Koperasi Air Kehidupan “Kangkangi” Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja

0
110
Jpeg

Siak,kompasriau-Oknum yang berkompoten di Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) terindikasi memaksakan kehendak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap ratusan karyawan berkedok union busting untuk membragus organisasi Serikat Pekerja Perjuangan (SPPI) dari lingkungan koperasi air kehidupan yang berada di Desa Sam-Sam,Kecamatan Kandis,Kabupaten Siak.

Bahkan  pihak koperasi air kehidupan sudah membuat surat  pernyataan mengundurkan diri dari organisasi serikat pekerja perjuangan dan seluruh karyawan  koperasi air kehidupan diperintahkan untuk menanda tangani surat pernyataan pengunduran diri dari organisasi SPPI.

Tindakan oknum yang berkompoten di koperasi air kehidupan terindikasi kangkangi pasal 28 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.

Hal tersebut diungkapkan oleh karyawan koperasi air kehidupan  bernama Sadarman Ndaha korban PHK sepihak kepada awak media ini di kantor Kompas Riau, Senin (27/11/2017).

Selain itu, menurut Sadarman Ndaha,  pihak koperasi air kehidupan juga mengeluarkan surat pernyataan untuk ditanda tangani karyawanya agar kekurangan upah karyawan korban PHK di bawah tahun 2017, tidak boleh lagi dituntut kepada pihak koperasi air kehidupan.

“Mandor bernama Husor Sihombing dan Asisten benama Zulfahmi yang menyuruh kami untuk menanda tangani surat pernyataan itu, karena surat pernyataan itu sudah dibuat pihak koperasi air kehidupan, tetapi saya, saudara Sukati Hulu, Yobedi Gule dan Ria Nanca Ndaha tidak mau menanda tangani kedua surat pernyataan yang dibuat oleh pihak koperasi air kehidupan itu,”tutur Sadarman Ndaha.

Dalam surat keputusan Koperasi Air Kehidupan nomor: 0146/SM-HRD/KAK/XII/2014, bahwa Sadarman Ndaha diterima sebagai mandur perawatan Divisi II Koperasi Air Kehidupan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2014, dengan ketentuan gaji pokok Rp. 982.500,-/bulan.

Kemudian pada bulan  Juli 2015, Sadarman Ndaha menerima gaji pokok Rp. 1. 200.000,-/bulan . Pada bulan September 2016, Sadarman Ndaha menerima gaji pokok Rp. 1.380.330,-/bulan.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017, Koperasi Air Kehidupan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Sadarman Ndaha, yang ditanda tangani oleh Kaur HRD koperasi air kehidupan, Yanto M.Psi.

“Karena gencar pemberitaan di media Kompas Riau, soal kasus-kasus yang terjadi selama ini di lingkungan koperasi air kehidupan, saya jadi di PHK tanpa menerima pesangan dan kekurangan upah,”ungkap Sudarman.

Kendati awak media ini sudah berupaya berulang kali konfirmasi kepada pihak yang berkompoten di koperasi air kehidupan, namun hingga saat ini, pihak koperasi air kehidupan masih memilih bungkam soal kasus tersebut.

Pengurus Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (FSPPI) akan segera melaporkan oknum pejabat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau dan oknum pemilik koperasi air kehidupan (K.A.K) ke Ombusdman dan Menteri ketenagakerjaan di Jakarta. Pasalnya, surat Kadisnaker Provinsi Riau, Rasidin Siregar yang mengatakan bahwa terkait pembatasan organisasi di luar perusahaan sudah dicabut oleh pihak koperasi air kehidupan melalui surat edara nomor 059/SE/KAK/17.

“Bahwa pembatasan organisasi di luar perusahaan sudah dicabut oleh koperasi air kehidupan melalui surat edaran nomor 059 tanggal 18 adalah “rangkaian kebohongan”, karena pada faktanya di lingkungan koperasi air kehidupan hanya ada 1 organisasi pekerja/buruh yang diakui oleh pihak koperasi air kehidupan. Buktinya lihat saja plank nama yang berdiri tegak di depan kantor koperasi air kehidupan itu, tidak ada plank nama SPPI disitu, padahal organisasi SPPI sah berbadan hukum berdiri sebelum organisasi lain ada di koperasi air kehidupan, sesuai bukti pencatatannya nomor 568/DSTKT/II/2017/04 dan saat ini mutasi yang dilakukan oleh pihak koperasi air kehidupan terindikasi kedok union bustng untuk membrangus organisasi SPPI dari perusahaan,“ungkap Indra Gunawan kepada Kompas Riau,Jumat (14/11/2017).

Bahkan menurut Indra,  ketika  anggota PUK SPPI  menolak mutasi yang disertai demosi (penurunan jabatan),  perusahaan mendapat alasan melakukan PHK dengan hanya membayar 1 kali pesangon kepada anggota PUK SPPI 98% yang dimutasi adalah anggota SPPI dan  sampai saat ini pelakuan upah terhadap pekerja buruh anggota SPPI terus berjalan. Selain anggota PUK SPPI upah mereka sudah dibayar untuk tahun 2017 sesuai UMSP Propinsi Riau 2017 sebesar Rp.2.500.000,-.

“Jadi kalau Disnaker Propinsi Riau menyarankan kami untuk memperselisikan persoalan mutasi yang berujung PHK, maka kami berpendapat bahwa PPNS “mengabaikan seluruh bukti-bukti dan bukti petunjukan soal pelanggaran kebebasan berserikat yang telah susah payah kami kumpulkan,” kesal  Indra.

Lebih lanjut Indra menjelaskan, bahwa Pasal 28 undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, pasal 28 “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus,menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: Melakukan pemutusan hubungan kerja,memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Menurut Indra, semua hal diatas pasal 28 terjadi dilakukan oleh pihak koperasi air kehidupan,tekanan intimidasi dengan segala cara terjadu terus sampai saat ini dari 15 pengurus PUK SPPI yang tercatatkan di Disnaker Siak, saat ini hanya tinggal 2 orang SPPI yang belum di PHK dengan kedok mutasi.

“Apakah itu bukan tindakan pembrangusan, penghancuran organisasi SPPI secara terstruktur,terorganisir dan masif  dilakukan oleh perusahaan.Lalu kenapa kami dianjurkan mengugat menjadi perselisihan, sementara yang terjadi dilapangan sesuai surat edaran yang melarang belum dicabut oleh pihak koperasi air kehidupan, tapi disnasker seenaknya bilang sudah dicabut tanpa melihat faktanya dilapangan. Kami menduga ada oknum di Disnaker Propinsi Riau yang terindikasi bersekongkol membrangus SPPI dari  koperasi air kehidupan,”ucap Indra.

Lanjutnya, soal upah slip gaji pokok dari tahun 2011,2012,2013,2014,2015,2016 dan 2017 sudah semua diserahkan pengurus SPPI ke Disnaker Provinsi Riau, namun kenapa pada poin ke 8 masih dibuat alasan Disnaker Propinsi Riau untuk mempercepat proses masih meminta bukti tambahan. “PPNS Disnaker adalah penyidik yang kewenangan untuk melakukan proses hukum secara profesional,”harap Indra.

Indra mengatakan akan segera melaporkan Rasidin Siregar selaku Kadisnaker Provinsi Riau ke Ombusdman dan Menteri tenaga kerja. “Karena kami lihat Kadisnaker Propvinsi Riau terkesan tidak becus memimpin anak buahnya dalam menangani kasus ini secara profesiaonal, padahal bukti-bukti akurat terkait pelanggaran kebebasan berserikat sudah kami serahkan sejak bulan juni ke disnaker provinsi Riau,”kata  Indra.***(L.Y).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here