Destiur SH: Dakwaan JPU Tidak Ada Mengutarakan Unsur Perbuatan Pidana

0
6

Dumai, kompasriau-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada terdakwa Abu Bakar alias Bakar bin H. Nurdin Kasim disebut sangat bertentangan dengan azas hukum dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Terhadap dalil dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Abu Bakar, juga disebut tidak memenuhi unsur karena JPU tidak ada mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Abu Bakar.

Demikian rangkaian keberatan atau eksepsi disampaikan Destiur Ida Hasibuan SH, yang merupakan Penasehat hukum (PH) terdakwa Abu Bakar atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  terhadap kliennya Abu Bakar.

Keberatan atas dakwaan JPU yang dibacakan Destiur Ida SH di hadapan sidang lanjutan dan juga memaparkan kalau dalil dalil dalam dakwaan JPU Heri Susanto SH, kata Destiur tidak jelas dan tidak cermat untuk merumuskan konstruksi hukum mempidanakan kliennya Abu Bakar.

“Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat rancu karena tidak diuraikan berdasarkan kebenaran fakta peristiwa pidana yang sesungguhnya terjadi,”ujar Destiur dihadapan sidang.

Menurut Destiur, sebagaimana dalam dakwaan JPU, bahwa pelapor dalam hal ini saksi Rachmad Harahap menyebut terdakwa Abu Bakar menjanjikan bagi keuntungan kepada Rachmad Harahap bila Rachmad menanamkan modal calon distributor dalam kesepakatan perjanjian jual beli semen curah akan memberikan keuntungan 60 % dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh PT Nilam milik Abu Bakar, dibantah Destiur.

Demikian soal dalil pengakuan Rachmad Harahap alias Ucok Harahap dalam dakwaan JPU menyebut Rachmat Harahap merugi Rp 10.002.141.203 atas perbuatan terdakwa, Abu Bakar, juga ditepis dan dibantah keras Abu Bakar.

Lewat pengacaranya Asep Ruhiat dan Partnert melalui rekannya Destiur dalam poin eksepsinya, tidak melihat adanya perbuatan penipuan apalagi penggelapan yang dilakukan Abu Bakar sebagaimana yang didalilkan JPU dalam surat dakwaannya, urai Destiur.

“Seharusnya dalil surat dakwaan JPU seperti itu haruslah ditolak karena kerugian yang diderita saksi Rachmad Harahap tidak ada dibuat perincian, karenanya dakwaan tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat soal tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan haruslah dibatalkan,”pinta Destiur pada hakim majelis apalagi mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, Yurisprudensi MA bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditanguhkan menungu diputuskan pemeriksan perdata.

Sangat disayangkan perkara ini digulirkan ke ranah pidana, karena itu, Destiur Hasibuan SH, mengatakan tegas JPU kejari Dumai telah salah mengajukan perkara ini penuntutan ke pengadilan.

Alasan Pengacara yang hampir kesehariannya selalu menghabiskan waktu bersidang di PN klas IA Dumai itu menyebut JPU tidak cermat, karena kliennya Abu Bakar adalah melakukan suatu perbuatan tidak termasuk dalam rumusan konstruksi hukum tindak pidana, akan tetapi suatu tindakan yang masuk dalam ranah perdata.

“Perbuatan terdakwa Abu Bakar hanyalah wanprestasi bukan pidana, karena perseteruan antara saksi Rachmad Harahap dengan Abu Bakar adalah hanya masalah utang piutang”.

Berawalnya masalah kedua pengusaha ternama di kota Dumai ini, adalah berangkat dari adanya tunggakan penagihan dari Racmad Harahap pihak PT Beton Mitra Perkasa (BMP) yang ditagih PT Nilam, dimana Abu Bakar selaku direkturnya.

Dalam kerjasama kedua pengusaha ini, PT Nilam salah satu Distributor resmi Semen Padang di Kota Dumai sekaligus penyalur semen curah kepada Rachmad Harahap setelah mereka terjalin kesempatan kerjasama dan Rachmad Harahap pun memberikan pinjaman kepada Abu Bakar sebesar Rp 6 200 000.00 hingga sepuluh miliaran rupiah.

Kata Destiur, sejak tahun 2012, Abu Bakar dengan Rachmad Harahap tidak pernah ada permasalahan dalam pembayaran pembelian semen curah dari Rachmad Harahap kepada Abu Bakar.

Namun sejak bulan Oktober 2015, Rachmad Harahap selaku pihak PT BMP tidak pernah membayar sisa tagihan pembelian semen curah kepada Abu Bakar.

Dalam surat eksepsi yang dibacakan Destiur dimuka sidang itu, Destiur merincikan tagihan tunggakan pembelian semen curah yang belum dibayar Rachmad Harahap, yakni total sebesar Rp 5.300.000.000,-

Demikian sebaliknya soal rincian pinjaman uang oleh Abu Bakar (PT Nilam – red) kepada Rachmad Harahap, Destiur juga memaparkannya adalah sebesar Rp 10.110.208.000,00,-

Sedangkan rincian pembayaran sisa uang yang sudah dibayarkan terdakwa Abu Bakar kepada Rachmad Harahap atas dana talangan atau uang modal yang sebelumnya diberikan Rachmad Harahap setelah kerjasama mereka ketika itu terjalin, yakni sejumlah Rp 9.814.054.950.00,-

Sehingga dari keseluruhan uang modal milik Rachmad Harahap yang diberikan kepada Abu Bakar dari jumlah Rp 10.002.141.203,- bersisa Rp 296.152.450.00,-. Artinya, sisa utang Abu Bakar kepada Rachmad Harahap, adalah sebesar Rp 296.152.450.00,-

Selain itu jelas Destiur, bahwa bunga uang kepada PT BMP melalui Bank BNI sesuai perjanjian Abu Bakar kepada Rachmad Harahap atas pinjaman uang yang dilakukan Rachmat Harahap ke BNI, kata Destiur juga sudah dibayar kliennya sebesar Rp 1.724.000.000.00,-

Karena itu, Destiur mohon kepada hakim agar menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima dan ditangguhkan sehubungan karena ada perselisihan prayudisial dalam perkara ini.

Sebagaimana dalam sidang sebelumnya, perkara ini disidangkan oleh hakim ketua Dewi Andriyani SH MH, dibantu hakim Alfonsus Nahak SH. MH dan hakim Adiswarna Chainur Putra, SH. CN.MH.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here