PHK Sepihak 42 Karyawan Koperasi Air Kehidupan Tanpa Pesangon, Meski Gaji Pokok Rp.1.380.330

0
11
Jpeg
Slip Gaji Karyawan KOP-AK Rp.1.380.33o.

Kandis,kompasriau-Koperasi air kehidupan (KOP-AK) yang berada di KM-18, Desa Sam-Sam ,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, terus menerus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawannya tanpa pesangon.

Kendati berjumlah 42  (empat puluh dua) orang karyawan KOP-AK korban PHK sepihak tanpa mendapat pesangon, namun sampai saat ini masih saja belum ada tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Demikian diungkapkan karyawan KOP-AK korban PHK bernama Sadarman Ndraha kepada kompasriau, Sabtu (28/10/2017).

Menurut Sadarman, berjumlah 42 orang karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KOP-AK, padahal karyawan tersebut sudah ada yang bekerja selama 5 tahun bahkan sampai 20 tahun.

“Apakah hukum tak berlaku untuk koperasi air kehidupan. Aparat yang berkompoten dan pihak media diam begitu saja. Ada apa dengan semua ini. Kasihan karyawan di PHK sepihak tanpa pesangon. Tolong dimuat dan disebarkan berita ini agar Menteri hukum dan HAM dan bapak Presiden Republik Indonesia tau, karena masalah ini sudah sejak bulan Maret 2017, tetapi sampai saat ini pihak Dinas Tenaga kerja belum ada tanggapannya,”keluh Sadarman Ndraha.

Bahkan dalam suratnya Sadarman Ndraha, pada tanggal 25 Oktober 2017, menjelaskan, bahwa surat kedua yang diberikan pihak koperasi air kehidupan kepadanya untuk memberikan keterangan dan sekaligus panggilan mutasi jauh sebelumnya Sadarman Ndraha telah memberi alasan secara lisan kepada manajemen koperasi air kehidupan. Bahwa Sadarman Ndraha menolak mutasi yang dilakukan KOP-AK karena belum pernah ada koordinasi kepada Sadarman Ndraha dan tempat mutasi berbeda badan hukum dan surat mutasi kurang jelas, karena rincian perhitungan gaji tidak tertera baik asal mutasi dan tempat mutasi.

Begitu juga tempat masuk kerja (TMK) tidak dicantumkan dalam surat mutasi yang diberikan KOP-AK kepada Sadarman Ndraha.

Namun dalam surat keputusan PHK yang dikeluarkan oleh Baur HRD KOP-AK, pada tanggal 26 Oktober 2017 di Medan-Sumut, menjelaskan bahwa Sadarman Ndraha tidak mempunyai etika baik, terbukti bahwa Sudarman Ndraha  tidak mengindahkan panggilan pihak KOP-AK yang telah dikirimkan kedua kali secara berturut-turut.

Upah minimum sektor pertanian (UMSP) Karyawan KOP-AK sebesar Rp.1.380.330,-

Kendati dinas ketenagakerjaan Propinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, agar PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak manajemen KOP-AK masih terus menerus melakukan PHK terhadap 42 karyawan diduga tanpa mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

“Pemutusan hubungan kerja jelas sudah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI, tetapi pihak KOP-AK masih melakukan PHK kepada karyawannya tanpa adanya penetapan dari PHI, ”ujar Thamrin.

Lanjutnya, dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak karyawan sebelumnya.

SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KOP-AK terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK-SPPI KOP-AK.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KOP-AK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan KOP-AK secara sistematis, masif dan bersetruktur,”ungkap  Thamrin.

Selain itu, menurut Jakiman, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.380.330,- setiap bulannya.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan, tetapi saya bekerja sebagai mandor transport di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.380.330,-.,”ungkap Jakiman.

Menurut Jakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Terkait kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(IGS).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here