Rasidin Siregar Dinilai Tak Becus Memimpin Anak Buah Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Di K.A.K ?

0
532

IMG-20170705-WA0001Pekanbaru,kompasriau-Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-FSPPI) Provinsi Riau, Indra Gunawan Sinulingga menilai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau, Rasidin Siregar terkesan “tak becus” memimpin anak buahnya dalam hal menangani kasus pelanggaran hukum khususnya soal upah minimum untuk sektor pertanian perkebunan (UMSP).

KARYAWAN KAK
Karyawan K.A.K menangis saat pengosongan rumah dinas karyawan secara “paksa” dan PHK sepihak tanpa penetapan PHI.

“Saya nilai Rasidin Siregar tak becus memimpin anak buah dalam menangani kasus pelanggaran hukum ini, padahal Rasidin Siregar diruang kerjanya beberapa bulan lalu,  selaku kepala dinas tenaga kerja sudah berjanji kepada kami akan segera menuntaskan kasus ini,”ungkap Indra Gunawan Sinulingga kepada Pemimpin Redaksi Kompas Riau, sembari sambil memberikan foto bersamanya dengan  Rasidin Siregar saat pertemuan beberapa bulan lalu di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau.

Bahkan menurut Indra, petugas yang berkompoten di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau mengatakan kepada pengurus SPPI, bahwa pemilik koperasi air kehidupan bisa terjerat dalam kasus pelanggaran pembayaran upah pekerja dibawah ketentuan upah minimun untuk sektor pertanian perkebunan di koperasi air kehidupan.

Pasalnya, kasus pelanggaran pembayaran upah pekerja dibawah ketentuan upah minimum untuk sektor pertanian perkebunan Propinsi Riau sudah sejak tahun 2011 dilaporkan oleh PUK SPPI Koperasi air kehidupan/PT ANG KM-18, Kampung Sam-Sam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak  Propinsi Riau ke Disnaker Propinsi Riau bidang pengawasan, namun sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya, apakah akan disidangkan di PHI atau tidak.?

“Dimana sejak tahun 2011 sesuai data yang kami miliki perusahaan membayarkan upah pekerja dibawah upah minimum sektor pertanian perkebunan Propinsi Riau. Data yang kami laporkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017,berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003, pasal 88 ayat (1), “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Kemanusian. Pasal 90 “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang dimaksud pasal 89 serta pasal 11 PP 78 tahun 2015 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya,”terang Indra Gunawan.

Lanjutnya, dalam pasal 185 undang-undang no 13 tahun 2003 “Barang siapa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 1,pasal 68,69 ayat 2,pasal 80,82,pasal 90 ayat 1, pasal 143 dan pasal 160 ayat 4 dan ayat 7 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

“Ayat 2, “Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan,”terang Indra.

Menurut Indra dan Thamrin,  karyawan di Koperasi Air Kehidupan (K.A.K)  tahun 2017 adalah rata-rata Rp 1.380.330,- sama antara pekerja tetap yang baru diterima bekerja dengan pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja di koperasi air kehidupan,  padahal kata Tamrin dalam PP 78 tahun 2015 pengusaha wajib menyusun struktur skala upah. “Ini jangankan struktur skala upah untuk UMSP 2017 sebesar Rp.2.516.812,-, kami SPPI tidak ada yang dibayarkan sebesar itu kecuali bagi karyawan yang berserikat di luar SPPI diskrimiasi juga terus terjadi pada kami pekerja Anggota SPPI,” keluh Thamrin dengan nada kesal.

“Oknum pemilik koperasi air kehidupan benar-benar “kebal hukum”, karena terindikasi dibeking orang kuat di Jakarta seperti rumor yang selama ini beredar di lapangan,  bahwa oknum pengurus koperasi air kehidupan seakan bertindak sesukanya dan terkesan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kritik Indra.

Bahkan dikeluhkan sejumlah anggota SPPI Kecamatan Kandis, kenapa kasus pelanggaran pembayaran upah minimum ini belum ada titik terang dari PPNS Disnaker Propinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Rasidin Siregar?.

“Rasidin Siregar kami nilai seolah-olah tak becus memimpin anak buahnya dalam menangani kasus ini, padahal 2 bulan yang lalu Rasidin Siregar berjanji akan segera menuntaskan kasus ini, namun sampai saat ini, Rasidin Siregar seakan terkesan “tak bernyali” atau mungkin bisa jadi “takut” bertindak kepada pihak koperasi air kehidupan, karena kabar yang berkembang, koperasi air kehidupan punya beking orang kuat di Jakarta,”ungkap Thamrin dan beberapa orang anggota SPPI dengan nada kesal.

Salah satu bukti menurut Thamrin, bahwa kasus ini sudah 9 bulan ditangani oleh anak buah Rasidin Siregar di kantor kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Prponsi Riau. “Penanganan kasus ini seperti “mati suri”, padahal bukti slip pembayaran upah kami dari tahun 2011 s/d 2017 sudah kami serahkan kepada PPNS Disnaker Propinsi Riau pak Agus,”ungkap Thamrin.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, Rasidin Siregar, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi awak media ini, guna dimintai tanggapan terkait janjinya bahwa kasus ini akan segera dituntaskan pihaknya,namun hingga saat ini, Rasidin Siregar masih memilih bungkam.

Bahkan DPC PWRI Siak sudah melayangkan surat Konfirmasi tertulis soal perkembangan kasus laporan pengaduan pekerja/buruh Koperasi Air Kehidupan anggota SPPI,namun sampai berita ini ditayangkan, pihak Disnaker Propinsi Riau masih memilih bungkam.***(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here