Masyarakat Mengadu Ke DPRD Siak Soal Ganti Rugi Tanah Jalan Tol

0
30

Siak, kompasriau-Soal ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol Pekanbaru–Dumai kepada sejumlah masyarakat terkesan tidak transparan dan mulai merebak di KM-18 Kelurahan Kandis Kota, seperti yang diungkapkan sejumlah warga KM 82  kepada kompasriau dan Team DPC PWRI Siak, Sabtu (4/11/2017).

Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang kurang lebih 131 Km yang melewati Kecamatan Kandis Kabupaten Siak mendapat kendala beberapa persoalan dilapangan, seperti yang terjadi di Kelurahan Kandis Kota, beberapa warga KM 82 menemui awak media ini untuk mencerita persoalan yang dihadapi mereka atas tidak transparannya soal harga ganti rugi dan isu lahan yang mereka miliki adalah konsensi PT Caltex.

Seperti halnya penuturan salah satu warga pemilik sertipikat yang tanahnya  terkena rencana pembebasan lahan Tol Pekanbaru-Dumai, Medan Ribka Surbakti. “Saya sebagai warga negara sangat mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya tentang jalan Tol ini, tetapi lahan milik kami ini juga wajib dihargai oleh pemerintah secara layak dan adil,”harap Medan Ribka.

Medan Ribka mengaku sudah berpuluh-puluh tahun memiliki tanahnya dan ada bukti kepemilikan berupa sertipikat yang diterbitkan oleh BPN Siak, namun sertipikat miliknya tersebut  seolah-olah tidak berharga dengan adanya copy tahun 1959 yang menyatakan lahan sepanjang Jl Lintas Pekanbaru – Duri 100 meter kiri dan kanan Jalan masih Hak PT Caltex  sejak Tahun 1959.

“Hal itu membuat kami warga pemilik sertipikat lahan yang diterbitkan oleh BPN Siak bertanya-tanya, kenapa pihak BPN yang berwenang menerbitkan sertipikat atas kepemiliki lahan baik itu ,HGU,HGB dan lain-lainnya tidak mengetahui bahwa lahan kami ini masih hak PT Caltex saat ini, sehingga terbit sertipikat hak milik atas nama kami masyarakat,”ungkap Medan Ribka dengan nada serius.

Bahkan Medan Ribka bertanya kenapa saat ini baru pihak Caltex mengklaim bahwa 100 meter kanan dan kiri Jalan lintas Pekanbaru sampai ke Dumai adalah Lahan milik Chevron ?. “Lalu apakah surat sertipikat yang kami miliki tidak berlaku atau tidak sah?. Tapi yang perlu diingat oleh pemerintah, lahan ini kami beli pake uang, bukan jatuh begitu saja dari langit. Kami bayar pajak juga pake uang dan mengurus surat seripikat juga pake uang, “bukan pake daun ubi,”sebut Medan Ribka.

Medan Ribka mengaku sangat kecewa dalam pertemuan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, di gedung serbaguna Kandis. Dimana tim satker inventarisasi dan pengadaan tanah jalan tol Pekanbaru-Kandis Dirjen Dinas Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa Proyek Jalan tol Pekanbaru-Dumai adalah Program Kerja Pemerintah Pusat (Presiden Jokowi) dan penyelesaian pembebasan Tanah Jalan Tol tidak ada ganti rugi, tetapi ganti untung yang ada.

“Tetapi pada faktanya tanah kami di pinggir jalan Lintas Provinsi dihargai beragam-ragam ada yang dihargai hanya Rp.26.000 permeter. Lalu untungnya dimana,” kritik Medan Ribka dengan nada tinggi.

Selain itu, Paulus Ginting warga Kelurahan Kandis Kota mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai  terindikasi tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan sangat tidak jelas. “Karena harga yang ditetapkan oleh pihak  tim satker jalan tol tidaklah mengacu kepada prinsip pembangunan itu sendiri, yakni mensejahterakan rakyat dan jauh dari prinsip keadilan dan kelayakan,”ungkap Paulus Ginting.

Maka agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diingini, Paulus Ginting mengadukan permasalahan ini ke DPRD SIAK untuk diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah benar lahan kami ini yang 100 meter di kiri kanan Jalan Lintas Propinsi Pekanbaru-Duri-Dumai masih hak pengelolaannya di tangan pihak Chevron sesuai klaim mereka berdasarkan SK GUBRI no 091/48/5 JUNI/1959,SK GUB no 216/48/59/17 Nopember 1959,SK GUB no.5509/A/3-386/5 September 1960,SK GUB no.171/25/60 17 Oktober 1960,SK GUB.11980/16-1814 28 September 1974, berita Acara tanggal 30 Agustus 1977 untuk areal pembuatan jalan dari perawang Staging Area menuju simpang perawang Minas,Surat GUB no.4498/15/Rhs-576,sebagaimana penjelasan Kepala BPN SIAK pada kami hari Rabu tanggal 1 oktober 2017 diKantor BPN SIAK –Sri Indrapura,”ungkap Paulus Ginting  yang diamini Medan Ribka sambil menunjukan bukti-bukti kepada awak media ini.

Ketika hal itu dikonfrmasi kepada DPRD Siak, Ir.Mhd.  Ariadi Tarigan menjelaskan, bahwa ada beberapa dasar hukum tentang ganti rugi tanah bagi pembagunan kepentingan Umum “secara prinsip UU PA berisi Wajib,Adil dan Layak, Pasal 9 ayat (2) UU nomor 2 tahun 2012. ”Menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan Adil ”prinsip pasal ini secara arti: Ganti kerugian adalah pemberian kompensasi yang sepadan bahkan lebih maju agar bekas pemilik tanah bisa memiliki kehidupan yang lebih layak.

Pepres No.1 tahun 2005 dan Pepres 1 angka 3 Pepres No 36 tahun 2006 mengatakan “Kewenangan pemerintah untuk membebaskan areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan mewajibkan pula kepada pemerintah untuk membuat kehidupan yang lebih layak bagi bekas pemilik tanah.

Ir.Mhd.Ariadi Tarigan sangat setuju dengan langkah yang di ambil oleh masyarakat untuk menyurati DPRD Siak adalah tepat. “Kami akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalah ini sebagaimana ketentuan yang berlaku dan segera memanggil semua pihak untuk hearing di DPRD Siak,termasuk pihak PT Chevron yang melakukan klaim atas tanah tersebut dan juga pihak BPN Siak,  tentunya sesuai mekanisme  tugas dan kewenangan kami dalam fungsi-fungsi DPRD berdasarkan undang-undang,”kata Ariadi Tarigan kepada awak media ini.***(IGS/PWRI Siak).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here