Oknum Yang Berkompoten Di BPN Diduga Konspirasi Dengan Oknum Petinggi PT IMT Merugikan Negara?

0
243

Pekanbaru,kompasriau-Oknum yang berkompoten di Propinsi Riau maupun di Pusat diduga konspirasi dengan oknum berkompoten di PT Ivo Mas Tunggal soal dugaan kelebihan Hak Guna Usaha (HGU) dan daerah aliran sungai (DAS) di lingkungan PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Menurut sejumlah warga di Kecamatan Kandis, hingga saat ini, oknum bidang infrastruktur dan Pertanahan kanwil BPN Propinsi Riau terkesan belum melakukan tindakan hukum untuk pemeliharaan daerah aliran sungai di kawasan operasional PT Ivo Mas Tunggal, padahal PT Ivo Mas Tunggal mestinya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang berada di kawasan operasionalnya itu.

“Kemungkinan ada indikasinya oknum yang berkompoten di BPN melakukan persekongkolan jahat merugikan negara dari sektor dugaan kelebihan HGU itu. Atau mungkin bisa jadi adanya KKN antara oknum petugas yang berkompoten dengan oknum yang membidangi HGU di PT PT IMT itu,”ungkap Jeston kepada tim kompasriau.com di Pekanbaru, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Indra Gunawan, dari dulu anak sungai Samsam dan anak sungai Mandau tempat warga sakai untuk mencari ikan, tetapi saat ini daerah aliran sungai Samsam tersebut sudah ditanami oleh pihak PT Ivo Mas Tunggal.

Anehnya, kendati media ini sudah berulang kali menginformasikan kasus tersebut kepada pihak yang berkompoten di BPN Propinsi Riau maupun Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, namun hingga saat ini, oknum yang berkompoten di Provinsi Riau masih belum mengklarifikasi  kepada awak media ini berapa sebenarnya luas areal HGU PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Kuat dugaan adanya persekongkolan jahat soal indikasi kelebihan luas HGU PT Ivo Mas Tunggal  di kawasan Kabupaten Siak itu, diperkuat dengan masih bungkamnya  tim klarifikasi PT Ivo Mas Tunggal soal luas HGU  perkebunan kelapa Sawit  PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis tersebut, padahal awak media ini telah upayakan konfirmasi secara tertulis kepada pihak  PT Ivo Mas Tunggal, yang berkantor di Kecamatan Kandis, Pekanbaru maupun di Jakarta.

Begitu juga,  Kepala DL Humas, Wisnu Subrata masih memilih bungkam soal  DAS di lingkungan PT Iva Mas Tunggal itu, kendati kompasriau sudah upayakan konfirmasi kepada Wisnu Subrata via telepon genggamnya.

Berdasarkan data-data akurat kompasriau tahun 2017, bahwa PT Ivo Mas Tunggal terindikasi menyalahi aturan yang termaktub didalam Permenhut nomor 52/Menhut tahun 2001 dan Permenhut nomor 328/Menhut tahun 2009 terkait dengan Operasional dan Pengelolahan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pihak PT Ivo Mas Tunggal di Kacamatan Kandis sudah menanami kelapa sawit di daerah aliran sungai, padahal, jika mengacu kepada Permenhut 328/Menhut-II/2009 tentang penetapan daerah aliran sungai dan Kepmenhut 52/Menhut/2001 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, pihak PT Ivo Mas Tunggal wajib dilepas 50 meter sebelah kanan dan 50 meter sebelah kiri daerah aliran sungai dan dihutankan.

Selain itu, berdasarkan Sertifikat RSPO dari PT Ivo Mas Tunggal, dengan nomor Registrasi Member: 1-0056-08-000-00, bahwa  di kawasan Kecamatan Kandis ditemui 3 (tiga) unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta 1 (satu) unit Plasma Sei Tapung,  sedangkan angka yang ditunjukkan oleh data dari BPN Kabupaten Siak per 20 Januari 2015, bahwa luas areal HGU  PT Ivo Mas Tunggal secara keseluruhan sebesar 29.080 Hektar, tetapi kalau merujuk  hasil dari RSPO yang disertai dengan titik koordinatnya, yakni berada pada angka 30.631,32 Hektar. Angka di Kecamatan Kandis tersebut hanyalah ukuran lahan saja, seluas  30.000 ribu hektar lebih,  diluar dari Hak Guna Bangunan, yakni terdiri atas 3 (unit) Pabrik Kelapa Sawit, yang diperkirakan menghasilkan 60 ton per jamnya.

Lain halnya,  data yang berasal dari Kanwil BPN Provinsi Riau.  bahwa  merujuk hasil pengecekan oleh bidang Infrastruktur dan Pertanahan, hanya ditemukan angka sebesar 25.053,287 hektar lahan perkebunan milik PT Ivo Mas Tunggal yang berlokasi di Kecamatan Kandis, Kabupaten Kampar.  Tentunya apabila ketiga angka tersebut disejajarkan, akan jelas ketimpangannya.

“Ini perbedaan angkanya kok jauh sekali, apakah ini ngak salah” tanya tim kompasriau kepada Saleh Mardani selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Pertanahan Provinsi Riau.  Semestinya range angka ini tidak terlalu jauh, namun faktanya justru terbalik. Kalau begini, siapa yang harus disalahkan ? Tindakan apa yang akan dilakukan BPN Riau terhadap PT Ivo Mas Tunggal ?,”tanya tim kompasriau kepada Saleh Mardani.

Namun Saleh Mardani  hanya sebatas menjawab normatif saja, bahwa mereka terlebih dahulu akan melakukan inventarisir sekaligus identifikasi atas temuan Data tersebut.  Bilamana benar dan terbukti menyalahi aturan, perusahaan tersebut akan diberi sangsi.

“Ya, tentunya pasti bertahap,  teguran pasti akan kami lakukan, namun bertahap. Kalau sudah dinilai perlu adanya tindakan, maka kami akan segera memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut. Intinya upaya kita yang paling utama, memaksa mereka (PT Ivo Mas Tunggal-red)  untuk segera mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai tersebut sebagaimana mestinya, perusahan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang berada di kawasan operasionalnya tersebut,”kata Saleh.***(Red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here