Gubernur Riau Jangan “Tutup Mata” Terhadap Aksi Koperasi Air Kehidupan Merusak Hutan 7000 Hektar?

0
37

IMG-20171112-WA0013Pekanbaru,kompasriau-Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC-PWRI) Kabupaten Siak, ,Indra Gunawan, meminta kepada Gubernur Riau, Kapolda Riau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dan DPRD Riau yang membidangi kehutanan untuk tidak “tutup mata” terhadap aktivitas Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis yang merambah kawasan hutan seluas 7000 hektar di Desa Sam-Sam, Kecamatan, Kandis, Kabupaten Siak.

Pasalnya menurut Indra, oknum aparat yang berwenang mengeluarkan perizinan untuk koperasi air kehidupan itu di Provinsi Riau diduga kuat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara dalam kawasan hutan beralih fungsi sekira 7000 hektar tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Lahan Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS berada di dalam kawasan hutan, tetapi kenapa pihak Dinas Koperasi  Kabupaten Siak mengeluarkan izin terhadap koperasi air kehidupan itu.?. Padahal DPRD Siak yang membidangi kehutanan sudah melaporkan kasus itu kepada aparat yang berkompoten di Riau maupun di Jakarta. Untuk itu, kita minta kepada Gubernur Riau, Kapolda Riau dan DPRD Riau untuk tidak “tutup mata” terhadap aktivitas ilegal itu bebas merajalela di kawasan hutan,”tegas Indra Gunawan kepada awak media ini.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman melalui Kabiro Sekda Provinsi Riau, M,Firdaus, ketika dikonfirmasi wartawan media ini via WhatsApp dan pesan singkat (SMS) 08117512……, soal kegiatan ilegal koperasi air kehidupan tersebut, namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapannya.

Begitu juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi awak media ini, namun hingga saat ini belum ada klarifikasi soal kegiatan koperasi air kehidupan tersebut.

Untuk diketahui, bahwa anggota DPRD Siak komisi II, Ir Mhd.Ariadi Tarigan menyatakan, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis (PT Aek Natio Group), seluas 7000 hektar, berada di dalam kawasan hutan.

“Kami sudah pernah melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum, tetapi sampai saat ini operasional koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis masih tetap lancar melakukan aktivitas di dalam kawasan,”ungkap Mhd Ariadi Tarigan sembari memberikan satu foto copi dokumen kepada tim awak media ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KRMD Dan Pimpinan Umum Suara Keadilan, Ir Muhammad Hasbi meminta kepada Kapolda Riau, Kapolri, Kejagung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusut dan membongkar  dugaan rangkaian kejahatan di lingkungan Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, yang beroperasi di KM-18, Kecamatan Kandis.

“PT Ivo Mas Tunggal Bulking Dumai yang diduga membeli CPO dari hasil produksi PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, melanggar undang-undang nomor 18 tahun 2013. Untuk itu, kami dari Laskar Hulu Balang melayu Riau akan melaporkan kasus ini kepada Kapolri, DPR-RI dan MPR-RI di Jakarta, karena kuat dugaan oknum petinggi aparat penegak hukum di Riau konspirasi dengan oknum petinggi koperasi air kehidupan,”pesan Ir Muhammad Hasbi kepada awak media ini via telepon genggamnya, Minggu (12/11/2017), sembari menyarankan kepada awak media ini untuk mengirimkan data-data atau dokumen koperasi air kehidupan kepada Kapolri dan DPR-RI bagian hukum di Jakarta.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Koperasi Air Kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, berkapasitas oleh TBS 45 ton/jam, yang berada di KM-18, Kampung Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, diduga menguasai lahan kawasan hutan seluas 7000 hektar sejak tahun 1990 tanpa izin dari Pemerintah Provinsi Riau.

Ironisnya, hingga saat ini, koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis, disebut bebas menjual minyak mentah/CPO hasil produksinya di kawasan hutan kepada perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau.

Padahal jika mengacu kepada Undang-undang nomor 18 tahun 2013, pasal 8 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban pemberantasan Perusak Hutan, Pasal 17 hurup (b)”Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Hurup (c) mengangkut dan/atau menerima  titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan hasil kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Izin;

“Hurup (e) “Membeli,memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, pelanggaran pasal 17 berkonsekuensi pidana dan sanksi administratib bagi individu ataupun Korporasi yang melanggarnya sangat tegas aturan ini mengatur bagi perusak kawasan hutan negara tanpa izin Menteri yang terkait,”terang salah seorang praktisi hukum di kota Dumai kepada awak media ini, Sabtu (11/11/2017).

Berdasarkan hasil investigasi awak media ini dan tim KWRI Siak di lapangan, bahwa Crude Palm Oil/minyak mentah hasil produksi PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, disebut-sebut dijual kepada perusahaan pemilik tangki timbun yaitu PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ivo Mas Tunggal Bulking Dumai yang berada di kota Dumai.

“PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis setiap hari 5 sampai 10 truck tanki CPO dijual kepada PT Ivo Mas Tunggal dan PT Ivo Mas Bulking Dumai,”sebut sumber kepada kompasriau.

Terkait hal itu, Manager Operasional PT DAP, Jony Arta Bangun, ketika dikonfirmasi awak media via tetepon genggamnya, namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapan atau klarifikasi.***(LY/Ts).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here