karena koperasi air kehidupan terindikasi sudah puluhan tahun beroperasi secara ilegal di kawasan hutan tanpa izin pemerintah, tetapi kenapa pihak dinas koperasi Siak memberi penghargaan kepada koperasi air kehidupan dengan predikat koperasi dengan omset terbesar dan SHU terbesar pada hari ulang tahun koperasi ke-70. Dimana penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Bupati Siak, Alffedri, pada tanggal 7 September 2017,”ungkap ketua SPPI, Indra Gunawan kepada awak media ini, Minggu (15/10/2017).

Menurut Indra, bahwa sejak tahun 1995, koperasi air kehidupan diduga sudah bermasalah dengan badan hukum tercatat tahun 2007 dan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola lebih kurang 5000 hektar dan berdiri satu PKS berkapasitas olah 45 ton/jam.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Siak Komisi II,  Ir.Mhd. Ariadi Tarigan mengatakan, seharusnya pihak Dinas Koperasi Siak melakukan verifikasi yang baik sebelum memberi penghargaan kepada koperasi apakah koperasi tersebut benar-benar sudah sesuai keberadaannya (legalitas) benar secara ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan Ir Mhd Ariadi Tarigan, saat ini koperasi tersebut diduga hanyalah sebagai kedok bagi korporasi dibelakangannya, kenapa harus berkedok indikasi tentu bertujuan untuk menutupi keberadaannya di dalam kawasan hutan selama berpuluh-puluh tahun dan sampai saat ini kawasan tersebut adalah HPHTI dari PT Balai Kayangan Mandiri (BKM).

 “Tentu pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan oleh pihak-pihak berwenang. Jangan karena mereka (Koperasi red) membayar PBB kurang lebih 200 jutaan pertahun dan pelanggaran penguasaan kawasan hutan tanpa izin terabaikan. Karena undang-undang nomor 18 tahun 2013 sangat jelas dan tegas mengatur sanksi atas pelanggaran penguasaan kawasan hutan tanpa izin harus ditindak tegas. Untuk itu, kita sebagai lembaga negara meminta dengan tegas kepada pihak Dinas Koperasi Siak agar transparan tentang koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menguasai kawasan hutan lebih dari 5000 hektar di kecamatan Kandis,”tegas Ir. Mhd Ariadi kepada awak media ini.

Untuk diketahui, bahwa Kepala Desa Sam-Sam mengaku dimamfaatkan soal surat keterangan “fiktif”.  Bahkan Kepala Desa Kampung Sam-Sam, Azam Munthe mengaku kepada awak media ini bahwa surat keterangan data kependudukan yang dibuat mereka seolah-olah di dalam lahan koperasi air kehidupan ada pemukiman warga dengan penduduk hampir mencapai 2500 kepala keluarga (KK) dengan nama kampung Sam-Sam.

Bahkan menurut Kepala Desa Sam-Sam, Kepala Dusun dan ketua RT/RW, data-data tersebut di buat pada tahun 2016.***(DPC KWRI Siak).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here