Aktivitas K.A.K “Merugikan Negara” Dibeking Oknum Menteri?

0
123

IMG-20170716-WA0002Pekanbaru,kompasriau. Aktivitas Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, di kawasan hutan seluas 7000 hektar di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, menjadi perbincangan pengurus DPHP YLBHN dan Dewan Pakar Laskar Hulung Balang Melayu dan sejumlah awak media di provinsi Riau. Pasalnya, kegiatan Koperasi Air Kehidupan (Aek Natio Group) dan PT Dian Anggara Persada PKS disebut-sebut dibeking orang kuat dan melibatkan oknum petinggi aparat penegak hukum.

Untuk itu, Ketua Umum DPHP YLBHN dan Dewan Pakar Laskar Hulung Balang, Ir. M.Hasbi meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dari Pusat dan daerah, karena aktivitas koperasi air kehidupan disinyalir dibeking orang kuat yang sangat berpengaruh di Jakarta.

“Kita minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim gabungan pencari fakta,”pesan M.Hasbi kepada awak media ini, Rabu (15/11/2017).

Menurut Hasbi, kegiatan koperasi air kehidupan atau Aek Natio Group diduga merambah hutan seluas 7000 hektar di Kabupaten Siak, sudah dibahas oleh Dewan Pakar Hulung Balang dan pengurus DPHP YLBHN Provinsi Riau, karena kondisi hutan di Riau diluluhlantakan oknum penjahat terorganisir.

“Kawasan hutan dijadikan perkebunan sawit dan hasil produksinya seperti CPO dijual kepada perusahaan besar di Dumai,”sebut Hasbi.

Informasi yang berhasil dihimpun tim kompasriau di Kecamatan Kandis, Rabu (15/11/2017), menyebut aktivitas koperasi air kehidupan dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis disinyalir dibeking oknum Menteri dan oknum aparat penegak hukum.

“Kabarnya oknum pemilik koperasi ini keluarga dekat salah seorang oknum Menteri. Buktinya, kendati perkebunan koperasi air kehidupan ini berada di dalam kawasan hutan, tapi terkesan tidak pernah tersentuh hukum, kendati sudah cukup lama diduga merugikan negara dan karyawannya korban PHK sepihak,”ungkap salah seorang warga Kandis.

Namun aneh menurut sejumlah masyarakat Kandis, bahwa pada tanggal 8 September 2017, Koperasi Air Kehidupan menerima penghargaan sebagai Koperasi dengan omszet terbesar yang diserahkan oleh oknum pejabat Siak, pada acara HUT Koperasi yang ke 70 di Koto Gasib Siak.

“Terima kasih kita ucapkan kepada pejabat yang telah memberi penghargaan kepada koperasi air kehidupan, kendati koperasi air kehidupan itu, diduga merugikan negara miliran dan juga karyawannya diduga digusur secara paksa dari rumah dinas karyawan tanpa penetapan PHI, padahal pihak koperasi air kehidupan sudah cukup lama hanya membayar  gaji pokok karyawannya sebesar RP. 1.380.330 perbulan,”ungkap anggota SPPI, Ramauli dan Jakiman.

Ratusan anggota Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI) menyatakan sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan K.A.K korban PHK sepihak dan korban dugaan “kekerasan, pelecehan seksual dimuka umum  dan premanisme “pada saat pengosongan rumah dinas karyawan, pada tanggal 2 Juni 2017.

Terungkap, bahwa Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis itu.

 “Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahu saya Koperasi Air Kehidupan belum mengantongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Terkait kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,kendati sudah diupayakan konfirmasi soal aktivitas K.A.K dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis tersebut, namun hingga saat ini, Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.***(L.Y).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here