Bapak Presiden RI, Kenapa Pelaku Pelanggar Undang-Undang RI N0.18 Masih Merajalela Di Siak?

0
374

Catatan kompasriau.com

IMG-20170619-WA0006Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir H. Joko Widodo, kenapa para pelaku pelanggar pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 18 tantun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan, masih merajalela di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.?

Kenapa masih terjadi pengosongan rumah dinas karyawan tetap secara paksa di lingkungan Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) dan juga pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sepihak tanpa penetapan PHI.?

IMG-20170705-WA0002Padahal aktivitas Koperasi Air Kehidupan  yang  berlokasi di jalan Chevron Km.18 Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sudah berulang kali dipublikasikan media ini, bahwa aktivitas K.A.K belum mengantongi izin, baik dari Pemerintah Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, namun hingga saat ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup IMG-20170716-WA0002Dan Kehutanan Provinsi Riau maupun dari Kementerian LH Kehutanan RI belum melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Diharapkan pihak Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat memberi ruang akses lebih terbuka kepada pers untuk mengakses informasi bagi kebutuhan publik, guna mewujudkan prinsip transparasi sebagai salah satu syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik, karena hingga saat ini, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru, masih memilih bungkam soal dugaan keberhasilan pihak Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) menguasai kawasan hutan seluas 7000 hektar secara ilegal di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Hasil wawancara tim kompasriau.com di Kabupaten Siak.

FB_IMG_1498218139020Anggota DPRD Siak Komisi II, Ir Ariadi Tarigan, saat dikonfirmasi tim kompasriau di Pekanbaru, mengatakan bahwa lahan perkebunan sawit  koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar itu belum ada pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik.

“Jadi perbuatan pihak koperasi air kehidupan diduga melanggar undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang kejahatan Kehutanan. Pelanggaran ini dapat di pidana dan denda miliaran rupiah,”kata Ir, Ariadi Tarigan.

IMG-20170619-WA0003Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak, Candra, saat dikonfirmasi awak media ini diruang kerjanya mengatakan, “Saya baru mendengar nama koperasi air kehidupan. Seingat saya dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Siak belum merekomendasikan terkait pembukaan kebun sawit atas nama Koperasi Air Kehidupan. Apakah petunjuk teknis maupun konfirmasi terkait keberadaan lokasi kebun sawit KAK tersebut,”kata Chandra.

IMG-20170619-WA0008Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Siak, Zulfikri, saat ditemui awak media ini mengatakan, “Baru kali ini saya mendengar nama Koperasi Air Kehidupan. Setahau saya Koperasi Air Kehidupan belum mengatongi izin dari DPMPST Kabupaten Siak,”kata Zulfikri.

Dalam liputan tim kompasriau.com tahun 2017, terindikasi bahwa tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan bersama sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI dan tak berprikemanusiaan.

Barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok preman dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian.

Tim kompasriau.com sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KAK, pada tanggal 2 Juni 2017.

Berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Berjumlah 42 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di K.A.K di Kecamatan Kandis.

Upah minimum sektor pertanian (UMSP) Karyawan K.A.K Rp.1.380.330,-/bulan

Kendati dinas ketenagakerjaan Provinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, agar PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak manajemen K.A.K masih melakukan PHK terhadap 42 karyawan diduga tanpa mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

Pemutusan hubungan kerja jelas sudah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI, namun, pihak K.A.K masih melakukan PHK kepada karyawannya tanpa adanya penetapan dari PHI.

Dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak karyawan sebelumnya.

FUK Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI) di Kecamatan Kandis  telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen K.A.K terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI KAK.

Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen K.A.K, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan KAK secara sistematis, masif dan bersetruktur.

Menurut karyawan tetap bernama Jakiman, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya Rp.1.380.330,-/bulan.

Jakiman sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan sebagai mandor transport di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum Rp. 1.380.330,-.

Tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Pimpinan Koperasi Air Kehidupan  yang beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Taman Setia Budi Indah Medan-Sumut, yang disebut-sebut bernama Dian Anggara C.Situmorang, hingga saat ini masih memilih bungkam soal upah karyawan di lingkungan K.A.K, kendati awak media ini sudah upayakan konfirmasi via telepon genggam dan Whatspp, dengan nomor 081123348…maupun konfirmasi secara tertulis soal upah pokok karyawannya Rp. 1.380.330,-dan lahan K.A.K  seluas 7000 hektar diduga berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Siak.

Begitu juga, staff HRD Koperasi Air Kehidupan, Nircantua Sinurat, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon genggam, dengan nomor 0823903071.., namun hingga saat ini, Nircantua Sinurat masih bungkam.

Berdasarkan slip gaji yang dibuat staff HRD koperasi air kehidupan,Nircantua Sinurat, pada bulan maret 2017, bahwa upah pokok karyawan tetap bernama Jakiman Situmorang, jabatan mandur gaji pokok Rp.1.380.330,-/bulan. Karyawan tetap bernama Roma Rio Simaremare, jabatan Mekanik gaji pokok Rp.1.380.330,-.Karyawan tetap bernama Manri Siringo-Ringo, jabatan sopir BM 9577 SA, upah pokok Rp. 1.380.330,-/bulan.

Karyawan tetap bernama Zulkifli, jabatan sopir BH 9327 SC, upah pokok Rp. 1.380.330.-. Karyawan tetap bernama Sabam Simanjuntak, jabatan sopir BM 9130 SA, upah pokok Rp. 1.380.330,-. Karyawan tetap bernama Cisanto, jabatan Op Jhondere III, upah pokok Rp. 1.380.330,-. Karyawan tetap bernama Sapri, upah pokok Rp.1.380.330,-. Karyawan tetap bernama Baringin Pasaribu, upah pokok Rp. 1.380.330,-. .Karyawan tetap bernama Riswan Saruksuk, upah pokok Rp. 1.380.330,-

Dalam Pasal 88 undang-undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi,”Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidup yang layak bagi Kemanusian.

Aktivitas PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis Di Kawasan Hutan

PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis, diduga tidak memiliki izin melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Pabrik Kelapa Sawit Muatara  Samsam Kandis  diduga menampung buah kelapa sawit dari kawasan hutan seluas 7000 hektar. Hal tersebut juga diakui oleh anggota DPRD Siak yang membidangi kehutanan.

“Lahan koperasi air kehidupan seluas 7000 hektar berada di dalam kawasan hutan dan PT Anggara Persada PKS Mutiasa Samsam Kandis, diduga tidak memiliki izin bebas beroperasi di dalam kawasan hutan,”kata anggota DPRD Siak, Ir Mhd  Ariadi.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here