“Nawa Cita” Joko Widodo-Jusuf Kalla Belum Hadir Melindungi Karyawan K.A.K Korban PHK Sepihak?

0
898

IMG-20171112-WA0013Siak,kompasriau.Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai Presiden dan wakil Presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

IMG-20170619-WA0006Berikut inti dari sembilan program Joko Widodo-Jusuf Kalla:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga IMG-20170705-WA0002negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan KAK 1memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia KARYAWAN KAKKerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

  1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  3. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
  4. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-FSPPI) Provinsi Riau, Indra Gunawan Sinulingga menilai oknum petinggi Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Riau dan oknum aparat penegak hukum di Riau seakan terkesan belum melaksanakan Nawa Cita Joko Widodo-Yusuf Kalla tersebut khususnya terhadap para karyawan koperasi air kehidupan (K.A.K), dugaan penganiayaan, “pelecehan seksual” di muka umum, pengosongan rumah dinas karyawan secara paksa dan perampasan barang-barang karyawan di lingkungan K.A.K  di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

FB_IMG_1498218139020Padahal Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla ke 1 mengatakan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

IMG-20170622-WA0012Kemudian yang ke 2 mengatakan, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

“Namun, kenyataannya sejak tanggal 2 Juni 2017, berjumlah 42 karyawan koperasi air kehidupan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tidak mendapat pesangon dan 4 kepala keluarga digusur begitu saja serta barang-barang miliknya dibuang begitu saja, namun hingga saat ini, belum ada kepastian hukum, kendati kasus itu sudah 5 bulan lalu dilapor ke instansi terkait, ”keluh Indra Gunawan kepada awak media ini, Minggu (19/11/2017).

Indra menilai negara khususnya oknum aparat di provinsi Riau seakan terkesan belum hadir melindungi 42 karyawan koperasi air kehidupan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI tersebut.

Buktinya menurut Indra, bahwa upah pokok karyawan koperasi air kehidupan hanya sebesar Rp 1.380.330 per bulan sesuai slip gaji atas nama Jakiman Situmorang, Roma Rio Simaremare, Manri Siringo-Ringo, Zulkifil, Sapril, Baringin Pasaribu, Cisanto dan Saman Simanjuntak.

“Para karyawan itu sudah ada yang bekerja selama 5 tahun di koperasi air kehidupan, tetapi gaji pokoknya hanya sebesar Rp. 1.380.330 setiap bulan,”ungkap Indra dengan nada kecewa.

Kapolda Riau, Irjen Pol  Nandang, saat dikonfirmasi awak media ini via Whatspp mengucapkan terima kasih kepada wartawan media ini. “Masalah ini sudah ditangani Polres Siak, untuk lebih afdol hubungi Kapolres Siak,”pesan Kapolda Riau.

Kapolres Siak, AKBP Barliansyah SIK, ketika dikonfirmasi mengatakan masalah tersebut sudah beberapa kali P 19 dari Kejaksaan. Tersangka kami tangguhkan, karena kalau tidak kami tangguhkan akan berdampak kepada instusi Polri,”pesan Kapolres Siak kepada awak media ini, sembari menyarankan agar wartawan media ini datang ka kantor Polres Siak guna mendapat kejelasan yang lengkap dari penyidiknya.

“Datang aja ke kantor Polres Siak nanti kami jelaskan,”pesan Kapolres.

Korban PHK Sepihak Karyawan Koperasi Air Kehidupan Di Kabupaten Siak.

Arogansi oknum pengelola perusahaan perambah kawan hutan  seluas 7000 hektar berkedok koperasi terjadi terhadap Korban pemukulan saat penggusuran paksa terhadap  4 Kepala Keluarga (KK) Karyawan Koperasi Air Kehidupan (pengurus PUK SPPI ), tanggal 2 juni 2017, Dianton Simangunsong.

Melalui Surat Keputusan nomor.018/KPTS/SM-KAK/IX/2017 dan nomor 039/KPTS/HRD-KAK/XI/2017,yang ditanda tangani oleh senior Manejer K.A.K Ir Harianto Siburian, tanggal 03 Nopember 2017, surat yang pertama, surat yang  ke 2 ditanda tangani oleh Nircan Tua Sinurat  HRD Koperasi Air Kehidupan Kebun Sam-sam, tanggal 08 Nopember 2017 dengan 2 surat PHK yang isinya mengada-ada dan terkesan alasan PHKnya seakan kemungkinan tindakan “balas dendam”,”ungkap Dianton kepada wartawan media ini.

Surat pertama benar-benar aneh menurut Thamrin Hutabarat sebagai Ketua PUK SPPI K.A.K yang juga menjadi salah satu korban PHK sepihak koperasi air kehidupan menggunakan pasal 158 (1e) yang berbunyi “Menyerang,menganiaya,mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja”.

“Pasal 158 sudah dicabut MK dengan nomor Putusan.012/PPU-1/2003 tanggal 28 oktober 2004 dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan sebagai dasar/acuan didalam penyelesaian hubungan industrial,” jelas Thamrin.

Dalam surat PHK yang pertama disebutkan isinya bahwa Dianton sudah mendapat SP ke 1 itu bukan surat peringatan, tetapi surat panggilan sambil menunjukan bukti beda peringatan dengan panggilan,”urai Ketua PUK yang di PHK sudah 9 bulan sebelumnya tanpa ada kejelasan penyelesaian laporan pelanggaran dari PPNS Disnaker Propinsi Riau.

Menurut Thamrin, aneh bunyi poin berikutnya, “Dianton dituduh melakukan kesalahan yang menurut Ir Harianto Siburian senior maneger Koperasi Air Kehidupan KM-18, Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, digolongkan perlakuan/tindakan penyerangan maupun intimidasi terhadap sesama pekerja,dimana Dianton melaporkan pelaku pemukulan (Lamhot Sitohang Cs), saat ini mendapat penangguhan penahanan sesuai info WA Kapolres Siak kepada Ketua FSPPI Propinsi Riau, Indra Gunawan Sinulingga, tanggal 23 oktober 2017.

Lanjutnya, Lamhot Sitohang juga sebagai terlapor dugaan pelecehan sexsual dimuka umum terhadap isteri Mangandar Malango korban PHK sepihak K.A.K dan juga barang-barang miliknya dari rumah dinas karyawan dirampas atas perintah Kabag Keuangan Koperasi Air Kehidupan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Siak dan  ditahan selama kurang lebih 40 hari ditahanan kantor Polres Siak,padahal proses penggusuran paksa tersebut dibawah pengawasan Ir.Harianto Siburian sebagai senior Maneger K.A.K dan Perintah langsung dilapangan oleh Kabag Keuangan K.A.K, Mangara Tua Samosir yang juga di laporkan oleh Jakiman Situmorang dkk sebagai pelaku pengerusakan dan perampasan secara paksa barang-barang berjumlah 4 orang karyawan K.A.K, dimana barang-barang tersebut sudah sekitar 5 bulan yang lalu dilapangan bola kaki KM-2,jalan Libo baru dan sampai saat ini belum ada ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Siak.

Dalam surat pertama yang lebih aneh menurut Thamrin, “Dianton dianggap bersalah karena sebagai korban pemukulan melapor kepada pihak kepolisian, yang seharusnya menurut surat Ir Harianto Siburian Dianton harus lapor dulu ke Security sebagai unit yang bertanggung jawab atas keamanan aset perusahaan dan kenyaman pekerja dilingkungan Perusahaan, padahal pada saat pengusuran atas perintah pimpinan perusahaan kemudian terjadi insiden pemukulan terhadap Dianton yang diduga dilakukan oleh Lamhot Sihotang Cs (Penangguhan penahanan), diperkuat oleh saksi-saksi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Siak dan ditahan kurang lebih 40 hari di Polres Siak.

“Saat kejadian Ir Harianto Siburian dan Mangara Tua Samosir ada di TKP, lalu kenapa tidak bertindak?. Pengusuran juga di kawal oleh hampir seluruh security perusahaan, bahkan ada anggota BKO Brimob Polda Riau dan anggota TNI dan pemukulan juga terhadap Dianton didepan oknum aparat dari ke dua kesatuan yang sedang PAM di Koperasi air kehidupan itu,kenapa tidak ditindak?,”ungkap Thamrin

Namun menurut Thamrin, Dianton Simangunsong dinyatakan oleh perusahaan dengan sengaja menciptakan ketidak harmonisan/perpecahan sesama pekerja dilingkungan kerja, padahal Dianton adalah korban dari aksi sekelompok orang  yang tidak kenal para karyawan korban PHK sepihak.

“Sekitar tanggal 10 Nopember 2017, saya dipanggil lagi oleh perusahaan mereka meminta saya menanda tangani surat penarikan atas surat PHK nomor 081/KPTS/SM-KAK/IX/2017. Setelah saya baca saya menolak untuk terima dan tanda tangan saya hanya menanda tangani bukti serah terima surat dan membawa surat klarivikasi dan penarikan atas surat PHK yang pertama alasan surat klarivikasi karena ada kesalahan dalam surat lalu diganti dengan surat PHK yang ke dua nomor 030/KPTS/HRD-KAK/XI/2017, saya di katakan perusahaan telah mendapat surat peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 ini membuat saya bingung. Padahal saya dapat SP ke 1 yang saya dapat adalah surat panggilan kerja ke 1. Apa yang saya langgar pun saya tidak tahu kalau dibilang saya melanggar peraturan perusahaan isinya pun pasal III PP K.A.K itu apa?. Siapa yang tau karena selama saya bekerja saya tidak pernah dibagikan naskah peraturan perusahaan yang mereka katakan saya langgar,”terang Dianto.

Menurut  Dianto, surat yang pertama dari Ir Harianto Siburian (Senior Maneger) lalu ada surat klarivikasi dan surat PHK kedua, namun yang tanda tangan Nircan Tua Sinurat (staf HRD K.A.K). “Aneh buat saya begitu rumitkah soal surat PHK di koperasi air kehidupan itu. Lalu ketika surat PHK kedua saya dapat subtansi surat tetap tidak berubah tetap PHK, namun yang menjadi tanda tanya besarnya surat bentuknya semakin aneh buat saya, dan isteri saya juga kena mutasi dari Sam-sam ke kebun Duri, surat mutasinya tanggal 18 nopember 2017, saya semakin tidak paham tiba-tiba ada masuk dana ke nomor rekening sebesar Rp.18.366.800 kata security yang datang ke Rumah dinas saya, bahwa itu uang PHK sambil mereka menyerahkan bukti transper bank, tapi saya tolak, tapi securty meninggalkan kertas bukti transper itu didepan pintu rumah saya,“tutur Dianto yang diamini Thamrin.

Ketika hal ini dikonfirmasi awak media ini kepada Kadisnaker Provinsi Riau, Rasidin Siregar, via telepon genggam dan Whatspp, namun  hingga saat ini, Rasidin Siregar masih memilih bungkam.***

Laporan:PWRI Siak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here