Ketua DPRD Dumai Tidak Pernah Hadiri Panggilan Pengadilan Negeri Dumai?

0
645
Jpeg

Dumai,kompasriau-Kuasa Hukum Penggugat, Abdul Wahab.AM,SH dan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia Kota Dumai, Ir.Parluhutan Harianja, kecewa karena Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendy tidak pernah hadir mediasi di Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Dumai, dugaan perbuatan melawan hukum.

“Kami sangat kecewa, karena pengadilan negeri Dumai sudah 3 kali memanggil ketua DPRD Dumai untuk mediasi dalam perkara ini, tetapi sampai hari ini, sudah panggilan ke 3, Ketua DPRD Dumai terkesan “tidak indahkan panggilan Pengadilan Negeri Dumai ini”,ungkap Parluhutan Harianja kepada awak media ini di Pengadilan Negeri Dumai, Kamis (25/1/2018).

Padahal menurut Parluhutan Harianja, bahwa minggu lalu, pengacaranya ketua DPRD Dumai sudah berjanji akan menghadirkan ketua DPRD Dumai  untuk mediasi hari ini, Kamis (25/1/2018), karena minggu lalu, pengacaranya Ketua DPRD  tidak bisa mengambil keputusan di dalam mediasi perkara ini.

“Kalau memang pengacaranya sudah betul-betul ditunjuk dan berjanji akan menghadirkan Ketua DPRD hari ini untuk mediasi, tetapi kenyataanya, pengacaranya pun tidak bisa hadir hari ini, terus terang kami  sangat kecewa, karena hari ini panggilan ke 3 kepada Ketua DPRD Dumai, tapi pengacaranya pun tidak hadir,”ungkap Ketua Dewan Kabupaten PKPI Kota Dumai, Parluhutan Harianja dengan nada kecewa.

Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendy, ketika dikonfirmasi awak media ini via pesan singkat (SMS), menyarankan agar awak media ini konfirmasi kepada pengacaranya.

”Hubungi aja pengacara saya, semuanya sudah dikuasakan dengan pengacara alamat kantornya jl merdeka,”pesan ketua DPRD Dumai, Kamis (25/1/2018).

Ketika awak media ini konfirmasi kepada Kuasa hukumnya, Remon, SH mengatakan bahwa Ketua DPRD Dumai tidak perlu hadir dalam mediasi tersebut, karena ketua DPRD Dumai sudah memberi kuasa khusus kepada pengacaranya.

”Kalau ketua DPRDnya tidak bisa hadir, kita tidak bisa paksakan, karena semua sudah diwakilkan kepada kami. Jadi kalau untuk mediasi tidak ada panggilan lagi, karena sidang pertama dulu sudah dipanggil, mediasi pertama dan mediasi kedua, kami sudah hadir,”ujar Remon kepada awak media ini via telepon genggamnya, Kamis (25/1/2018).

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, bahwa Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendy, di gugat ke Pengadilan Negeri (PN) klas IA Dumai, oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Pusat, Rabu 13 Desember 2017.

Gugatan yang dialamatkan DPN PKPI kepada ketua DPRD Kota Dumai,dugaan perbuatan melawan hukum.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI), Prof DR AM Hendropriyono ST SH MH, memberi kuasa kepada Abdul Wahab SH, untuk melakukan gugatan kepada Ketua DPRD Kota Dumai.

Sidang gugatan terhadap ketua DPRD Dumai pada hari Rabu (13/12/2017) lalu, merupakan sidang perdana yang seyogianya agenda sidang mendengarkan pembacaan gugatan dari kuasa penggugat (Abdul Wahab AM SH – red).

Namun karena ketua DPRD Dumai, Gusri Effendy selaku tergugat masih berhalangan hadir ke persidangan PN Dumai tanpa pemberitahuan resmi, maka proses sidang perkara ini ditunda sehingga sidang hanya berjalan singkat saja.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini di PN Dumai, bahwa hakim Firman Khadafi Tjindarbumi SH, akan memimpin sidang perkara tersebut dan mengagendakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan, Rabu 20 Desember 2017.

Kepada awak media ini, usai sidang, Abdul Wahab AM SH, selaku kuasa PKPI Pusat mengatakan, bahwa Ketua DPRD Dumai, digugat dugaan perbuatan melawan hukum karena Gusri Effendy selaku ketua DPRD Dumai terindikasi tidak melaksanakan perintah undang-undang yang diusulkan oleh PKPI tentang PAW.

“Ketua DPRD Kota Dumai seharusnya melanjutkan proses PAW kepada KPU Dumai, karena Gusri Effendy sudah menerima surat usulan PAW dari ketua umum PKPI. Jadi seharusnya Gusri Effendy dengan jabatannya harus menjalankan amanah undang-undang tentang PAW tersebut,”urai Abdul Wahab.

Menurut Abdul Wahab, bahwa usulan PAW yang diusulkan oleh Pimpinan Partai kepada ketua DPRD Kota Dumai, adalah pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Dumai atas nama Yusuf Manullang untuk digantikan dengan Parluhutan Harianja namun tidak kunjung dilaksanakan.

Disinggung soal alasan kenapa muncul surat usulan PAW anggota DPRD Dumai atas nama Yusuf Manullang digantikan Parluhutan Harianja oleh pimpinan pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kata Abdul Wahab, karena kader lama partainya tidak layak dan diduga melanggar ADRT partai, sehingga kader ini dipecat, imbuhnya.

Senada penjelasan Abdul Wahab SH, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Riau, H Tan Hardi, kepada awak media ini membenarkan soal usulan PAW tersebut.

Di lingkungan PN Dumai pasca sidang perdana perkara gugatan menggugat Ketua DPRD Kota Dumai, Tan Hardi membenarkan kalau Yusuf Manullang sudah dipecat sebagai kader partainya sehingga pimpinan PKPI pusat mengirimkan surat pengusulan PAW kepada ketua DPRD Dumai.

“Pemecatan terhadap Yusuf Manullang oleh pimpinan partai sudah melalui proses di Mahkamah partai dan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat pemecatan dan pemberhentian sebagai dewan di DPRD Kota Dumai oleh ketua umum Hendropriyono,” jelas Tan Hardi.

Sehubungan dengan adanya surat usulan PAW dari PKPI ungkap Tan Hardi, semestinya Ketua DPRD hanya melanjutkan proses PAW tersebut ke KPU Dumai sesuai undang-undang yang berlaku tentang PAW, namun hal ini diduga tidak dilaksanakan Ketua DPRD Dumai.

Karena itu, Ketua Umum PKPI, Hendropriyono mengajukan gugatan terhadap ketua DPRD Dumai, melalui Dewan Pimpinan Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Kota Dumai,“jelas Tan Hardi.***(Ts/AT).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here