Oknum Pejabat Di Sumut Diduga Bisa Atur Oknum Aparat Di Riau

0
552

IMG-20170705-WA0001Siak,kompasriau-Oknum pendiri Koperasi Air Kehidupan (K.A.K), yang disebut-sebut berkantor  di Provinsi Sumatera Utara, diduga bisa atur oknum aparat yang berkompoten di Provinsi Riau untuk melakukan PHK sepihak sekaligus melakukan pengosongan rumah dinas karyawannya secara paksa, tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

KAK 1
Korban pengosongan rumah dinas karyawan secara paksa

Menurut salah seorang karyawannya korban PHK bernama Sadarman Ndraha, tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-sam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, diduga memakai tangan sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah dinas karyawannya korban PHK sepihak, tak berprikemanusiaan.

“Pemilik koperasi air kehidupan seperti “kebal hukum”, karena pemilik K.A.K diduga  bisa atur oknum aparat di Riau ini, sehingga bisa sesuka hatinya untuk PHK karyawan dan mengosongkan rumah dinas karyawan secara paksa tanpa penetapan PHI,”keluh Sadarman dikantor media kompasriau baru-baru ini.

Salah satu bukti menurut Sadarman, bahwa barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak karyawan, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga dirampas dari dalam rumah dinas karyawannya  korban PHK, dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Libo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis, pada tanggal 2 Juni 2017.

42 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan di PHK tanpa penetapan PHI dan tidak mendapat pesangon dari managemen koperasi air kehidupan. Kemudian dilakukan tindakan pengosongan rumah dinas karyawan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur, disaksikan oknum anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Aparat penegak hukum yang melihat  kejadian itu seakan terkesan berpihak kepada pihak pengusaha perkebunan koperasi air kehidupan yang telah melakukan tindakan pengosongan terhadap rumah kayawannya  secara paksa.

Kejadian tersebut sudah dilapor ke pihak Kepolisian Siak, dugaan tindak pidana perampasan, pengrusakan barang dan dugaan pelecehan seksual, sesuai surat tanda penerimaan laporan No.Pol: STPL/145/VI/2017/Riau/Res Siak/Sektor Kandis.

“Tapi sampai saat ini, kasus tersebut belum disidangkan di pengadilan, walaupun kasus  itu sudah dilapor ke polisi sejak tanggal 2 Juni 2017,”ujar Sadarman.

Pimpinan Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang dan Senior Manager Koperasi Air kehidupan, Ir Harianto Siburian, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi awak media ini soal pengosongan karyawan korban PHK tersebut, namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapannya.

Thamrin salah seorang Pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI) korban PHK mengaku sangat kecewa atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan korban PHK sepihak dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan K.A.K, pada tanggal 2 Juni 2017.

Pengosongan rumah karyawan oleh sekelompok preman diduga sengaja didatangkan oleh pihak koperasi air kehidupan untuk mengeluarkan barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Lanjutnya, pengurus PUK serikat pekerja perjuangan indonesia telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap pengurus dan anggota PUK SPPI K.A.K.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen K.A.K, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan K.A.K secara sistematis, masif dan bersetruktur,’”ungkap Thamrin.

Dikatakan Thamrin, sejak berdirinya PUK SPPI K.A.K hanya anggota dan pengurus SPPI yang selalu terkena alasan mutasi, sementara karyawan/pekerja K.A.K lainnya yang bukan anggota SPPI tidak pernah terkena imbas mutasi.

“Kami lihat disinyalir sebagai  alasan untuk membungkam sekaligus memberantas organisasi SPPI di lingkungan koperasi air kehidupan,”ungkapnya.

Selain itu, karyawan korban PHK bernama Jakiman mengaku bahwa selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.300.000,-/bulan.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan,tapi saya bekerja sebagai mandor di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.300.000,-.,”ujar Jakiman.

Menurut Sakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap sejumlah karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Ketika ditanya, apakah karyawan koperasi air kehidupan sudah mengikuti program BPJS Kesehatan.? Dikatakan Jakiman, berdasarkan data-data dari BPJS kesehatan hanya berjumlah 250 orang pekerja koperasi air kehidupan yang mengikuti program BPJS kesehatan.

“Dari 700 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan, tapi hanya berjumlah 250 orang karyawan yang terdaftar sesuai data di kantor BPJS kesehatan,”ujar Jakiman.***(Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here