Kapolda Riau Diminta Jangan “Tutup Mata” Terhadap Aksi K.A.K Merambah Kawasan Hutan

0
14

IMG-20171112-WA0013Siak,kompasriau-Wakil Ketua KRMD Dan Pimpinan Umum Suara Keadilan, Ir Muhammad Hasbi meminta kepada Kapolda Riau, Kapolri, Kejagung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusut dan membongkar  dugaan rangkaian kejahatan di lingkungan Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, yang beroperasi di KM-18, Kecamatan Kandis.

IMG-20170705-WA0000Pasalnya, DPRD Siak yang membidangi kehutanan sudah melaporkan aksi kejahatan perambahan hutan tersebut kepada aparat penegak hukum,  bahwa lahan Koperasi Air Kehidupan dan areal PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis seluas 7000 hektar berada di kawasan hutan dan beroperasi tanpa izin dari Pemerintah daerah maupun Pusat.

KARYAWAN KAK“PT Ivo Mas Tunggal Bulking Dumai yang diduga membeli CPO dari hasil produksi PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, melanggar undang-undang nomor 18 tahun 2013. Untuk itu, kami dari Laskar Hulu Balang melayu Riau akan melaporkan kasus ini kepada Kapolri, DPR-RI dan MPR-RI di Jakarta, karena kuat dugaan oknum petinggi aparat penegak hukum di Riau konspirasi dengan oknum petinggi koperasi air kehidupan,”pesan Ir Muhammad Hasbi kepada awak media ini via telepon genggamnya, Minggu (12/11/2017), sembari menyarankan kepada awak media ini untuk mengirimkan data-data atau dokumen koperasi air kehidupan kepada Kapolri dan DPR-RI bagian hukum di Jakarta.

IMG-20170716-WA0002Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, berkapasitas oleh TBS 45 ton/jam, yang berada di KM-18, Kampung Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, diduga menguasai lahan kawasan hutan seluas 7000 hektar sejak tahun 1990 tanpa izin dari Pemerintah Provinsi Riau.

IMG-20170619-WA0006Ironisnya, hingga saat ini, koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis, disebut bebas menjual minyak mentah/CPO hasil produksinya di kawasan hutan kepada perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau.

Padahal jika mengacu kepada Undang-undang nomor 18 tahun 2013, pasal 8 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban pemberantasan Perusak Hutan, Pasal 17 hurup (b)”Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Hurup (c) mengangkut dan/atau menerima  titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan hasil kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Izin;

“Hurup (e) “Membeli,memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, pelanggaran pasal 17 berkonsekuensi pidana dan sanksi administratib bagi individu ataupun Korporasi yang melanggarnya sangat tegas aturan ini mengatur bagi perusak kawasan hutan negara tanpa izin Menteri yang terkait,”terang salah seorang praktisi hukum di kota Dumai kepada awak media ini, Sabtu (11/11/2017).

Berdasarkan hasil investigasi awak media ini dan tim KWRI Siak di lapangan, bahwa Crude Palm Oil/minyak mentah hasil produksi PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, disebut-sebut dijual kepada perusahaan pemilik tangki timbun yaitu PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ivo Mas Tunggal Bulking Dumai yang berada di kota Dumai.

“PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis setiap hari 5 sampai 10 truck tanki CPO dijual kepada PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ivo Mas Bulking Dumai,”sebut sumber kepada tim kompasriau.

Terkait hal itu, Manager Operasional PT DAP, Jony Arta Bangun, ketika dikonfirmasi awak media via tetepon genggamnya, namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapan atau klarifikasi.

Untuk diketahui, bahwa anggota DPRD Siak komisi II, Ir Mhd.Ariadi Tarigan menyatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis (PT Aek Natio Group), seluas 7000 hektar, berada di dalam kawasan hutan.

“Kami sudah pernah melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum, tetapi sampai saat ini operasional koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis masih tetap lancar melakukan aktivitas di dalam kawasan,”ungkap Mhd Ariadi Tarigan sembari memberikan satu foto copi dokumen kepada tim awak media ini.

Selain itu, menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Kandis, bahwa hingga saat ini, PT Ivo Mas Tunggal Bulking Dumai maupun PT Ivo Mas Tunggal Lubuk Gaung Dumai, diduga masih membeli CPO dari PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Persada Samsam Kandis dan Koperasi Air Kehidupan yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.***.(Ts).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here