Pemilik Koperasi Dan PKS Terindikasi KKN Dengan Oknum Aparat Penegak Hukum

0
288

Pekanbaru,kompasriau. Beraninya oknum pemilik perkebunan kelapa sawit Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) mendirikan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis di dalam kawasan hutan di Kabupaten Siak, diduga adalah akibat lemahnya pengawasan dari pihak instansi terkait di Provinsi Riau, atau bisa jadi akibat adanya kerjasama terselubung alias korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara oknum aparat penegak hukum dengan oknum pemilik PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis tersebut.

Terkait kegiatan Koperasi Air Kehidupan berada di dalam kawasan hutan tersebut, Kapolda Riau, Irjen Pol  Nandang, saat dikonfirmasi awak media ini  via Whatspp mengucapkan terima kasih kepada wartawan kompasriau.

“Masalah ini sudah ditangani Polres Siak, untuk lebih afdol hubungi Kapolres Siak,”pesan Kapolda Riau.

Kapolres Siak, AKBP Barliansyah SIK, ketika dikonfirmasi mengatakan masalah tersebut sudah beberapa kali P 19 dari Kejaksaan. Tersangka kami tangguhkan, karena kalau tidak kami tangguhkan akan berdampak kepada instuisi Polri,”pesan Kapolres Siak kepada awak media ini, sembari menyarankan agar wartawan media ini datang ka kantor Polres Siak guna mendapat kejelasan yang lengkap dari penyidiknya.

“Datang aja ke kantor Polres Siak nanti kami jelaskan,”pesan Kapolres.

Ironisnya, kendati usaha koperasi air kehidupan tersebut sudah berulang kali dipublikasikan media ini, bahwa lahan koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan, namun hingga saat ini, aparat penegak hukum belum menetapkan oknum pemilik koperasi air kehidupan tersebut baik sebagai perorangan ataupun korporasi yang melakukan kegitan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagai tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan.

Padahal Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis.

 “Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahu saya Koperasi Air Kehidupan belum mengantongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”ujar Zulfikri.

Begitu juga, anggota DPRD Siak komisi II, Ir Mhd.Ariadi Tarigan menyatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan atau PT Aek Natio Grup di KM-18 Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan.

“Kami DPRD Siak sudah pernah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum,tetapi sampai saat ini operasional koperasi air kehidupan  masih tetap lancar melakukan aktivitas di dalam kawasan, padahal saya siap bersaksi bahwa lahan Koperasi Air Kehidupan berada dalam kawasan hutan,” ungkap Mhd Ariadi Tarigan kepada awak media ini.

Saat ini, aktivitas Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, menjadi perbincangan pengurus DPHP YLBHN dan Dewan Pakar Laskar Hulung Balang Melayu  dan sejumlah awak media di provinsi Riau.

Bahkan Ketua Umum DPHP YLBHN dan Dewan Pakar Laskar Hulung Balang, Ir. M.Hasbi meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dari Pusat dan daerah, karena aktivitas koperasi air kehidupan disinyalir dibeking orang kuat yang sangat berpengaruh di Jakarta.

“Kita minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim gabungan pencari fakta,”pesan M.Hasbi kepada awak media ini, Rabu (15/11/2017).

Menurut Hasbi, kegiatan koperasi air kehidupan diduga merambah hutan seluas 7000 hektar di Kabupaten Siak, sudah dibahas oleh Dewan Pakar Hulung Balang dan pengurus DPHP YLBHN Provinsi Riau, karena kondisi hutan di Riau diluluhlantakan oknum pejahat terorganisir.

“Kawasan hutan dijadikan perkebunan sawit dan hasil produksinya seperti CPO dijual kepada perusahaan besar di Dumai,”sebut Hasbi.

Terkait kasus tersebut, Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348….., namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Kepala Badan pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru,kendati sudah diupayakan konfirmasi soal aktivitas K.A.K tersebut, namun hingga saat ini, Kepala Badan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru masih memilih bungkam.***(Ts).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here