PT Ivo Mas Tunggal Diduga Sudah Cukup Lama Merugikan Negara

0
189

Pekanbaru,kompasriau-PT Ivo Mas Tunggal diduga kuat sudah cukup lama merugikan negara dari luas areal yang dikuasai diluar Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Awaknya kasus ini terungkap berdasarkan keterangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-FSPPI) Provinsi Riau, Indra Gunawan Sinulingga kepada petinggi media online  kompasriau.com.

Indra Gunawan Sinulingga mengaku mantan karyawan PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis itu mengakui mengetahui  secara pasti seluruh kasus-kasus yang merugikan negara dan karyawannya di lingkungan PT Ivo Mas Tunggal.

Indra Gunawan menyatakan harus membongkar seluruh kasus-kasus yang terjadi di lingkungan PT Ivo Mas Tunggal yang beroperasi di Kecamatan Kandis itu, pasalnya operasional PT Ivo Mas Tunggal Diduga sudah cukup lama merugikan negara.

Buktinya, pada 4 November 2017, Indra Gunawan Sinulingga, Kriston Sitompul dan Anton Tambunan telah melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada pimpinan PT Ivo Mas Tunggal yang berada di kecamatan Kandis, guna mempertanyakan soal data sertipikat RSPO PT Ivo Mas Tunggal dengan member 1-0056-08-000-00 yang beroperasi di Kecamatan Kandis (3 Pks,7 kebun+ 1 Plasma Sei Tapung Kabupaten Kampar) berbeda dengan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 20 Januari 2015.

“Kami sudah memberikan konfirmasi tertulis itu kepada seluruh petinggi PT Ivo Mas Tunggal dan ada bukti surat tanda penerimaan surat konfirmasi tertulis kami itu, tapi sampai saat ini, pihak PT Ivo Mas Tunggal masih bungkam,”ucap Indra Gunawan Sinulingga kepada Pemimpin Redaksi kompasriau.

Bahkan menurut Indra Gunawan , saat ini pihak PT Ivo Mas Tunggal sudah menanami kelapa sawit di daerah aliran sungai (Das), padahal, jika mengacu kepada Permenhut 328/Menhut-II/2009 tentang penetapan daerah aliran sungai dan Kepmenhut 52/Menhut/2001 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, pihak PT Ivo Mas Tunggal wajib dilepas 50 meter sebelah kanan dan 50 meter sebelah kiri daerah aliran sungai dan dihutankan.

Selain itu, Indra Gunawan sebagai Ketua DPC PWRI Siak, juga membeberkan kasus koperasi air kehidupan (K.A.K) dan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, diduga sudah cukup lama menjual CPO hasil produksi dari kawasan hutan kepada PT Ivo Mas Tunggal.

Sementara Kepala DL Humas, Wisnu Subrata masih memilih bungkam soal  daerah aliran sungai (DAS) di lingkungan PT Iva Mas Tunggal yang berada di Kecamatan Kandis, kendati awak media ini sudah upayakan konfirmasi kepada Wisnu Subrata via telepon genggamnya.

Begitu juga tim klarifikasi PT Ivo Mas Tunggal, hingga saat ini masih memilih bungkam soal luas areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan Kabupaten Siak.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa luas areal HGU PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, saat ini menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Bahkan bernama Fuji Efendy, Jumat (24/11/2017),  bertanya kepada kompasriau soal data pada sertipikat PT Ivo Mas Tunggal dengan Member 1-0056-08-000-00 di Kecamatan Kandis (3Pks,7 Kebun+1 Plasma Sei Tapung Kebupaten Kampar) berjumlah 30.63132 hektar.

Sedangkan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, pada tanggal 20 Januari 2015, menyampaikan bahwa luas areal HGU PT Ivo Mas Tunggal, luas keseluruhan 29.080 hektar.

“Mana yang satu yang benar. Mungkin ada penambahan yang sejak tahun 2015 dan pemerintah Kabupaten Siak belum menerbitkan, Ada selisih 1000 ha. Waduh,”kata Fuji Efendy kepada kompasriau via telepon genggamnya.

Fuji Efendy berhadap agar ketua DPRD Kabupaten Siak, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak dan anggota DPRD Kabupaten Siak Dapil IV berkenaan menyampaikan stantmen.

Menanggapi hal itu, Putra Kelana mengatakan bahwa dulu waktu hearing di kantor Bupati Siak sekitar tahun 2014, pihak BPN menyebutkan cuma 25 ribu hektar untuk lahan Sinarmas yang di Kandis, keseluruhan itu sudah disahkan oleh BPN Siak.

“Ada sekitar 20 orang yang mendengar pertanyaan BPN Siak itu,”kata Putra Kelana via telepon genggamnya.

Selain itu, Ismail Marzuki mengatakan  29.080 hektar, sedangkan suku sakai nuntut 24.000 hektar.”Apa yang terjadi, ternyata bolanya meninggalkan lapangan,”pesan Ismail Marzuki via telepon genggamnya, Jumat (24/11/2017).

Namun WH menyarankan agar mainkan legal standing aja, laporkan..tuntut secara hukum, diduga melanggar undang-undang lingkungan hidup,”kata WH.

Menanggapi hal itu, L.Yunus warga kota Pekanbaru, meminta kepada DPRD Siak yang membidangi kehutanan untuk membentuk pancus khusus guna melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi terkait penerbitan semua dokumen HGU PT Ivo Mas Tunggal di Kabupaten Siak.

“Kita minta kepada DPRD Siak untuk memanggil pihak PT Ivo Mas Tunggal dan instansi terkait di Riau, untuk mempertanyakan berapa luas areal HGU PT Ivo Mas Tunggal yang sebenarnya,karena kalau pihak PT Ivo Mas Tunggal melebihi 1000 hektar yang dikuasainya dari luas areal HGU yang sebenarnya, tentu tindakan itu merupakan tindakan merugikan negara,”ujar Yunus.

Berdasarkan data pada sertipikat RSPO PT Ivo Mas Tunggal dengan nomor member 1-0056-08-000-00 di Kecamatan Kandis (3 Pks,7 kebun + 1 Plasma Sei Tapung Kabupaten Kampar) berbeda dengan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, pada tanggal 20 Januari 2015. Dimana surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan bahwa luas areal HGU PT Ivo Mas  Tunggal, luas keseluruhan 29.080 hektar, namun di RSPO lengkap dengan titik kordinatnya, luas areal HGU PT Ivo Mas Tunggal 30.63132 hektar.

Informasi lain yang berhasil dihimpun tim awak media ini kecamatan Kandis menyebutkan PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis memiliki lahan mencapai luas 30.000 hektar lebih perkebunan sawit dengan 3 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berkapasitas 60 ton perjam.

PT Ivo Mas Tunggal adalah salah satu anak perusahaan terkemuka PT Smart Tbk suatu perusahaan produsen minyak Nabati terbesar di Indonesia  yang berpusat di Jalan HM. Thamrin Jakarta.

Kemudian PT Ivo Mas Tunggal, pada tanggal 8 Maret 2013 meraih sertivikasi ISPO perdana yang diserahkan oleh Memtan Juwono.

ISPO adalah satu program sertivikasi yang berazaskan kepada kepatuhan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.***(L.Y).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here