Press Release Kejati Riau Dipertanyakan Praktisi Hukum

0
152

Pekanbaru,kompasriau-Press Release Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat (8/12/2017) dipertanyakan awak media dan Praktisi Hukum di Provinsi Riau, Pasalnya, Press Release tersebut masih ada poin yang belum dijelaskan secara rinci oleh petugas Kejaksaan Tinggi Riau.

Terkait hal tersebut, Kasi Penkum Kejati Riau,Muspidauan, SH.MH, ketika dikonfirmasi kompasriau diruangan kantornya, Senin (11/12/2017), sepertinya belum berkenan memberi penjelasan secara rinci.

“Kenapa ngak kalian tanya kemarin. Kan kemarin kita sudah press release, kok ngak ditanya,”ujar Muspidauan.

Menanggapi hal itu, Dr. Rudi Pardede, SH., MH selaku Praktisi Hukum di Provinsi Riau, mengatakan bahwa dari lembaran Press Release ini (Kejati Riau-red), dari enam butiran penjelasan itu, masih belum sepenuhnya memenuhi syarat hukum untuk diadakannya Press Release.

Ditambah lagi, kalau awak media melihat pada saat mengikuti Press Release, pihak Kejati Riau tidak turut menyertakan bukti dari hasil barang-barang sitaan tersebut, maka hal itu sangat tidak dibenarkan,”ungkap Rudi Pardede, Alumnus Program Doktoral dari Universitas Islam Bandung kepada kompasriau, Senin (11/12/2017).

Lanjutnya, kalau dilihat dari lembaran kertas press release ini, khususnya pada poin nomor dua, bahwa jumlah dari hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara tahap Dik dan Tut dalam bentuk uang tunai maupun Barang sangatlah besar, namun yang menjadi tanda tanya, mengapa dalam poin penyitaan aset Negara, berupa mobil dan sepeda motor belum dijelaskan secara rinci. Itu harus jelas, yang namanya hasil sitaan negara mesti dibuat jelas. Jangan seperti ini, kalaupun mobil yang disita, harus jelas mobil apa  yang disita itu,” tegas Rudi Pardede.

Dikatakan Rudi Pardede, kalau memang mau bekerja secara profesional, tentu kertas Press Release seperti ini tidak layak untuk disebarluaskan. “Harusnya rakyat dicerdaskan, ini data-datanya saja belum lengkap. Saya harap untuk selanjutnya, kalau ada Press Release mesti diikutsertakan barang-barang bukti sitaannya, sekalipun penyitaan aset berupa tanah dan lahan. Yah setidaknya SKGR ataupun sertipikatnya mesti ditunjukkan pada saat Press Release tersebut,” tukas Cendikiawan Muda HKBP Riau tersebut.

Begitu juga salah seorang pengurus LSM di Kota Pekanbaru, Ir. Ganda Mora, saat dimintai tanggapannya, Senin (11/12/2017), mengatakan bahwa kalau merujuk kepada lembaran kertas Press Release kejati Riau tersebut, pihaknya sebagai pengurus LSM di Pekanbaru mengapresiasi kinerja Kejari Riau. “Namun apabila diperhatikan, memang benar masih terdapat kekurangan. Pengejawantahan atas butiran Press Release masih belum Lengkap. Ada banyak pertanyaan atas hasil dari kinerja penanganan Perkara Tipikor Kejaksaan Tinggi se-Riau tahun 2017 ini,”kata Ganda

“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme pengembalian aset tersebut. Kalaupun aset maupun uang tersebut dikembalikan kepada Kas Negara ataupun Daerah, mestinya yang mengelolah itu harus Jelas, kemana muaranya,”ucap Ganda, Insinyur Tamatan Universitas Nommensen itu kepada kompasriau.

“Namun, kendati demikian, pada prinsipnya kita sangat mengapresiasi kinerja dari pihak Kejaksaan Tinggi Riau, hanya saja perlu adanya perbaikan terkait dengan penyampaian informasi seperti ini, apalagi terkait publikasi mengenai kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi pada saat ini. Intinya saya harap harus ada transparansi berkenaan dengan pengelolahan hasil dari penyelamatan kerugian keuangan Negara ini.  Transparansi harus ditegakkan,”harap Ganda.

Laporan :  Larshen Yunus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here