“Kasus Syahrani dan Riduan Lingkup Perkara Perdata”

0
188

Dumai, kompasriau-Syahrani Adrian S.Sos M.Si dan Riduan, yang dijadikan sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana penggelapan, seharusnya masuk ke ranah perdata, bukan perkara tindak pidana.

Hal ini disampaikan Ria Narfiady SH, pengacara terdakwa Syahrani Adrian dan Novita Rahim SH, selaku pengacara Riduan, saat sidang lanjutan pembacaan eksepsi atau keberatan kedua terdakwa.

Namun atas eksepsi keberatan yang dilakukan kedua penasehat hukum Syahrani dan Riduan terhadap kasus yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), disikapi berbeda oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.

Hakim majelis yang dipimpin Dr Agus Rusianto SH MH, menolak surat eksepsi keberatan kedua terdakwa, sehingga kasus ini dilanjutkan pemeriksaan materi perkara sampai keputusan hasil akhir.

Apa yang disampaikan Ria Narfiady SH dalam eksepsinya juga menyebut dakwaan JPU tidak sesuai fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya sebagaimana yang didakwakan.

“Jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHAP, suatu dakwaan haruslah jelas, cermat dan lengkap memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan,‚ÄĚjelas Ria Narfiady.

Sehubungan dengan hal itu menurut Ria Narfiady, tentunya dakwaan JPU terhadap kliennya dianggap Narfiady belum memenuhi syarat yang dimaksud dalam undang – undang dari segi materilnya.

Berdasarkan uraian dakwaan JPU dimaksud, Ria Narfiady menegaskan dakwaan Jaksa tidak singkron dan tidak ada penjelasan rinci soal berapa jumlah uang CV Rian Mandiri yang dituduhkan digelapkan terdakwa.

Berangkat dari ketidakjelasan dan kaburnya dakwaan Jaksa tersebut, Syahrani Adrian dan Riduan yang didakwa kasus penggelapan ini, lewat kuasa hukumnya meminta majelis hakim memeriksa perkara ini yang seadil-adilnya.***(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here