Ketua DPRD Dumai Digugat Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

0
309

Dumai, kompasriau-Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy, di gugat ke Pengadilan Negeri (PN) klas IA Dumai, oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Pusat, Rabu (13/1/2017), dugaan perbuatan melawan hukum

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI), Prof DR AM Hendropriyono ST SH MH, memberi kuasa kepada Abdul Wahab SH, untuk melakukan gugatan kepada Ketua DPRD Kota Dumai.

Sidang gugatan terhadap ketua DPRD Dumai hari ini, Rabu (13/12/2017), merupakan sidang perdana yang seyogianya agenda sidang mendengarkan pembacaan gugatan dari kuasa penggugat (Abdul Wahab AM SH – red).

Namun karena ketua DPRD Dumai, Gusri Effendy selaku tergugat masih berhalangan hadir ke persidangan PN Dumai tanpa pemberitahuan resmi, maka proses sidang perkara ini ditunda sehingga sidang hanya berjalan singkat saja.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini di PN Dumai, bahwa hakim Firman Khadafi Tjindarbumi SH, akan memimpin sidang perkara tersebut dan mengagendakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan, Rabu 20 Desember 2017.

Kepada awak media ini, usai sidang, Abdul Wahab AM SH, selaku kuasa PKPI Pusat mengatakan, bahwa Ketua DPRD Dumai, digugat dugaan perbuatan melawan hukum karena Gusri Effendy selaku ketua DPRD Dumai terindikasi tidak melaksanakan perintah undang-undang yang diusulkan oleh PKPI tentang PAW.

“Ketua DPRD Kota Dumai seharusnya melanjutkan proses PAW kepada KPU Dumai, karena Gusri Effendy sudah menerima surat usulan PAW dari ketua umum PKPI. Jadi seharusnya Gusri Effendy dengan jabatannya harus menjalankan amanah undang-undang tentang PAW tersebut,”urai Abdul Wahab.

Menurut Abdul Wahab, bahwa usulan PAW yang diusulkan oleh Pimpinan Partai kepada ketua DPRD Kota Dumai, adalah pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Dumai atas nama Yusuf Manullang untuk digantikan dengan Parluhutan Harianja namun tidak kunjung dilaksanakan.

Disinggung soal alasan kenapa muncul surat usulan PAW anggota DPRD Dumai atas nama Yusuf Manullang digantikan Parluhutan Harianja oleh pimpinan pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kata Abdul Wahab, karena kader lama partainya tidak layak dan diduga melanggar ADRT partai, sehingga kader ini dipecat, imbuhnya.

Senada penjelasan Abdul Wahab SH, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Riau, H Tan Hardi, kepada awak media ini membenarkan soal usulan PAW tersebut.

Di lingkungan PN Dumai pasca sidang perdana perkara gugatan menggugat Ketua DPRD Kota Dumai, Tan Hardi membenarkan kalau Yusuf Manullang sudah dipecat sebagai kader partainya sehingga pimpinan PKPI pusat mengirimkan surat pengusulan PAW kepada ketua DPRD Dumai.

“Pemecatan terhadap Yusuf Manullang oleh pimpinan partai sudah melalui proses di Mahkamah partai dan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat pemecatan dan pemberhentian sebagai dewan di DPRD Kota Dumai oleh ketua umum Hendropriyono,” jelas Tan Hardi.

Sehubungan dengan adanya surat usulan PAW dari PKPI ungkap Tan Hardi, semestinya Ketua DPRD hanya melanjutkan proses PAW tersebut ke KPU Dumai sesuai undang-undang yang berlaku tentang PAW, namun hal ini diduga tidak dilaksanakan Ketua DPRD Dumai.

Karena hal itu, Ketua Umum PKPI, Hendropriyono mengajukan gugatan terhadap ketua DPRD Dumai, melalui Dewan Pimpinan Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Kota Dumai,“jelas Tan Hardi.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendy, belum berhasil ditemui awak media ini di kantor DPRD Dumai, karena ketika diupayakan untuk menemuinya, guna konfirmasi, menurut salah seorang pegawai di kantor DPRD Dumai, Ketua DPRD Dumai tidak berada di kantor DPRD Dumai.

Laporan: Aston Tambunan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here