Oknum Ketua Yayasan Riau Madani “Kongkalikong” Dengan Oknum Perusak Hutan?

0
193

Pekanbaru,Kompasriau-Pemimpin Redaksi Kompas Riau, T.Sitompul pertanyakan perkara perdata kepada ketua umum Riau Madani, Surya Darma,S.Ag, soal putusan nomor: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn, yang telah dinyatakan mempunyai berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Pasalnya, sejumlah masyarakat di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir menyebutkan oknum ketua Yayasan Riau Madani “kongkalikong” dengan oknum pelaku perusak kawasan hutan agar lahan perkebunan sawit  seluas lebih kurang 377 hektar tidak diajukan untuk dieksekusi dan tindak pidana yang dilakukan Edi Kurniawan sebagai tergugat tidak dilaporkan ke Kepolisian.

“Demi keadilan, lalu kenapa tindak pidana yang dilakukan tergugat Edi Kurniawan tidak dilapor ketua Yayasan Riau Madani ke Polda Riau. Padahal perkara perdata  ini berkekuatan hukum tetap, tergugat Edi Kurniawan terbukti melakukan tindak pidana kegiatan merusak kawasan hutan di Kampar ini,”sebut salah seorang warga kepada awak media ini,Selasa (28/11/2017).

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Ketua umum Yayasan Riau Madani, Surya Darma, via telepon genggamnya, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan atau penjelasan.

Sepeti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Ketua Gerakan Pemuda Melayu (GPM) Provinsi Riau, Zoelfahmi meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo untuk melakukan peninjau terhadap alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas minas (HPT Minas) seluas 6.170 hektar menjadi perkebenan Kelapa Sawit tanpa izin Menteri LHK Republik Indonesia di kawasan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Menurut Zoelfahmi, hingga saat ini, pemilik perkebunan kelapa sawit tergugat Edi Kurniawan masih bebas melakukan aktivitasnya setiap hari di dalam kawasan hutan produksi terbatas minas, disinyalir tanpa adanya tindakan hukum dari oknum aparat, kendati Yayasan Riau Madani sudah memenangkan perkara perdatanya.

“Kami sudah laporkan kasus ini kepada bapak Presiden dan Kapolri. Jadi untuk kasus ini, kita minta kepada bapak Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk meninjau kawasan hutan yang diduga diporakporandakan Edi Kurniawan, karena oknum aparat penegak hukum disinyalir tak “bernyali” untuk melakukan tindakan hukum terhadap aksi pelanggaran hukum tersebut, padahal Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyatakan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan,”ungkap Zoelfahmi.

Menurut Zoelfahmi, alat berat oknum pengusaha masih bebas melakukan aktivitasnya di kawasan hutan lindung Tahura, yang disaksikan oleh oknum pejabat Dinas Kehutanan, Ketua RT/RW setempat dan tokoh masyarakat.

“Oknum petugas Dinas Kehutanan disinyalir tidak “bernyali” melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas alat berat tersebut beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pemerintah, sehingga alat berat tersebut pada tanggal 29 Maret diduga raib, entah dimana keberadaan alat berat itu sekarang,”ucap Zoelfahmi.

Lanjutnya, satu unit Alat berat diduga beroperasi secara ilegal di bibir sungai untuk memindakan air sungai ke kolam ikan Arwana dalam kawasan hutan Kabupaten Kampar.

“Satu unit alat berat PT Panca Eka beroperasi secara ilegal di kawasan hutan yang disaksikan oleh Kasi dan Staf Dinas LH Dan Kehutanan Provinsi Riau,Ketua RT/RW dan  sejumlah wartawan,”terang Zoelfahmi.

Anehnya, ketika hal tersebut dikonfirmasi via telepon genggam kepada petinggi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, namun hingga saat ini, petinggi Dinas Lingkungan hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau masih memilih bungkam soal alih fungsi kawasan hutan tersebut.

Untuk diketahui, bahwa Edi Kurniawan terbukti merubah fungsi kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan Kabupaten Kampar tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Namun,  kendati  Edi Kurniawan telah membangun jalan, perumahan, mess karyawan di atas lahan kawasan hutan tanpa izin dari Pemerintah, namun hingga saat ini, pihak Yayasan Riau Madani diduga tidak melaporkan kasus tindak pidananya ke Polda Riau, karena oknum pengurus Yayasan Riau Madani disebut-sebut sejumlah warga “kongkalikong” dengan oknum perusak kawasan hutan itu.

Padahal berdasarkan peta surat keputusan Menteri Kehutanan nomor:173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, bahwa jelas lahan seluas 377  hektar tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas. Kemudian pada tahun 1996 terhadap kawasan hutan produksi terbatas tersebut telah dilakukan tata batas di lapangan dan terhadap kawasan hutan produksi terbatas tersebut diberikan nama dengan kawasan hutan produksi terbatas Minas atau di singkat dengan “HPT Minas” dan berdasarkan berita acara Tata Batas Dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas.Mandau” dengan luas panjang batas 50.832.50 meter.

Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Mei 2016, dalam putusan nomor: 62/PPDT.G/2015/Bkn,  telah menyatakan  bahwa  Edi Kurniawan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitasnya di atas kawasan hutan tersebut, dan mengeluarkan seluruh karyawan kebunnya, dan kemudian mengalihkan kondisi kawasan hutan tersebut dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang berada di kawasan hutan tersebut.

Namun aneh menurut Harianto, bahwa hingga saat ini, Edi Kurniawan masih menguasai kawasan hutan tersebut, kendati putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Harianto, bahwa bernama Ationg, Bunsiong dan Ancu diduga melakukan aktivitas di atas  kawasan hutan di wilayah administrasi Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir.

“Lahan yang diduga dikelola Ationg, Bunsiong dan Ancu masih di kawasan hutan, yaitu HPT Minas berdasarkan berita acara tata batas dan peta batas kawasan hutan produksi terbatas dengan panjang batas lebih kurang 50.832.50 meter,”kata Harianto***(Ts/L.Y).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here