Sidang LanjutanTerdakwa Syahrani Adrian Dan Riduan Di PN Dumai

0
7
Jpeg

Dumai,kompasriau-Sidang lanjutan perkara nomor: 378/Pid.B/2017/PN.Dum dan nomor: 379/Pid.B/2017/PN.Dum, dugaan penggelapan, dengan terdakwa Syahrani Adrian dan Riduan, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Dumai, Rabu (8/11/2017), dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum (PH) terdakwa.

Pengamatan awak media ini, terdakwa Syahrani Adrian didampingi penasihat hukum, Ria Narfiady,SH dan terdakwa Riduan didampingi penasihat hukumnya, Novita, SH.

Sidang dipimpin hakim ketua, Dr  Agus Rusianto,SH.MH dibantu hakim anggota, Muhammad Sacral Ritonga,SH, hakim anggota Irwansyah,SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agung Nugroho, SH.

Dalam keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa, Ria Narfiady mengatakan bahwa di dalam surat dakwaan termuat dakwaan “Untuk itu dibuatlah dihadapan notaris Iswandi SH di Dumai akta pemasukan dan pengeluaran perseroan serta perubahan anggaran dasar CV Rian Mandiri, tanggal 5 Oktober 2012, dimana M.Saleh Latif mengundurkan diri sebagai persero komanditer di dalam perseroan digantikan oleh Abdul Latif.

Di dalam dakwaan berikutnya dijelaskan “Pada tanggal 10 Januari 2013, Abdul Latif memberikan pernyataan dan kuasa kepada saksi M.Saleh Latif yaitu pengangkatan abdul Latif sebagai persero dalam perseroan CV Rian Mandiri hanya formalitas memakai nama saja, sedangkan yang berhak dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut pada perseroan adalah saksi M. Saleh Latif.

Berdasarkan fakta yuridis, akta tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan notaris Iswandi, SH adalah akta yang berkekuatan hukum, sedangkan surat pernyataan dan kuasa tanggal 10 Januari 2013 adalah merupakan surat pernyataan dan kuasa dibawah tangan.

“Dengan demikian terhadap kapasitas saksi M.Saleh dalam perseroan persero pasif patut dipertanyakan dan tidak ada hak untuk meminta pertanggung jawaban keuangan CV Rian Mandiri karena telah menngundurkan diri berdasarkan akta notaris tanggal 5 Oktober 2012,”ujar Ria Narfiady.

Dikatakan Ria Narfiady, jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat 2 KUHP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas,cermat dan lengkap semua unsur tindak pidananya yang didakwakan.

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh undang-undang dari segi materilnya. Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan terdakwa dalam melakukan pembelaan.

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa dalam menjalankan operasionalnya kegiatan CV Rian Mandiri adalah murni merupakan wilayah hukum perdata.

“Surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas sehingga surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, wajar menurut hukum surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima,”tandas Ria Narfiady.

Lanjutnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum  disebut “Pada tanggal 12 Juni 2012 terdakwa Syahrani Adrian tanpa seizin M.Saleh dan saksi Indra selaku pendiri CV Rian Mandiri memindahkan dana sebesar Rp. 1,414.345.00,- ke rekening pribadinya yaitu Bank BNI atas nama Syahrani Adrian.

Dalam dakwaan juga disebut “Selanjutnya sisa sebesar Rp.1,214.345.00,- dipergunakan terdakwa Syahrani tanpa sepengetahuan saksi M.Saleh.

Berdasarkan uraian dakwaan JPU tersebut tidak ada ditegaskan secara jelas berapa uang CV Rian Mandiri yang terdakwa gelapkan. Apakah uang sebesar Rp.1,414.345.00 ataukah uang sebesar Rp.1,214.345.00,-

“Dalam surat dakwaan JPU juga tidak dijelaskan apakah sisa uang sebesar Rp.1.214.345.00,- penggunaannya oleh terdakwa Syahrani Adrian selaku kuasa Direktur telah dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik yang ditunjuk secara bersama,”ujar Ria Narfiady.

Menurut Ria Narfiady, bahwa audit keuangan oleh akuntan publik sangatlah penting  untuk dilakukan agar diketahui apa saja pos keuangan kepada terdakwa Syahrani Adrian, namun dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa terhadap keuangan CV Rian Mandiri, belum juga dilakukan audit keuangan.

“Di dalam dakwaan juga tidak ada diterangkan apakah keuangan CV Rian Mandiri telah dilakukan audit oleh akuntan publik yang independen. Dengan demikian surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tidak cermat,”ucap Ria Narfiady.

Untuk itu, penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam sidang sebelumnya,  Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agung Nugroho SH dalam dakwaannya mengatakan terdakwa Riduan, pada  tanggal 19 Januari 2013 di Kantor CV Rian Mandiri Jalan Sei Pakning RT 01, Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampar, Kota Dumai, diduga dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang bukan milik terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasainya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Dikatakan Agung, bahwa terdakwa Riduan bersama dengan terdakwa  Syahrani Adrian, pada tanggal 2 Maret 2013 di Kantor Notaris  Manaor Simanjuntak SH di Jalan Takari No 07, Kota Dumai, diduga turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain yang bukan milik terdakwa.

Begitu juga dalam surat dakwaan terdakwa Syahrani  Adrian disebut  terdakwa Syahrani Adrian bersama dengan terdakwa Riduan, diduga melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang bukan milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa Syahrani Adrian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo ayat 1 A KUHP.***(TS).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here