KPK Dan Polri Diminta Usut Tuntas Otak Pelaku Korupsi Dana Bansos

0
283

Bengkalis,kompasriau-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia diharapkan mampu menuntaskan otak pelaku penyelewengan dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, senilai Rp272.277.491.850,-, yang terindikasi merugikan negara tahun anggaran 2012 sebesar Rp.204,6 miliar.

Seperti diketahui, dana bantuan tersebut diduga telah terjadi mark up sebesar Rp204 miliar lebih dan tidak diterima sepenuhnya oleh badan/kelompok/lembaga/grup/ organisasi masyarakat yang berhak menerima.

Maka lembaga hukum anti korupsi KPK dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polri, diminta menelusuri secara terbuka dan serius menuntaskan dugaan permainan  antara oknum legislatif (DPRD) dan oknum eksekutif Pemda Bengkalis dan oknum calo pengajuan bahan proposal fiktif, agar pengusutan kasus dugaan korupsi yang sudah empat tahun berlalu bergulir.

“Siapapun yang terlibat menyelewengkan dana bansos dan hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 harus disikat tanpa pandang bulu,”tegas Ketua Pemantau Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), S Hondro, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jum’at (01/12/2017).

Dikatakan S Hondro, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diminta oleh DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, beberapa minggu lalu untuk saling kerjasama dengan pihak Kepolisian di Bareskrim Polri dan Polda Riau, harus memeriksa aktor intelektualnya, termasuk Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis-Riau.

“Jangan ada keraguan untuk mengusut segala bentuk indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, semua bentuk penyimpangan uang negara yang berasal dari uang rakyat, harus diusut tuntas. Minimal penegak hukum harus mampu memperbaiki citranya di mata masyarakat dalam kasus hukum,” tandas S Hondro.

Dikabarkan, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Sugeng, ketika ditemui wartawan dan LSM KPK, Jum’at (17/11/2017) di ruang kerjanya seputar adanya indikasi permainan dalam penanganan pihak Kepolisian di Bareskrim Polri dan Polda Riau sejak tahun 2013 mengatakan, “Kalau isi surat yang disampaikan oleh LSM KPK dalam lampiran dokumen data tambahan baru itu agar kasusnya di ambil alih KPK, nanti kami bahas dan melakukan konsultasi kepada penyidik bidang penindakan di KPK,”ujarnya singkat.

Sementara, praktisi hukum, Yhovizar SH, ketika diminta tanggapannya seputar dugaan kasus korupsi luar biasa yang melanda pejabat legislatif dan Pemda Bengkalis beberapa waktu lalu itu mengatakan, pihak kepolisian di Polda Riau sebenarnya harus benar-benar serius mengusut kasus korupsi bansos atau hibah, dan jangan ada tebang pilih, mengingat praktik dugaan korupsi ini diduga menggurita di lingkungan Pemda dan DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Buktinya, puluhan orang yang berstatus wakil rakyat di DPRD setempat bersama sama PNS lainnya di Pemda Bengkalis termasuk para calo porposal dana bansos fiktif itu telah diperiksa dan ada delapan (8) orang yang sudah tersangka, ditahan yang status hukum mereka telah inkrah dan atau diputus hukum penjara oleh hakim tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, “pungkas Yhovizar.

Oknum Kepala Desa di Kecamatan Bantan Bengkalis, yang diketahui salah satu diiduga pelaku “calo proposal” dana hibah/ bansos yang juga diduga ikut memperkayakan diri dari nilai anggaran bantuan tersebut, sebagaimana termuat di beberapa dakwaan Jaksa atau JPU dan didalam surat putusan Hakim Tipikor Pengadilan Pekanbaru.

Ketika dikonfirmasi wartawan via telepon genggamnya, Jum’at (01/12/2017) mengatakan, “Nanti saya hubungi pak, kurang jelas. Saya tidak tahu apa masalahnya, nantilah saya hubungi kembali,” ujarnya.

Lain hal Bupati Bengkalis, Amril Mukminin selaku anggota DPRD periode 2009-2014, dalam kasus dugaan korupsi yang sama, ketika di konfirmasi, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Bahkan dikonfirmasi secara tertulis awak media, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.

Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu, beberapa oknum pengacara yang dinilai pemahaman mereka soal penegakkan hukum dan aturan di republik ini, ingin merampas kebebasan Pers dan berekspresi terkait kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah untuk Kabupaten Bengkalis tersebut yang penanganannya sudah empat tahun bergulir ditingkat kepolisian.

Bahkan beberapa oknum penegak hukum itu, tidak segan-segan memberikan pernyataan “bohong”, mereka terkait kebenaran kasus yang terjadi yang diungkap media, dan pelaporan resmi oleh aktivis ke pihak lembaga hukum. Bahkan bobrok sang oknum penegak hukum itu pun, kini sudah mulai diungkap sumber, yang dipastikan suatu saat nanti terpublikasi. ***(anak cho).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here