Oknum Pemilik Koperasi Air Kehidupan “Kebal Hukum”? Tersangka Disebut Bebas Berkeliaran

0
6

IMG-20170716-WA0002 Kandis,kompasriau-Dalam waktu dekat, PUK Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (PUK-SPPI) Kandis, bakal menyurati Kapolres Siak, Kapolda Riau, Kapolri dan DPR-RI bagian hukum di Jakarta. Pasalnya, tersangka dugaan pelaku penganiayaan terhadap anggota PUK SPPI yang telah ditahan selama 40 hari di Polres Siak diduga bebas begitu saja tanpa adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

IMG-20170705-WA0002Ke dua tersangka merupakan pengurus koperasi air kehidupan (KOP-AK) yang diduga melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan seluas 7000 hektar di Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis dan diduga melakukan penganiayaan terhadap anggota PUK SPPI di lingkungan KOP-AK, pada tanggal 02 Juni 2017.

IMG-20170705-WA0001Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SPPI Riau, Indra Gunawan kepada awak media ini, Sabtu (21/10/2017).

Dikatakan Indra, sebelum terbit surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara tersebut, maka status tersangka masih tetap berlaku, karena seseorang yang telah ditetapkan penyidik polres siak sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota SPPI, tentu sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup. “Tetapi kenapa saat ini tersangka diduga bebas berkeliaran. Untuk itu, FUK SPPI Siak bakal menyurati petinggi IMG-20170705-WA0000aparat penegak hukum di Riau maupun di Jakarta, apakah oknum pengurus koperasi air kehidupan itu “kebal hukum”?,“tanya Indra Gunawan kepada awak media ini.

Menurut Indra Gunawan, pihaknya sebagai wartawan kompasriau dan ketua DPC PWRI Siak sudah mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Polres Siak, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari pihak Polres Siak.

IMG-20170619-WA0009“Baru-baru ini saya atas nama wartawan sudah konfirmasi kepada pihak Polres Siak, apakah pihak penyidik sudah menerbitkan SP3 terkait bebasnya tersangka dalam dugaan penganiayaan anggota kami di PUK SPPI, tetapi pihak Polres Siak masih minta waktu untuk ketemu, karena Kapolres Siak baru bertugas di Polres Siak,”ujar Indra Gunawan.

Bahkan sejumlah anggota DPP SPPI di Kecamatan Kandis menduga bahwa aktivitas koperasi air kehidupan di dalam kawasan hutan “dibeking atau dilindungi” oknum aparat yang sangat berpengaruh di Jakarta. Salah satu pertanyaan anggota SPPI, kenapa hingga IMG-20170619-WA0003saat ini, pihak aparat yang berkompoten di Propinsi Riau maupun di Jakarta belum juga melakukan langkah-langkah hukum, pencegahan dan pemberantasan terhadap perusakan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013.

 “Terkesan oknum pemilik koperasi air kehidupan “kebal hukum”?. Kami duga kegiatan koperasi air kehidupan di dalam kawasan hutan seluas 7000 hektar ini dibeking atau dilindungi oknum aparat yang sangat berpengaruh di Jakarta. Salah

Jpeg

satu bukti misalnya, sudah dua orang yang ditetapkan penyidik Polres Siak sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota kami di koperasi air kehidupan, tetapi diduga sudah bebas berkeliaran tanpa surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3,”ungkap Indra Gunawan dengan nada heran.

IMG-20170610-WA0001Selain itu, PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis dan koperasi air kehidupan diduga bebas melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan tanpa adanya tindakan hukum dari jajaran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia maupun dari pihak jajaran Polda Riau.

Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan anggota DPRD Siak komisi II yang membidangi kehutanan, Ir Mhd Ariadi kepada awak media ini, bahwa lahan yang di kelola koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan, namun hingga saat ini, oknum pemilik koperasi air kehidupan belum juga ditetapkan sebagai tersangka baik sebagai perorangan ataupun korporasi yang diduga melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri LH dan Kehutanan.

IMG-20170619-WA0004Untuk diketahui, bahwa AKBP Restika Pardamean Nainggolan saat menjabat Kapolres Siak, mengatakan sudah 2 (dua) orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan sudah dilakukan penyidik penahanan karena diduga melanggar pasal 170 KUHP.

“Info lebih lanjut silahkan hubungi Reskrim AKP Hidayat, karena SPDPnya sudah dikirim ke Kejaksaan,”kata Restika Pardamean Nainggolan, pada tanggal 21 Agustus 2017 via pesan singkat (SMS) kepada awak media ini.

IMG-20170619-WA0008Hal tersebut berawal dari laporan Dianto Simangunsong ke Polsek Kandis, pada tanggal 02 Juni 2017, dengan surat tanda penerimaan laporan N0.Pol:STPL/134/VI/2017/Riau/RES SIAK/SEKTOR KANDIS.

Menurut Dianto, terjadi tindak pidana dugaan pengeroyokan terhadap dirinya yang dilakukan LS, Cs di TKP Perum Koperasi Air Kehidupan yang mengakibatkan pelapor mengalami luka robok pada alis mata kanan, bercak merah tua seperti darah di kelopak mata kanan alis.

Begitu juga Jakinan Situmorang telah melaporkan kasus pengosongan rumah secara paksa ke Polsek Kandis, dengan surat tanda bukti penerimaan laporan No.Pol: STPL/145/VI/2017/Riau/Res Siak/Sektor Kandis.

Menurut Jakiman, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perampasan, pengrusakan barang dan dugaan pelecehan seksual dimuka umum, yang terjadi di lingkungan Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, pada tanggal 2 Juni 2017. Padahal  kasus tersebut sudah dilaporkan oleh Jakiman ke Polsek Kandis, pada tanggal  8 Juni 2017.

Lanjutnya, dalam pemberitahuan perkembangan hasil penetilian, penyidik Polsek Kandis pada tanggal 27 Juni 2017, menjelaskan akan melakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada pelapor (Jakiman), bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan pendidik Polsek Kandis penanganan perkaranya kepada pendidik pembantu Sat Reskrim Polres Siak.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan bersama sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan.

Menurut Ketua PUK Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Thamrin, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang oknum anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian,”ujar Thamrin.

Thamrin mengaku sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KOP-AK, pada tanggal 2 Juni 2017.

Selain itu, menurut Thamrin, berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KOP-AK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Dikeluhkannya, berjumlah 41 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di KOP-AK di Kecamatan Kandis.

Upah minimum sektor pertanian (UMSP) Karyawan KOP-AK sebesar Rp.1.380.330,-

Kendati dinas ketenagakerjaan Propinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, agar PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak manajemen KOP-AK masih melakukan PHK terhadap 41 karyawan diduga tanpa mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

“Pemutusan hubungan kerja jelas sudah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI, tetapi pihak KOP-AK masih melakukan PHK kepada karyawannya tanpa adanya penetapan dari PHI, ”ujar Thamrin.

Lanjutnya, dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak karyawan sebelumnya.

SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI KAK.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KOP-AK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan KAK secara sistematis, masif dan bersetruktur,”ungkap  Thamrin.

Selain itu, menurut Jakiman, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.380.330,- setiap bulannya.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan, tetapi saya bekerja sebagai mandor transport di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.380.330,-.,”ujar Jakiman.

Menurut Jakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Terkait kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan awak media ini konfirmasi via telepon genggam, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(DPC PWRI Siak).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here