Kenapa Menteri LHK “Tak Bernyali” Menindak Pelaku Perusak Hutan 5000 Ha Di Kampar?

0
240

Catatan kompasriau

IMG-20170819-WA0000Sebagai tindak lanjut surat Redaksi kompasriau.com, pada tanggal 27 Februari 2017, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir H.Joko Widodo,  Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah menindaklanjuti surat kompasriau tersebut kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia.

Sebagai respon atas surat tersebut, Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, telah menindaklanjuti informasi akurat yang disampaikan oleh Redaksi kompasriau kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Kendati dari pemeriksaan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tahun 2015, bahwa status dan legalitas tanah tersebut terbukti berada di dalam kawasan hutan, namun hingga saat ini, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru dan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehunanan Republik Indonesia “tak bernyali” untuk menangkap atau memberantas aksi para pelaku perusak kawasan hutan Produksi terbatas (HPT), di wilayah hukum Kabupaten Kampar itu.

Walaupun status tanah yang dikuasai oleh Edi Kurniawan terbukti berada di dalam kawasan hutan, namun hingga saat ini, penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menetapkan Edi Kurniawan baik perorangan ataupun korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagai tersangka sebagaimana diancam pidana dalam pasal 92 UU RI N0: 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan.

Sesuai hasil investigasi tim kompasriau.com, bahwa para pelaku perusak kawasan hutan/kawasan Taman Hutan Raya ribuan hektar di wilayah administrasi Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir,Kabupaten Kampar terbukti masih bebas setiap hari merajalela melakukan aktivitasnya tanpa adanya tindakan hukum dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia, padahal  alih fungsi kawasan hutan tersebut telah berulang kali dipublikasikan kompasriau.com.

Hal tersebut diperkuat dengan semakin berani  Edi Kurniawan dan kawan-kawannya mengalih fungsikan lahan kawasan hutan Taman Hutan Raya menjadi perkebunan kelapa sawit  ribuan hektar tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ironisnya, meskipun Edi Kurniawan,dkk dengan sengaja telah memamfaatkan kawasan hutan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Kabupaten Kampar, namun hingga saat ini belum ada tindakan hukum dari penyidik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Padahal tindakan oknum pelaku perusak kawasan hutan di kawasan Kabupaten Kampar telah dinyatakan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam amar putusan nomor: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn, bahwa perbuatan pelaku bernama Edi Kurniawan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang nomor;41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang berbunyi “setiap orang dilarang mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah “jo melanggar ketentuan pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang berbunyi “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan”.

Putusan nomor: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Para pelaku perusak kawasan hutan tersebut telah menguasai dan menanami kelapa sawit di lahan kawasan hutan sejak tahun 2000. Bahkan para pengusaha perkebunan kelapa sawit telah membangun jalan poros dan jalan blok, perumahan, Mess dan membangun fasilitas lainnya di atas lahan kawasan hutan tersebut.

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara perdata telah menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitas perkebunan sawit dan mengeluarkan seluruh karyawan atau pekerja yang berada di kawasan hutan.

Edi Kurniawan harus memulihkan kondisi kawasan hutan dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit dan kemudian menghutankan kembali seluruh okjek sengketa itu. Setelah itu, Edi Kurniawan menyerahkan okjek sengketa seluas lebih kurang 377 hektar kepada negara, yaitu Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia.

Dalam catatan tim kompasriau.com, bahwa di wilayah administrasi Desa Kota Garo,Kecamatan Tapung Hilir, secara geografis letak tanah kawasan hutan yang dikuasai Edi Kurniawan, sebelah barat laut sepanjang 1.700 meter berbatasan dengan jalan koridor PT Arara Abadi. Sebelah tenggara sepanjang 1.400 meter berbatasan dengan jalan. Sebelah Timur Laut sepanjang 1.800 meter berbatasan dengan kebun kelapa sawit Bunsiong yang masih berstatus kawasan hutan/ kawasan Taman Hutan Raya Minas. Sebelah Barat sepanjang 2.750 meter berbatasan dengan kebun kelapa sawit Amansyah alias Ationg dan kebun kelapa sawit Ancu, yang masih berstatus kawasan hutan Taman Hutan Raya Minas.

Bukan hanya Edi kurniawan yang menduduki kawasan hutan Taman Hutan Raya seluas lebih kurang 5000 hektar, tetapi bernama Amansyah alias Ationg, Ancu dan Bunsiong diduga menduduki kawasan hutan di kawasan Kecamatan Tapung hilir ini. Namun hingga saat ini, Edi Kurniawan, Ationg maupun Bunsiong, belum memberi tanggapan terkait perkara tersebut, kendati tim kompasriau.com telah berupaya untuk menemuinya, guna dimintai tanggapannya soal perusakan kawasan hutan Taman Hutan Raya di kawasan Desa Kota Garo tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here