Kenapa Ir Bincar Situmorang Dan Luhut Bincar Panjaitan Masih Bungkam.?

0
1028

Catatan kompasriau.com tahun 2017

IMG-20171016-WA0011Kenapa hingga saat ini, Ir Bincar Situmorang dan Luhut Bincar Panjaitan masih memilih bungkam terkait namanya disebut-sebut di lingkungan Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan di PT Dian Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam, yang diduga beroperasi di dalam kawasan hutan di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Padahal Pemimpin Redaksi kompasriau.com pada tahun 2017, telah melayangkan konfirmasi secara tertulis  kepada Ir Binsar Situmorang dan Luhut Bincar Panjaitan, terkait dugaan usaha perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan terindikasi dibeking oknum Menteri di Jakarta.

KARYAWAN KAKPasalnya, usaha perkebunan kepada Sawit tersebut dikatakan anggota DPRD Siak beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.

Data-data akurat yang berhasil dihimpun tim kompasriau.com di lapangan, bahwa beraninya oknum pemilik Koperasi Air Kehidupan dan oknum Direktur Utama PT Dian Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan seluas 7000 hektar, terindikasi dibeking oknum Menteri di Jakara.

IMG-20170605-WA0001Bahkan sejumlah karyawan korban PHK sepihak di Desa Sam-Sam yang berhasil di wawancara awak media ini menyebut oknum aparat yang berkompoten di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau “tidak akan berani” melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas Koperasi Air Kehidupan di dalam kawasan hutan, dikarenakan dugaan adanya campur tangan oknum yang berkompoten di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta. Karena oknum Menteri berinisial LBP disebut-sebut masih kerabat Ir Bincar Sitomurang.

Terkait informasi tersebut, IMG-20170705-WA0001awak media ini telah melayangkan konfirmasi tertulis kepada oknum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berinisial LBP, guna keseimbangan pemberitaan, namun hingga saat ini, oknum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman LBP masih memilih bungkam.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kabupaten Siak, bahwa Ir Bincar Situmorang tercatat salah seorang pendiri koperasi air kehidupan (K.A.K), yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan seluas 7000 hektar di Kabupaten Siak,Provinsi Riau.

IMG-20170705-WA0002Saat ini, Ir Bincar Situmorang disebut-sebut masih menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi, keuangan, pembangunan aset dan sumber daya alam di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara-Sumut.

Menurut ketua SPPI Riau, Indra Gunawan, bahwa Ir Bincar Situmorang diduga sebagai pejabat penting di lingkungan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

IMG-20171116-WA0010Bincar Situmorang adalah anak tertua dari owner pemilik yang juga warga Sumatera Utara  dan Dian Anggara Situmorang adalah anak dari Ir Bincar Situmorang sebagai pendiri Koperasi Air Kehidupan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Bahwa dalam daftar anggota K.A.K di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Siak, bahwa bernama Ir Bincar Situmorang  salah satu anggota pendiri koperasi air kehidupan sejak tanggal 15 Mei 2007, dan pekerjaan PNS.

Gencarnya pemberitaan terkait kasus tersebut, anggota DPRD Siak menyatakan siap menjadi saksi, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit koperasi air kehidupan atau PT Aek Natio Grup di KM-18 Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan.

“Kami DPRD Siak sudah pernah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum di Propinsi Riau, tetapi sampai saat ini operasional koperasi air kehidupan  masih tetap lancar melakukan aktivitas di dalam kawasan, padahal saya siap bersaksi bahwa lahan Koperasi Air Kehidupan berada dalam kawasan hutan,”kata Mhd Ariadi Tarigan kepada kompasriau.

Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak pernah memberi rekomendasi pembukaan perkebunan sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Bengkalis.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini mengaku baru mendengar yang namanya koperasi air kehidupan beroperasi di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis.

Oknum pendiri Koperasi Air Kehidupan , yang disebut-sebut berkantor  di Provinsi Sumatera Utara, diduga bisa atur oknum yang berompoten di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau, untuk melakukan PHK sepihak sekaligus melakukan pengosongkan rumah dinas karyawannya secara paksa, tanpa putusan PHI.

Menurut Sadarman, tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-sam,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, diduga memakai tangan sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah dinas karyawannya korban PHK sepihak, tak berprikemanusiaan.

“Pemilik koperasi air kehidupan seperti “kebal hukum”, karena pemilik K.A.K diduga  bisa atur oknum aparat di Riau ini, sehingga bisa sesuka hatinya untuk PHK karyawan dan mengosongkan rumah dinas karyawan secara paksa,”kata Sadarman.

Salah satu bukti menurut Sadarman, bahwa barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak karyawan, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga dirampas dari dalam rumah dinas karyawannya  korban PHK, dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Libo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis, pada tanggal 2 Juni 2017.

42 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan di PHK tanpa penetapan PHI dan tidak mendapat pesangon dari managemen koperasi air kehidupan. Kemudian dilakukan tindakan pengosongan rumah dinas karyawan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur, disaksikan oknum anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Pimpinan Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang dan Senior Manager Koperasi Air kehidupan, Ir Harianto Siburian, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi awak media ini soal pengosongan karyawan korban PHK tersebut, namun hingga kabar ini dimuat belum ada tanggapannya.

Sadarman korban PHK mengaku sangat kecewa atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan korban PHK sepihak dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan K.A.K, pada tanggal 2 Juni 2017.

Pengosongan rumah karyawan oleh sekelompok preman diduga sengaja didatangkan oleh pihak koperasi air kehidupan untuk mengeluarkan barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Lanjutnya, pengurus serikat pekerja perjuangan indonesia (SPPI) telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap pengurus dan anggota PUK SPPI K.A.K.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen K.A.K, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan K.A.K secara sistematis, masif dan bersetruktur,’”ujar Sadarman.

Sejak berdirinya PUK SPPI K.A.K hanya anggota dan pengurus SPPI yang selalu terkena alasan mutasi, sementara karyawan/pekerja K.A.K lainnya yang bukan anggota SPPI tidak pernah terkena imbas mutasi.

Selain itu, karyawan korban PHK bernama Jakiman mengaku bahwa selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya Rp. 1.380.330,-/ bulan.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan,tapi saya bekerja sebagai mandor di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum Rp. 1.380.330,-.,”kata Jakiman.

Menurutnya, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap sejumlah karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Ketika ditanya, apakah karyawan koperasi air kehidupan sudah mengikuti program BPJS Kesehatan.? Dikatakan Jakiman, berdasarkan data-data dari BPJS kesehatan hanya berjumlah 250 orang pekerja koperasi air kehidupan yang mengikuti program BPJS kesehatan.

“Dari 700 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan, tapi hanya berjumlah 250 orang karyawan yang terdaftar sesuai data di kantor BPJS kesehatan,”kata Jakiman.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here